Presiden Joko Widodo meninjau layanan kependudukan di Pasar Pelayanan Publik Rogojampi, Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis (25/6/2020). Ketakpatuhan masyarakat terhadap penularan Covid-19 masih tinggi. | Budi Candra Setya/Antara

Kabar Utama

Ayo, Rek! Lawan Covid-19

Gubernur Jatim keluhkan ketakpatuhan masyarakat terhadap penularan Covid-19.

 

JAKARTA – Angka peningkatan kasus Covid-19 di Jawa Timur masih terus memuncaki penularan harian se-Indonesia. Terkait hal itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberi waktu dua pekan bagi Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan jajarannya untuk menekan angka kasus Covid-19. 

"Saya minta dalam waktu dua minggu pengendaliannya betul-betul kita lakukan bersama-sama dan terintegrasi. Dari semua unit organisasi yang kita miliki di sini. Baik itu di gugus tugas, baik di provinsi, baik itu di kota dan di kabupaten seterusnya lakukan manajemen krisis untuk menurunkan angka positif tadi," jelas Presiden dalam sambutannya di Gedung Grahadi Surabaya, Kamis (25/6). 

Presiden menyarankan agar penanganan Covid-19 dipersempit dengan fokus per wilayah, misalnya menjadikan Surabaya Raya (Surabaya, Gresik, Sidoarjo) di bawah manajemen tunggal.

"Saya melihat memang yang tertinggi adalah di Surabaya Raya. Ini adalah wilayah aglomerasi. yang harus dijaga terlebih dulu, dikendalikan terlebih dulu. Ndak bisa Surabaya sendiri ndak bisa. Gresik, harus dalam satu manajemen. Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota/kabupaten yang lain," katanya. Di samping itu, arus masuk-keluar masyarakat antarwilayah di Jawa Timur juga harus diawasi agar penularan bisa ditekan.

Jawa Timur mengumumkan pasien pertama positiv Covid-19 pada 17 Maret lalu. Saat itu ada enam pasien positif di Surabaya meski seorang di Malang dilaporkan sudah mengeluhkan sakit sejak pertengahan Februari.

Sejak itu, satu persatu klaster besar muncul di Jatim. Di antara klaster pelatihan petugas kesehatan di Asrama Haji Surabaya (9-18 Maret); kemudian klaster Ponpes al-Fatah Temboro, Magetan (16 April), dan klaster pabrik rokok PT HM Sampoerna di Surabaya (27 April). 

Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto kemudian menyetujui Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk Surabaya Raya pada 28 April. Meski begitu, angka penularan di Jatim terus melonjak. Jatim melampaui angka penularan di Jawa Barat yang sempat jadi episentrum selain DKI Jakarta pada 3 Mei. 

Kemudian pada  21 Mei Jatim mencatat rekor penularan tertinggi yang mencapai 500 kasus. Sejak itu, angka penularan harian di Jatim lebih kerap lebih tinggi dari DKI Jakarta. Meski begitu, pada 8 Juni PSBB di Surabaya Raya tak diperpanjang, mengikuti Malang yang telah mengakhiri masa PSBB pada 30 Mei 2020.

Pada Kamis (25/6), Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengumumkan penambahan kasus positif Covid-19 secara nasional sebanyak 1.178 sehingga total kasus positif Covid-19 di Indonesia berjumlah 50.187 orang. 

Jawa Timur kembali menyumbang kasus harian tertinggi, yakni 247 kasus disusul DKI 197 kasus. Dengan begitu, total kasus di Jatim mencapai 10.545, selisih 56 kasus dari DKI Jakarta (10.601 kasus).  Sementara angka kematian di Jatim sudah sejak beberapa waktu lalu melampaui DKI. Yang terkini, kematian akibat Covid-19 di Jatim mencapai 750 jiwa dibandingkan 631 di DKI.

Terkait angka penularan di Jatim tersebut, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memaparkan hasil survei Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) Universitas Airlangga (Unair) di hadapan Jokowi, kemarin. Hasil survei menunjukkan, tingkat kepatuhan masyarakat Surabaya Raya di tempat ibadah masih rendah. Perinciannya, 70 persen masih enggan mengenakan masker, dan yang tidak menjaga jarak sebesar 84 persen.

 
Saya melihat memang yang tertinggi adalah di Surabaya Raya. Ini adalah wilayah aglomerasi. yang harus dijaga terlebih dulu, dikendalikan terlebih dulu. Ndak bisa Surabaya sendiri ndak bisa. Gresik, harus dalam satu manajemen. Sidoarjo harus dalam satu manajemen, dan kota/kabupaten yang lain.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa
 

"Kemudian di pasar tradisional, masyarakat yang tidak menggunakan masker 84 persen. Tidak physical distancing 89 persen. Ada juga di tempat tongkrongan, 88 persen tidak bermasker, 89 persen tidak jaga jarak," ujar Khofifah.

Khofifah mengatakan, rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat Surabaya Raya ini membuat pihaknya kesulitan mengendalikan penyebaran Covid-19. "Kami sempat mendapatkan kebahagiaan ketika tanggal 9 Juni (satu hari setelah PSBB Surabaya Raya berakhir) sebetulnya rate of transmission (Rt) di Jawa Timur sudah 0,86 persen, tapi kemudian ada kenaikan kembali pada tanggal 24 (Juni) kemarin menjadi 1,08 persen," ujar Khofifah.

Khofifah berpendapat, kembali meningkatnya tingkat penularan tidak lepas dari kegiatan kunjungan masyarakat saat lebaran. "Tidak mudah untuk mengajak masyarakat halal bi halal-nya nanti secara digital saja. Ternyata dianggap kurang afdol," ujar Khofifah.

Sedangkan Ketua Tim Kuratif Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Jawa Timur, Joni Wahyuhadi memaparkan masifnya tes Covid-19 kepada Presiden Joko Widodo. "Kami laporkan bapak presiden, sampai hari ini kami sudah lakukan rapid tes 465.149 sampel. Kami juga tes PCR (polymerase chain reaction) 53.503 sampel, dan tes TCM (tes cepat molekuler) 16.051 sampel," ujar Joni.  

 

Kepatuhan Rakyat Jadi Solusi

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy yang didampingi Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meninjau penerapan protokol penanganan Covid-19 di Pasar tradisional Genteng Baru dan Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Kamis (25/6). Ia menekankan, kepatuhan masyarakat menjadi kunci kasus virus korona SARS-CoV2 (Covid-19) di Kota Pahlawan itu bisa terkendali.

Dalam peninjauannya di Pasar Genteng Baru, Muhadjir mengecek ketersediaan perlengkapan protokol Covid-19 di sana. Secara umum, Muhadjir menilai, protokol kesehatan di Pasar Genteng Baru sudah bagus. Hal tersebut ditandai dengan tersedianya tempat cuci tangan serta adanya sekat pembatas antara penjual dan pembeli.  

Namun, Muhadjir mengatakan, masih ada beberapa protokol kesehatan yang perlu ditingkatkan lagi. Salah satunya adalah jaga jarak antara penjual dan pembeli saat bertransaksi jual beli. "Jadi jaga jarak baik antara pembeli dan penjual dan antarpembeli itu yang harus didisiplinkan. Tapi kalau protokol dasar, seperti sanitizer, cuci tangan sebelum masuk pasar, kemudian pakai masker, kelihatannya sudah dipatuhi dan itu sudah bagus, tinggal meningkatkan yang lain," ujar dia setelah melakukan peninjauan, Kamis (25/6).

Muhadjir menambahkan, tirai pembatas antara pembeli dan penjual di Pasar Genteng Baru masih perlu dilengkapi hingga seluruh penjual. Ia juga menilai, perlu ada protokol ketat yang membatasi waktu berbelanja serta pengawasan sebelum masuk ke pasar agar tidak terjadi kerumunan di dalam pasar. 

Dia pun meminta kepada Risma serta pihak pengelola pasar agar bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam pengetatan pengawasan, khususnya di pasar tradisional yang rentan menjadi tempat penularan Covid-19. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar ada bantuan dari TNI dan Polri untuk mengawasi pusat-pusat kepadatan warga, terutama di wilayah seperti pasar tradisional tadi. 

Muhadjir menyerukan kepada pengelola pasar, para penjual, serta para pembeli agar patuh terhadap protokol di pasar tradisional. "Kepatuhan masyarakat adalah kunci utama agar angka penularan Covid-19 di Kota Surabaya segera turun," ujarnya.

Menurut dia, kalau ingin Surabaya segera turun, terutama angka fatalnya yang masih sangat tinggi, warga Surabaya tidak harus menunggu untuk diingatkan dan diawasi oleh aparat, tetapi dengan kesadaran diri sendiri. Dia mengatakan, pemerintah pusat sangat menaruh perhatian kepada Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya. 

photo
Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa (kedua kiri) didampingi Pengasuh Pesantren Tebuireng, KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin (kiri) saat meninjau kesiapan menghadapi normal baru di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Selasa (16/6/2020). - (Syaiful Arif/Antara)

"Untuk memastikan bahwa Jawa Timur siap untuk sungguh-sungguh memerangi Covid-19 ini segera menurunkan kasusnya dan menurunkan angka kematiannya. Karena Surabaya ini membagi kasusnya dan angka kematiannya untuk Jawa Timur paling tinggi," katanya.

Setelah meninjau Pasar tradisional Genteng Baru, Menko PMK Muhadjir yang didampingi wali kota Surabaya mengunjungi Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, Kota Surabaya, Jawa Timur. Di sana, Muhadjir mengecek ketersediaan protokol kesehatan yang ada, seperti tempat cuci tangan, adanya penyemprotan disinfektan, dan adanya ruang isolasi bagi warga yang terindikasi Covid-19.

Pasar tradisional Genteng Baru Kota Surabaya, Jawa Timur, disiapkan menjadi pasar tangguh sebagai salah satu langkah menuju normal baru. Pasar tersebut digagas menjadi pilot project pasar tangguh di Kota Surabaya. Konsep pasar tangguh mengadopsi konsep Kampung Tangguh Wani Jogo Suroboyo, yakni ada tim khusus atau satuan tugas (satgas) di pasar tersebut. Satgas tersebut adalah kolaborasi antara pengelola pasar dan pedagang.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya, Irvan Wahyudrajad mengeklaim, setiap hari pihaknya melakukan patroli pengawasan penerapan protokol kesehatan pengemudi ojek daring. Pengawasan dilakukan dengan mendatangi pos-pos atau perkumpulan pengemudi tersebut. "Makanya, setiap hari petugas Dishub selalu menggelar patroli demi memastikan pengemudi dan penumpang mematuhi protokol kesehatan," kata Irvan di Surabaya, Kamis (25/6).

Irvan mengatakan, baik kendaraan roda dua maupun roda empat, dilarang untuk mengantar dan menjemput penumpang di jalan atau wilayah yang ditetapkan sebagai wilayah pengendalian penyebaran Covid-19 (zona merah) secara lokal. Patroli juga dimaksudkan untuk memastikan, pengemudi angkutan sepeda motor berbasis aplikasi itu memiliki suhu tubuhnya tidak lebih dari 37,5 derajat.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat