JAKARTA – Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil memutuskan tidak memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Proporsional tingkat provinsi. Ridwan Kamil mengatakan, keputusan tidak memperpanjang PSBB didasarkan pada angka reproduksi Covid-19 di Jawa Barat sudah di bawah angka 1 selama enam pekan terakhir. 

Selain itu, tingkat keterisian rumah sakit rujukan Covid-19 berada di angka 27 persen. “Sudah diputuskan kita semuanya 100 persen melakukan AKB (adaptasi kebiasaan baru),” ujar Ridwan Kamil yang akrab disapa Emil, di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat (26/6). Emil mengingatkan, walaupun dalam masa AKB tidak serta merta kewaspadaan menurun. Justru pengawasan lebih ketat, akan dilakukan di tingkat desa atau kelurahan. 

Pemerintah kota/kabupaten pun bisa menyesuaikan dengan kondisi yang ada, termasuk jika ingin mengajukan PSBB di wilayahnya. Khusus untuk wilayah Bogor Depok dan Bekasi (Bodebek), PSBB tetap merujuk pada kebijakan DKI Jakarta yang masih berlaku hingga 2 Juli nanti. 

Selepas pencabutan PSBB ini, Pemprov Jawa Barat akan fokus pada pemeriksaan masif di wilayah yang potensinya tinggi dalam penyebaran virus. Di antaranya, pasar tradisional, tempat wisata, rumah ibadah hingga tempat transit pergerakan orang seperti terminal, stasiun hingga bandara.

Hal ini menurutnya penting untuk menggerakkan perekonomian. Ia tidak ingin ada lonjakan pengangguran di Jabar sehingga menyebabkan kontraksi pertumbuhan perekonomian di Jawa Barat pada akhir tahun.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto menjelaskan, terjadi penambahan kasus positif terkonfirmasi sebanyak 1.240 kasus, kemarin. Jumlah itu didapat dari pemeriksaan 22.819 spesimen 24 jam belakangan. 

"Dari jumlah ini didapat hasil konfirmasi positif 1.240 (penambahan per hari ini) sehingga totalnya menjadi 51.427 orang," kata Yurianto dalam keterangan pers, Jumat (26/6). Hingga Jumat (26/6) diumumkan juga jumlah pasien sembuh mencapai 21.333 orang dan 2.683 orang meninggal terkait Covid-19 di Indonesia.

Achmad Yurianto juga mengumumkan 18 provinsi melaporkan penambahan di bawah 10 kasus, kemarin. Tujuh diantaranya, melaporkan tanpa penambahan kasus baru positif Covid-19, yakni Bangka Belitung, Jambi, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Lampung, dan Papua Barat, Gorontalo.

Sementara, 12 provinsi lainnya yang penambahan kasus positif Covid-19 di bawah 10 antara lain Aceh, Bengkulu, DIY, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Sumatra Barat, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Riau, Maluku, Sulawesi Barat, NTT.

Pengumuman kemarin juga menunjukkan angka kumulatif kasus positif Covid-19 di provinsi Jawa Timur secara resmi melampaui DKI Jakarta. Per Jumat (26/6), Jawa Timur menyumbangkan penambahan kasus baru harian sebanyak 356 orang, sehingga jumlah keseluruhan kasus sebanyak 10.901 orang. 

Sementara DKI Jakarta mencatatkan penambahan kasus baru sebanyak 205 orang, sehingga angka kumulatif kasus di ibu kota sebanyak 10.796. DKI Jakarta sudah menempati posisi ini sejak kasus Covid-19 pertama kali diumumkan pada awal Maret lalu. Sedangkan Jawa Timur mulai mengejar angka kasus di DKI Jakarta sejak tiga pekan terakhir.

Jawa Timur memang menjadi sorotan pemerintah akhir-akhir ini. Bahkan Presiden Jokowi melakukan kunjungan kerjanya pada Kamis (25/6) kemarin ke Surabaya untuk bertemu langsung dengan Gubernur Jatim Khofifah Indarparawansa dan jajaran Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Jawa Timur. Presiden memberi waktu dua pekan bagi Jawa Timur untuk menekan angka penularan Covid-19.

Di bawah Jawa Timur dan DKI, ada Sulawesi Selatan dengan angka kumulatif kasus positif mencapai 4.469 orang. Di urutan keempat ada Jawa Tengah dengan jumlah kasus positif keseluruhan mencapai 3.097 orang. Di urutan kelima, ada Jawa Barat dengan angka kumulatif kasus mencapai 3.014 orang.

Pakar epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) Laura Navika Yamani menilai banyaknya spesimen yang dites jadi salah satu penyebab meningkatnya jumlah kasus Covid-19 di Jatim. "Memang setelah ditelusuri ternyata banyak kasus orang tanpa gejala (OTG), termasuk di Surabaya," ujarnya saat dihubungi Republika. Ia memperkirakan tren angka positif kasus bisa dilihat dalam dua pekan mendatang. 

Ia juga menilai tingginya kasus di Jatim lantaran masih rendahnya kedisiplinan masyarakat yang menerapkan protokol kesehatan. Dia menambahkan, penerapan protokol kesehatan sulit diterapkan di Indonesia karena masyarakat di Tanah Air suka berkumpul. 

" Selain itu, pengaruh arus balik Lebaran, juga bisa jadi salah satu faktor. "Jadi mungkin ada kecolongan warga atau masyarakat yang mudik, tetapi tidak banyak jumlahnya," ujarnya. Laura  meminta pemerintah daerah tidak kendor dan terus melakukan edukasi kepada masyarakat. 

Ia juga menekankan perlunya contoh dari pemangku kebijakan. “Karena kebijakan dan aturan memang dari otoritas, tetapi pemerintahnya malah tidak menerapkannya sehingga jadi kontradiksi," katanya. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat