JAKARTA -- Kementerian Keuangan berencana menerbitkan surat utang negara (SUN) khusus bagi para diaspora di luar negeri atau diaspora bonds pada akhir 2020. Diharapkan penerbitan bisa dilakukan sekitar November 2020.

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kemenkeu Deni Ridwan menjelaskan, Indonesia termasuk terlambat dalam menerbitkan instrumen diaspora bonds untuk membantu kebutuhan pendanaan anggaran negara. Karena itu, pemerintah menilai perlu segera mencoba instrumen baru itu karena telah dikaji sejak awal 2019 lalu.

"Target awal diterbitkan Agustus 2020 ini cukup ambisius karena ingin memanfaatkan momentum perayaan kemerdekaan. Lalu ada Covid-19 dan pembatasan kegiatan fisik, ada kendala teknis sehingga kami melihat target baru November 2020. Kesiapan teknis akan menentukan," kata Deni dalam Sosialisasi Rencana Penerbitan Diaspora Bonds bersama KBRI Tokyo, Kamis (4/6).

Deni menjelaskan, pemesanan diaspora bonds direncanakan minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 5 miliar. Obligasi negara itu memiliki tenor selama tiga tahun dengan imbal hasil tetap dan tidak dapat diperdagangkan.

Nasabah melakukan pembelian Surat Utang Negara (SUN) ritel Savings Bond Ritel (SBR) seri SBR008 dengan aplikasi BNI Mobile di Kantor BNI Pusat, Jakarta, Kamis (5/9/2019). Kemenkeu berencana menerbitkan surat utang diaspora pada tahun ini - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Ia menuturkan, di saat pandemi Covid-19, hampir semua negara mengalami peningkatan kebutuhan keuangan. Namun, di sisi lain, permintaan instrumen keuangan di pasar terbatas. Oleh sebab itu, perlu dicari metode keuangan yang lebih kreatif, salah satunya lewat diaspora bonds untuk bisa menambah sumber pembiayaan anggaran.

Mengenai detail imbal hasil dan target perolehan dana dari instrumen itu, Deni belum dapat menjelaskan. Kemenkeu hingga kini masih terus melakukan sosialisasi dan menjaring masukan dari para diaspora untuk mengetahui seberapa besar minat para diaspora membeli surat utang negara dari pemerintah.

Di sisi lain, regulasi tiap negara yang berbeda-beda juga perlu menjadi perhatian. Hal itu untuk memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para diaspora yang berminat membeli. "Kita harus melihat animo masyarakat di saat pandemi, apakah dengan kondisi seperti ini minat masyarakat masih besar atau tidak," katanya.

Direktur Surat Utang Negara Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Deni Ridwan - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Diaspora yang bisa membeli instrumen itu di antaranya diaspora warga negara Indonesia (WNI) yang sedang tinggal di luar negeri. Selanjutnya yakni diaspora warga negara asing (WNA) seperti eks WNI, anak eks WNI, maupun WNA yang orang tuanya berstatus WNI. Sebelum bisa membeli diaspora bonds, calon investor harus memiliki dan melakukan registrasi Kartu Masyarakat Indonesia di Luar Negeri (KMILN) secara daring.

Deni mengatakan, Kemenkeu telah menjalin kerja sama dengan 14 mitra distribusi (midis) diaspora bonds yang akan berhubungan langsung dengan calon investor. Sebanyak delapan midis di antaranya merupakan perbankan, tiga midis tekfin, dan tiga midis perusahaan sekuritas. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat