Pengunjuk rasa ditangkap akibat melanggar jam malam di Manhattan, New York, AS, Rabu (3/6) waktu setempat. | EPA-EFE/ALBA VIGARAY
05 Jun 2020, 02:00 WIB

Pentagon Coba Lawan Titah Trump

Pentagon meredam ancaman Trump terkait penggunaan pasukan militer tangani demonstran.

 

WASHINGTON – Menteri Pertahanan Amerika Serikat, Mark Esper, menyatakan menentang penggunaan pasukan militer untuk penegakan hukum dalam protes jalanan yang memasuki hari ke-enam, Rabu (3/6). Dia meredam ancaman dari Presiden Donald Trump yang telah memperingatkan negara-negara bagian bersedia mengirim tentara untuk menjaga jalanan dari unjuk rasa.

Esper menyatakan, penggunaan Undang-Undang Pemberontakan yang hanya bisa digunakan dalam situasi yang paling mendesak dan mengerikan. Pernyataan ini muncul setelah Trump mengancam akan menggunakan Undang-Undang 1807 untuk menahan protes jika gubernur tidak dapat menangani kerusuhan menyusul protes terbunuhnya George Floyd, seorang kulit hitam di tangan empat polisi di Minnesotta. "Kami tidak berada dalam situasi seperti itu sekarang," kata Esper.  

Atas dorongan Trump, Esper telah memerintahkan sekitar 1.300 personel Angkatan Darat AS ke pangkalan militer tepat di luar Washington. Para pejabat pertahanan mengatakan, beberapa pasukan sempat mulai kembali ke pangkalan pada Rabu (3/6) waktu setempat.

Terkait

photo
Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pertahanan Mark Esper. - (AP)

Sekretaris Angkatan Darat, Ryan McCarthy kemudian mengatakan, rencana itu berubah. Esper tak jadi menarik pasukan setelah mengunjungi Gedung Putih pasca konferensi pers. Sekretaris pers, Kayleigh McEnany, mengatakan presiden masih membuka kemungkinan mengerahkan pasukan federal terlepas komentar Esper. "Jika perlu, dia akan menggunakannya. Namun, saat ini dia mengandalkan Garda Nasional. Ini bekerja dengan efek luar biasa," ujar McEnany.

Pada saat yang sama, Trump mengklaim jasa atas penempatan pejabat federal dan penegak hukum lainnya ke Washington. Dia menyatakan hal itu sebagai model kepada negara-negara bagian lain tentang bagaimana menghentikan kekerasan yang menyertai beberapa protes nasional.

Trump berargumen bahwa unjuk kekuatan besar-besaran berhasil membuat protes di Washington dan kota-kota lain menjadi lebih tenang dalam beberapa hari terakhir. Dia mengulangi kritiknya terhadap gubernur yang belum mengerahkan Garda Nasional sepenuhnya. "Anda harus memiliki kekuatan yang dominan. Kami membutuhkan hukum dan ketertiban," kata Trump kepada Fox New Radio, Rabu.

Setelah lama menolak mengkritik presiden, mantan menteri pertahanan Amerika Serikat Jim Mattis juga menuduh Donald Trump mencoba memecah belah Amerika. Ia mengecam ancaman penggunaan militer dalam menghadapi unjuk rasa. "Donald Trump adalah presiden pertama dalam hidup saya yang tidak mencoba menyatukan masyarakat Amerika, bahkan tidak mencoba berpura-pura melakukannya," tulis Mattis dalam pernyataan yang dipublikasi the Atlantic, Kamis (4/6). 

photo
Mantan Menhan AS Jim Mattiss. - (EPA)

Mattis mengundurkan diri sebagai menteri pertahanan Trump pada tahun 2018 lalu. "Dia justru mencoba memecah belah kami, saat kami sedang menyaksikan konsekuensi upaya tiga tahun," katanya. 

Ia juga mengkritik pemimpin militer AS saat ini yang berpartisipasi pada sesi foto Trump. Sesi foto itu dikecam karena Garda Nasional memukul mundur pengunjuk rasa agar Trump bisa berpose di depan kamera. Ia juga menyerang penggunaan kata 'medan perang' yang digunakan Menteri Pertahanan Mark Esper dan kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley saat menyebut lokasi unjuk rasa.

Atas kritik itu, Donald Trump menyebut Mattis sebagai seorang jenderal yang terlalu berlebihan dan tidak memiliki kewibaan militer. "Mungkin satu-satunya kesamaan yang dimiliki Barack Obama dan saya adalah bahwa kami berdua mendapat kehormatan memecat Jim Mattis, jenderal yang paling berlebihan di dunia. Saya meminta surat pengunduran dirinya dan merasa senang karenanya. Julukannya adalah 'Chaos' dan saya tidak menyukainya, kemudian berubah menjadi 'Mad Dog'," ujar Trump dalam cicitannya di Twitter, seperti dilansir The Hill, Rabu (4/6).

Sedangkan mantan presiden AS, Barack Obama  secara terbuka mendukung aksi protes yang menuntut keadilan rasial setelah kematian George Floyd oleh perwira polisi di Minneapolis. Obama mendesak pemerintah negara bagian meninjau kembali kebijakan mereka mengenai penggunaan kekuatan oleh petugas kepolisian. 

photo
Pengunjuk rasa ditangkap akibat melanggar jam malam di Manhattan, New York, AS, Rabu (3/6) waktu setempat. - ( EPA-EFE/ALBA VIGARAY)

Obama mengatakan, pria dan wanita kulit hitam usia muda kerap menyaksikan atau mengalami kekerasan. Menurutnya, kekerasan itu justru berasal dari orang-orang yang seharusnya melayani dan melindungi mereka. "Saya ingin kalian tahu bahwa kalian penting, hidup kalian penting, impian kalian itu penting. Dalam beberapa minggu terakhir, warga Amerika telah menyaksikan sebuah perubahan dan peristiwa yang sangat mendalam dari yang pernah saya lihat dalam hidup saya," ujar Obama. 

Obama mengatakan, para pemrotes muda telah bangkit dan motivasi mereka dapat menjadi inspirasi bagi perubahan yang lebih luas. Menurut Obama, ada perubahan dalam pola pikir dan pengakuan yang lebih besar bahwa mereka bisa berbuat lebih baik.

"Sangat penting bagi kami untuk mengambil momentum yang telah diciptakan sebagai masyarakat, sebagai negara, dan mengatakan 'Ayo gunakan ini' untuk membuat hasil yang berpengaruh," kata Obama.

Obama tidak secara langsung mengkritik kebijakan Presiden Donald Trump yang mengerahkan kekuatan militer dalam menangani aksi protes yang terjadi di sejumlah negara bagian. Namun, Obama geram dengan penggunaan kekuatan yang berlebihan untuk menangani pengunjuk rasa di luar Gedung Putih pada Senin lalu. 

Kematian George Floyd dinilai sebagai cerminan sikap kesewenang-wenangan polisi terhadap ras berbeda terutama di Amerika Serikat . Menurut kelompok penelitian dan advokasi, Pemetaan Kekerasan Polisi, antara 2013 hingga 2019 sudah ada 7.666 kematian di tangan polisi Amerika.

25 Mei 2020 merupakan hari pemicu di mana Floyd (46 tahun) meninggal di tangan polisi bahkan ketika dia tak bersenjata. Kematiannya pun mendorong ribuan pengunjuk rasa seantero dunia melakukan aksi unjuk rasa damai dan banyak yang juga berakhir ricuh menuntut keadilan dan mengakhiri kekerasan polisi.

Jumlah pembunuhan polisi di AS secara tidak propesional mempengaruhi orang Afrika-Amerika. Meskipun hanya merupakan 13 persen dari populasi AS, orang kulit hitam Amerika dua setengah kali lebih mungkin dibunuh oleh orang kulit putih Amerika oleh polisi.

Dilansir Aljazirah, dari 50 negara bagian AS, tiga negara bagian terbesar Amerika yakni California, Texas dan Florida memiliki jumlah total pembunuhan orang kulit hitam tertinggi oleh petugas polisi. Setelah angka-angka ini disesuaikan dengan ukuran populasi dan demografi, hampir di setiap negara bagian, orang Afrika-Amerika menghadapi risiko yang jauh lebih tinggi dibunuh oleh petugas polisi daripada orang kulit putih Amerika. 

Seperti di Utah, orang Afrika-Amerika hanya terdiri dari 1,06 persen dari populasi, namun mereka menyumbang 10 persen dari pembunuhan polisi selama tujuh tahun terakhir. Angka ini tingkat yang tidak proporsional 9,21 kali.

Sementara di Minnesota, orang kulit hitam Amerika hampir empat kali lebih mungkin terbunuh oleh penegak hukum, dengan korban kulit hitam berjumlah 20 persen dari mereka yang terbunuh, meskipun hanya terdiri dari 5 persen dari keseluruhan populasi.

CNBC mencatat, tahun lalu lebih dari 1.000 orang terbunuh oleh polisi, Orang kulit hitam menyumbang 24 persen dari mereka yang tewas meski keberadaan orang kulit hitam di AS hanya 13 persen dari jumlah populasi.

Para ilmuwan telah berjuang untuk mempelajari apakah bias rasial secara langsung bertanggung jawab atas pembunuhan orang kulit hitam yang tidak proporsional ini. Mengingat data yang terbatas tentang ras mereka yang sering dihubungi oleh polisi.

Pemetaan Kekerasan Polisi mengatakan bahwa pihaknya mampu melacak lebih dari 90 persen pembunuhan di AS, mendefinisikan pembunuhan polisi ketika seseorang meninggal karena ditembak, dipukuli, ditahan, sengaja dipukul oleh kendaraan polisi, semprotan merica disemprot, tasered, atau dilukai oleh petugas polisi, baik sedang bertugas atau tidak bertugas.


Terkini

×