JAKARTA — Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta menyiapkan 32 lokasi yang tersebar di 5 wilayah Kota Administrasi sebagai pengganti lokasi car free day (CFD) Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Jalan Sudirman - MH. Thamrin.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyebut, pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap dibukanya kembali HBKB pada hari pekan lalu (21/6). Ia beserta jajarannya lantas menyiapkan lokasi-lokasi pengganti untuk mengurai kerumunan massa yang terjadi di satu titik.

"Apa yang terjadi di HBKB kemarin sudah dievaluasi. Hasilnya, kami akan menyiapkan 32 lokasi untuk menggantikan HBKB yang biasa dilaksanakan di Jalan Sudirman - MH. Thamrin," ujar Syafrin pada Rabu (24/6).

Dari 32 lokasi pengganti tersebut, lanjut Syafrin, ada 7 lokasi HBKB wilayah yang ditetapkan dan 25 ruas jalan sebagai tempat berolahraga warga. Nantinya, Pemprov DKI Jakarta juga akan mengerahkan petugas pengawas dari Dishub Provinsi DKI Jakarta dan Satpol PP Provinsi DKI Jakarta. Masyarakat juga diimbau untuk terus disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"Detail lokasi dan pelaksanaannya akan kami umumkan lebih lanjut. Namun, perlu digarisbawahi, ini adalah kerja bersama," terang Syafrin.

Namun ia memastikan Pemprov DKI melalui Dishub DKI telah menyiapkan alternatif lokasi untuk mengurai kerumunan. Masyarakat juga perlu partisipatif untuk tetap menjaga dan menjalankan protokol kesehatan. Jaga jarak, pakai masker dan sering mencuci tangan dengan sabun.

Evaluasi berkala

Anggota DPD RI Fahira Idris  - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Anggota DPD RI yang juga Senator DKI Jakarta Fahira Idris menjelaskan salah satu esensi utama PSBB transisi adalah secara berkala mengevaluasi semua kebijakan pelonggaran kegiatan.  Hasilnya, termasuk saran dan kritik warga, oleh Pemprov DKI Jakarta akan diperkaya dengan berbagai data dan fakta serta pandapat para ahli. Semuanya ini akan menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI Jakarta untuk memformulasikan kebijakan dan strategi agar upaya besar mengendalikan pandemi tetap berada di jalur yang tepat, seperti car free day atau hari bebas kendaraan bermotor.

Salah satu kelebihan Pemprov DKI Jakarta dalam penanggulangan Covid-19 ini adalah sangat disiplin melakukan evaluasi serta terbuka dan responsif menerima kritik dan masukan warga salah satunya soal CFD ini.

 

Saya melihat review dan evaluasi adalah salah satu kunci DKI Jakarta mampu mengendalikan pandemi Covid-19 hingga saat ini. 

 

FAHIRA IDRIS, Anggota DPD RI

 

SHARE    

Fahira Idris mengungkapkan, penanggulangan wabah korona membutuhkan kolaborasi antara pengambil kebijakan, pemangku kepentingan dan warga. Kolaborasi inilah yang sejak awal penanggulangan pandemi dibangun dan dipraktikkan di Jakarta. Syarat agar kolaborasi terbangun dan bersemai adalah para pengambil kebijakan yaitu Pemerintah terbuka dan responsif menerima masukan dan kritik atau tidak merasa paling benar sendiri. 

Poinnya adalah, di masa pandemi seperti saat ini, apapun kebijakan yang diambil harus cepat dievaluasi dan diperbaiki dan hal inilah yang terus dilakukan Pemprov DKI. Indikatornya sangat sederhana yaitu menjadikan kesehatan dan keselamatan masyarakat sebagai hal yang pertama dan utama. 

“Indikator lainnya misalnya produktivitas atau ekonomi adalah indikator setelahnya. Jadi indikator menuju new normal itu harus tepat yaitu kesehatan dan keselamatan warga setelah itu baru produktivitas. Jangan dibalik,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR RI ini.

Sorotan

Warga berolahraga saat kegiatan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di Kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (21/6). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali menggelar kegiatan HBKB atau car free day (CFD) di ruas jalan Sudirman-Thamrin - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Sebelumnya, pelaksanaan car free day (CFD) di ruas Jalan Jenderal Sudirman-MH Thamrin pada Ahad (21/6), mendapat sorotan karena ribuan warga berkumpul di beberapa titik. Pemerintah Kota Jakarta Pusat (Pemkot Jakpus) pun mengusulkan kegiatan CFD disebar ke delapan kecamatan di wilayahnya untuk mencegah kerumunan orang di Jalan Sudirman-MH Thamrin. "Iya kita masih usulkan itu ke Dinas Perhubungan DKI Jakarta," kata Wali Kota Jakpus, Bayu Meghantara saat dihubungi, Selasa (23/6).

Dia menjelaskan, usulan itu dibahas dalam rapat pimpinan wali kota Jakpus, mengingat pada CFD pertama di masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) transisi pada Ahad, ternyata menimbulkan kerumunan yang ramai. Bayu mengatakan, usulan tersebut nantinya disampaikan Suku Dinas Perhubungan Jakput ke Dinas Perhubungan DKI. "Nantinya akan dibahas teman-teman di Dinas Perhubungan DKI, memungkinkan atau tidak," kata Bayu.

Usulan delapan titik CFD itu, yaitu di Jalan Suryopranoto, Jalan Mangga Dua Abdad, Jalan Paseban Raya, Jalan Benyamin Sueb, Jalan Pramuka Sari, Jalan Amir Hamzah, Jalan Percetakan Negara II, dan Jalan Danau Tondano.

Bayu mengingatkan, jika CFD kembali dilangsungkan, masyarakat harus tetap menjaga protokol kesehatan agar tetap terhindar dari Covid-19. Dengan begitu, pelaksanaan CFD bisa terus digelar rutin setiap pekan. "Kedisplinan masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam evaluasi kita, jadi jangan lupa tetap ikuti aturan protokol kesehatan," kata Bayu.

Sementara itu, Gubernur DKI Anies Rasyid Baswedan mengeklaim, perjalanan PSBB transisi selama hampir sebulan, menunjukkan tidak adanya penambahan kasus Covid-19 di Ibu Kota. Anies mengatakan, data itu menjadi pegangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dalam mengambil kebijakan.

Dia menerangkan, setelah PSBB transisi berjalan selama dua pekan, meskipun masih muncul kasus Covid-19 baru, secara umum masih terkendali. Anies juga mengapresiasi masyarakat Jakarta yang berusaha menaati protokol kesehatan.

"Kalau kita melihat data epidemiologi menunjukkan tidak ada lonjakan. Kita melakukan PSBB transisi mulai 5 Juni, nah sekarang sudah tanggal 23, dan kemarin kita terima laporannya per dua pekan," kata Anies di Balai Kota DKI, Selasa.

Dia mengatakan, jika masyarakat tidak taat protokol kesehatan, pasti data memperlihatkan lonjakan kasus Covid-19. Mengacu data epidemiologi, menurut Anies, Pemprov DKI melihat dalam skala kota, bukan hanya kasus per kasus yang memang pasti bertambah setiap hari.

Untuk itu, Anies mengingatkan agar warga Jakarta semakin meningkatkan kewaspadaan dalam menghadapi pandemi Covid-19. Pihaknya juga mengerahkan sekitar 2.000 aparatur sipil negara (ASN) yang  bertindak sebagai petugas pengawas dan berwenang menindak masyarakat yang melanggar selama PSBB transisi. 

"Tujuannya selain semakin meningkatkan kesadaran warga menjaga protokol kesehatan juga kesiapan warga menuju masyarakat sehat, aman produktif setelah PSBB transisi," kata Anies.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat