JAKARTA -- Pemerintah diminta mempercepat realisasi program stimulus agar ekonomi Indonesia bisa membaik pada kuartal III 2020. Stimulus sangat dibutuhkan bagi dunia usaha untuk menggeliatkan aktivitas bisnis yang telah terdampak dengan adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pencairan stimulus fiskal dan kredit pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta korporasi perlu lebih digencarkan. "Ini sangat penting dilaksanakan agar angka gulung tikar dan PHK tidak meningkat dalam waktu dekat," kata Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani kepada Republika, Selasa (23/6). 

Ia mengatakan, jika stimulus yang direalisasikan hanya stimulus konsumsi, seperti bantuan sosial (bansos), perekonomian Indonesia akan tetap lambat dan sulit bangkit pada kuartal III. Sebab, bansos hanya bersifat sementara sehingga secara keseluruhan ekonomi tidak bertumbuh. 

Shinta menambahkan, pemerintah juga harus secepatnya melakukan reformasi kebijakan ekonomi untuk meningkatkan daya saing iklim usaha dan investasi nasional. "Tanpa relaksasi dan perbaikan iklim usaha serta investasi, kita tidak bisa menciptakan lapangan pekerjaan baru dengan cepat pada kuartal III untuk para pengangguran yang diciptakan oleh Covid-19," ujar Shinta.  

Menurut dia, kondisi permodalan dunia usaha sudah sangat menipis. Oleh karena itu, potensi perusahaan yang gulung tikar tetap tinggi meskipun pembatasan kegiatan ekonomi mulai dilonggarkan. Hal yang tak kalah penting, kata dia, adalah penanganan Covid-19 yang lebih efektif. 

Pemerintah telah menyatakan bakal berfokus memulihkan ekonomi pada kuartal III dan IV. Hal ini mengingat pertumbuhan ekonomi Tanah Air hampir dipastikan mengalami kontraksi pada kuartal II seiring adanya restriksi aktivitas ekonomi dan sosial untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Sementara itu, terkait realisasi stimulus, Menteri Keuangan Sri Mulyani pada pekan lalu mengakui realisasi program stimulus untuk menangani dampak Covid-19 masih rendah. Pemberian insentif kepada UMKM, misalnya, baru terealisasi 0,06 persen dari target anggaran Rp 123,46 triliun. Penyebabnya, pemerintah masih harus menyelesaikan regulasi, data, ataupun infrastruktur TI. 

Sementara, pembiayaan korporasi yang sudah ditetapkan sebesar Rp 53,57 triliun sama sekali belum terealisasi. Seperti diketahui, pemerintah menetapkan anggaran penanganan pandemi Covid-19 sebesar Rp 695,2 triliun. Nilai ini lebih tinggi dibandingkan besaran yang ditetapkan pada awal Juni sebesar Rp 677,2 triliun.

Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengingatkan, pandemi Covid-19 belum usai, terutama di kota-kota besar, seperti Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Bahkan, mulai dibukanya pusat perbelanjaan justru membuat masyarakat khawatir mengunjunginya.

Tauhid menilai, pemerintah semestinya dapat menyesuaikan konsep new normal dan dibukanya pusat perbelanjaan berdasarkan karakteristik daerah masing-masing. “Pemerintah membuka sembilan sektor ekonomi secara langsung, itu menurut saya kurang pas. Wajib disesuaikan dengan karakteristik zona daerah masing-masing," kata Tauhid. 

Tauhid memprediksi pertumbuhan ekonomi kuartal III akan lebih baik dibandingkan kuartal II. Namun, angka pertumbuhan tidak akan jauh berbeda dari kuartal II yang telah diprediksi bakal mengalami kontraksi. “Pada akhir tahun diprediksi minus 0,2 persen, meskipun kuartal per kuartal pertumbuhan ekonomi meningkat,” ucapnya.

 

Kalau ekonomi dunia, misalnya single hit dan pertumbuhan ekonomi global minus 6 persen, ekonomi Indonesia bisa minus 2,8 persen pada tahun ini.

MIRZA ADITYASWARA, Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI)

 

SHARE    

Direktur Utama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Mirza Adityaswara mengatakan, ekonomi Indonesia memang diprediksi tumbuh melambat, bahkan cenderung negatif pada tahun ini. Akan tetapi, kata dia, proyeksi tersebut masih lebih baik dibandingkan negara berkembang lain yang juga terdampak pandemi Covid-19. 

Mirza mengatakan, jika puncak pandemi Covid-19 hanya terjadi sekali di dunia (single hit), pertumbuhan ekonomi Indonesia diprediksi minus 2,8 persen pada tahun ini. Prediksi itu ia sampaikan dengan mengutip kajian Organisasi Internasional Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

Berbeda dengan Indonesia, negara-negara lain, seperti Turki, bisa terjerembap hingga minus 4,8 persen, Argentina minus 8,3 persen, Meksiko minus 7,5 persen, Afrika Selatan minus 7,5 persen, dan Brasil minus 7,4 persen.

"Kalau ekonomi dunia, misalnya single hit dan pertumbuhan ekonomi global minus 6 persen, ekonomi Indonesia bisa minus 2,8 persen pada tahun ini," ujar mantan deputi gubernur Senior Bank Indonesia itu.

Namun, jika gelombang kedua Covid-19 terjadi, Mirza mengatakan, kajian OECD menggambarkan penurunan ekonomi dunia, termasuk Indonesia bisa jauh lebih dalam. Ekonomi Indonesia diperkirakan bisa tumbuh negatif 3,9 persen. "Memang yang jelas kondisinya buruk dibandingkan sebelum situasi Covid-19," kata dia. 

Pemulihan investasi

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, BKPM memiliki enam strategi pemulihan investasi pada 2021. Langkah tersebut dinilai penting demi mencapai target realisasi investasi tahun depan yang sebesar Rp 858,5 triliun. "Ini sekaligus untuk mendorong pertumbuhan ekonomi," ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI pada Selasa (23/6).

Strategi pertama, kata dia, mengeksekusi investasi mangkrak dan investasi skala besar di industri. "Jangan tunggu mereka yang datang. Kita ubah datangi mereka karena hari ini negara butuh lapangan kerja," katanya menjelaskan.

Strategi kedua, yakni menyusun peta potensi investasi daerah. Terkait hal tersebut, Bahlil menyebut BKPM sudah mengirimkan surat kepada Bappenas. Strategi ketiga adalah memfasilitasi relokasi investasi asing. Bahlil menegaskan, kejadian 2017 jangan sampai terulang. Saat itu, tidak ada relokasi pabrik dari Cina ke Indonesia. Cina memilih Vietnam sebagai lokasi relokasi pabriknya. Ia menambahkan, BKPM telah membentuk satgas khusus relokasi perusahaan dari Cina. 

Strategi selanjutnya adalah melakukan debottlenecking dan menjaga investasi melalui pendampingan investor. Kelima, melakukan perluasan daftar positif investasi. Ia menekankan, perluasan daftar positif investasi ini dikecualikan bagi sektor UMKM yang wajib memiliki tempat khusus di dalam negeri.

Adapun strategi terakhir adalah melakukan deregulasi dan integrasi perizinan. "Dulu kita cuma perintahkan saja ke daerah untuk membuat, tapi aplikasinya tidak kita siapkan. Ada aplikasi dengan nama si Cantik, si Jelek, si Norak, banyak sekali dan tidak seragam. Kita ingin ke depan pemerintah pusat menyeragamkan semua."

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat