JAKARTA--Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi menambah anggaran pelaksanaan Pilkada 2020 sebesar Rp 1,02 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini dilakukan setelah Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengajukan permohonan penambahan anggaran melalui surat bernomor 433/PR.02.1-SD/01/KPU/VI/2020 tertanggal 9 Juni 2020.

Dalam surat pengajuannya, KPU meminta penambahan anggaran hingga Rp 4,77 triliun yang terbagi tiga tahapan. Yakni, tahapan pertama Rp 1,02 triliun, Rp 3,29 triliun tahap kedua dan Rp 460 miliar pada tahap ketiga. Dari ketiga tahapan tersebut, Kemenkeu baru mengabulkan permohonan tahap pertama. Sri mengatakan, pihaknya akan terus meneliti berbagai kelengkapan dokumen untuk memastikan tambahan anggaran tahap kedua dan ketiga.

Sesuai surat pengajuan KPU, pencairan tahap kedua dan ketiga masing-masing dibutuhkan pada Agustus dan Oktober. “Nanti akan kami lihat (dokumennya), karena (tahap) kedua dan selanjutnya (dilakukan) pada Agustus. Kami terus kerjasama dengan Kemendagri," kata Sri dalam Rapat Kerja dengan Komisi II DPR melalui teleconference, Kamis (11/6). 

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman (kanan) berbincang dengan Komisioner KPU I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi (tengah) dan anggota DPR Wahyu Sanjaya saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6). Ada 21 daerah yang tidak memerlukan dukungan tambahan anggaran pilkada dari APBN - (ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Sri mengatakan, tambahan anggaran tersebut diharapkan dapat memastikan proses pelaksanaan Pilkada berjalan lancar. Khususnya untuk tahapan awal yang dijadwalkan mulai pada 15 Juni. "Jangan sampai tidak ada keputusan (akhir), karena tahapan awal yang meleset," tuturnya. Penambahan anggaran telah memasukkan kriteria pelaksanaan pilkada yang tetap mengutamakan protokol pencegahan Covid-19. 

Ketua KPU RI Arief Budiman mengakui, tahap pertama pencairan penambahan anggaran dilakukan Juni. Sementara, tahap kedua pada Agustus sebanyak Rp 3,286 triliun, dan tahapan ketiga Oktober Rp 457 miliar. Ia mengatakan, jumlah usulan tambahan anggaran itu berdasarkan hasil restrukturisasi terhadap usulan tambahan anggaran KPU sebelumnya. Kemudian jika seluruh satuan kerja di daerah melakukan restrukturisasi maka anggaran dapat diefisiensi sebesar Rp 641 miliar.

Namun, belum seluruh satuan kerja membahas usulan tambahan anggaran dengan pemerintah daerah. Apabila efisiensi di daerah dapat direalisasikan maka terjadi usulan tambahan anggaran secara keseluruhan berkurang dari Rp 4,7 triliun menjadi Rp 4,12 trilun. "Namun belum dipastikan apakah pemerintah daerah menyetujui hasil restrukturisasi. Kami jadikan ini sebagai referensi, belum dapat dipastikan, belum ada keputusan tertulis atau keputusan resmi yang dibuat pemerintah daerah dan KPU daerah," kata Arief.

Ia menambahkan, KPU memohon mendapatkan kemudahan dalam proses revisi dan pencairan anggaran. Menurut Arief, jika tambahan dana bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) akan terjadi pembahasan yang alot antara pemerintah daerah dan KPU di 270 daerah.

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad mengamati tampilan konferensi video pada layar komputer saat rapat kerja dengan Komisi II DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (11/6). Ada 21 daerah yang tidak memerlukan dukungan tambahan anggaran pilkada dari APBN - (ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Penghitungan 

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebutkan, penghitungan usulan tambahan anggaran Pilkada 2020 Rp 1,411 triliun berdasarkan hasil koordinasi Kemendagri, pemerintah daerah, serta jajaran KPU daerah dan Bawaslu daerah. Menurut Tito, hal itu dilakukan dengan merasionalisasi naskah perjanjian dana hibah (NPHD) yang disepakati sebelumnya dan tambahan dukungan APBN yang diajukan ke Menkeu. Sebanyak 76 daerah menyatakan tidak memerlukan tambahan dari APBD maupun APBN. Daerah-daerah ini dapat memenuhi usulan tambahan anggaran dari rasionalisasi anggaran NPHD. 

Kemudian, ada 21 daerah yang tidak memerlukan dukungan tambahan anggaran dari APBN. Daerah-daerah ini akan memenuhi usulan tambahan anggaran dari APBD. Selain itu, Kemendagri pun melakukan proyeksi usulan tambahan anggaran pilkada berdasarkan kapasitas kemampuan fiskal daerah masing-masing. Kemendagri menyimpulkan usulan tambahan anggaran pilkada yang perlu dipenuhi APBN sebesar Rp 1,02 triliun termasuk anggaran untuk aparat pengamanan. Namun, Kemendagri baru melakukan komunikasi bersama 204 daerah dari 270 daerah yang menyelenggarakan Pilkada 2020. 

"(Sebanyak) 66 daerah lain masih berkomunikasi dengan KPU dan Bawaslu, kita upayakan sesegera mungkin, minggu ini harus selesai," kata Tito. Sementara, lanjut Tito, KPU RI mengajukan tambahan anggaran sebanyak Rp 129 miliar, Bawaslu RI Rp 223 miliar, serta DKPP Rp 39 miliar. Jika dijumlahkan, permintaan tambahan anggaran Pilkada 2020 yang bersumber dari APBN mencapai Rp 1,411 triliun.

Kemendagri mencatat, total anggaran pilkada berdasarkan kesepakatan NPHD tahun lalu mencapai Rp 14,98 triliun. Akan tetapi, anggaran yang baru dicairkan pemda ke masing-masing rekening penyelenggara pemilu daerah sebesar Rp 5,78 triliun. Sisanya sebanyak Rp 9,2 triliun masih ada di pemda. N ed: agus raharjo

Dana Pilkada

Dana NPHD: Rp 14,98 triliun

Dicairkan: Rp 5,78 triliun

Belum dicairkan: 9,2 triliun

Usulan Tambahan dari APBN

Tahap I: Rp 1,02 triliun

Tahap II: Rp 3,29 triliun

Tahap III: Rp 460 miliar

Sumber: KPU/Kemenkeu

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat