JAKARTA – Kalangan pondok pesantren (ponpes) meminta pemerintah untuk menyediakan tes cepat (rapid test) secara cuma-cuma bagi para santri sebelum kembali ke pesantren masing-masing. Hal itu disampaikan pimpinan Ponpes Darunnajah Pusat, Ulujami, Jakarta Selatan, KH Sofwan Manaf. Menurut dia, negara perlu menanggung rapid test agar masa tatanan normal baru atau new normal dapat berjalan sesuai harapan di seluruh pesantren Tanah Air. 

“Kita berharap, pemerintah bisa menggratiskan rapid test bagi santri-santri yang mau ke pesantren. Sekarang ini, harga rapid test itu Rp 200 ribuan. Harusnya pemerintah hadir. Kita sudah sampaikan itu,” ujar Kiai Sofwan saat dihubungi Republika, Ahad (14/6).

Ia mengaku telah menyampaikan usulan tersebut dalam suatu diskusi daring pada pekan lalu. Acara tersebut diikuti beberapa pejabat, seperti Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Turut hadir pula unsur-unsur pimpinan dari sejumlah ponpes. 

Kiai Sofwan mengungkapkan, usulannya saat itu disambut positif. Bagaimanapun, kalangan pesantren masih menanti realisasinya dari pemerintah. “Respons pemerintah, usulnya ditampung, (tetapi solusinya) menurut kami belum tuntas,” kata dia.

Ketua Pimpinan Pusat Rabithah Ma'ahid al-Islamiyah (RMI) Nahdlatul Ulama (NU) KH Abdul Ghaffar Rozin meminta pemerintah untuk mengadakan rapid test bagi para santri di daerah asal masing-masing. Menurut dia, tiap pesantren sebaiknya mendatangkan para santri dalam jumlah terbatas secara bertahap terlebih dahulu dari daerah-daerah kategori zona hijau. Dengan begitu, seluruh warga pesantren dapat dipastikan aman dari potensi penularan virus korona baru.

“New normal ala pesantren diharapkan memenuhi standar keamanan dan kesehatan warga pesantren, yang meliputi santri, ustaz, dan kiai beserta keluarganya, sekaligus menyiapkan protokol standar yang memungkinkan diikuti oleh pesantren,” kata tokoh yang akrab disapa Gus Rozin itu, kemarin.

Ia juga berharap, pemerintah dapat menyiapkan berbagai sarana dan prasarana pendukung demi mewujudkan protokol kesehatan new normal di pesantren. Misalnya, ruang isolasi, ruang karantina, wastafel beserta cairan pencuci tangan, dan masker.

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) membahas usulan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang penerapan kesehatan untuk pendidikan dan pondok pesantren. Menurut Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag Imam Safei, SKB tersebut akan disampaikan melalui jumpa pers pada hari ini.

“(Konferensi pers) nanti tidak hanya tentang pesantren. Termasuk juga madrasah dan pendidikan keagamaan Islam yang lain. Yang non-Islam juga,” kata Safei kepada Republika, kemarin.

Hati-hati

Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Muhyiddin Junaidi mengimbau pemerintah untuk berhati-hati sebelum menerapkan //new normal// di lingkungan pendidikan. Sebab, lanjut dia, ada puluhan juta peserta didik di sekolah dan pesantren se-Indonesia. Jangan sampai tempat mereka belajar justru menjadi klaster baru penularan Covid-19.

“Kalau dipaksakan new normal bagi mereka pada Juli, sementara protokol kesehatannya belum dipenuhi, justru akan menjadi klaster baru pandemi Covid-19,” kata Kiai Muhyiddin kepada Republika, kemarin.

Khususnya di sektor pesantren, ia mengingatkan, lembaga tersebut cenderung bersifat homogen. Dalam arti, para santri biasa berkumpul di satu tempat. Sebagai contoh, mereka kerap tidur di ruangan yang sama, tetapi dengan sirkulasi udara yang kurang begitu bagus. 

Maka dari itu, Kiai Muhyiddin meminta pemerintah untuk mengkaji secara komprehensif wacana new normal di lingkungan pesantren. Menurut dia, para pemangku kepentingan harus betul-betul memastikan, apakah sudah saatnya new normal diberlakukan.

“Maka, jangan buru-buru menerapkan new normal di pesantren karena banyak risikonya,” ucap dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat