Seorang warga membawa paket sembako bansos yang diserahkan petugas kelurahan menjelang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Dumai, Riau, Ahad (17/5). | Aswaddy Hamid/ANTARA FOTO
20 May 2020, 01:50 WIB

Prosedur Bansos Dipangkas

Tugas verifikasi bansos dilakukan relawan desa dibantu bhabinkamtibmas dan babinsa.

 

JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajarannya memangkas prosedur pembagian bansos bisa dipercepat. Ia memandang prosedur pembagian bantuan sosial di lapangan masih berbelit sehingga masih ada keluarga penerima manfaat (KPM) yang belum tersentuh bantuan.

"Sekali lagi, ini butuh kecepatan, oleh sebab itu saya minta aturan itu dibuat sesimpel mungkin, sesederhana mungkin tanpa mengurangi akuntabilitas sehingga pelaksanaan di lapangan bisa fleksibel," ujar Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, Selasa (19/5). 

Namun, Presiden mengingatkan, penyederhanaan aturan tidak boleh meninggalkan akuntabilitas. Menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana praktik di lapangan bisa menunjukkan percepatan pembagian bansos. Jokowi juga meminta perbaikan data segera dilaksanakan dengan melibatkan RT/RW atau kepala desa. Pengumpulan data harus dilakukan secara terbuka. 

Terkait

"Dilibatkan RT/RW, desa, buat mekanisme lebih transparan sehingga semuanya bisa segera diselesaikan baik yang namanya BLT desa, yang namanya bantuan sosial tunai, saya kira itu ditunggu masyarakat," kata Jokowi. Hingga Selasa (19/5), dari total 75 ribu lebih desa di Indonesia, baru 53.156 desa yang sudah merampungkan pendataan KPM. Dari angka tersebut, baru 46.709 desa yang sudah melakukan musyawarah khusus desa untuk memverifikasi calon penerima BLT desa.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya 14.326 yang sepenuhnya telah melakukan pembagian BLT desa kepada penerima. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy menjelaskan, ganjalan terbesar dalam penyaluran BLT desa adalah proses verifikasi di tingkat kabupaten/kota. Data penerima bansos yang sudah divalidasi melalui musyawarah khusus desa, masih harus diverifikasi ulang oleh pemda. 

"Masalahnya, banyak kabupaten kota yang tidak segera menurunkan, bahkan ada yang pas turun, namanya beda. Yang diusulkan RT-RW, pas turun ke desa beda namanya. Saya enggak tahu dari mana," ujar Muhadjir. 

Menyiasati hal ini, pemerintah memutuskan untuk memangkas alur administrasi pembagian BLT desa ini. BLT desa dapat langsung dibagikan tanpa harus melalui verifikasi di level kabupaten/kota. Artinya, seluruh data yang telah disepakati melalui musyawarah khusus desa sudah bisa langsung menerima BLT desa.

"Paling tidak ini untuk pembagian putaran pertama. Soal nanti putaran kedua akan diberlakukan lagi (verifikasi pemda), silakan. Tapi, ini untuk memburu pemulihan daya beli masyarakat agar ekonomi yang hibernasi ini bisa berputar," kata Muhadjir.

Verifikasi relawan

Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar mengakui, selama ini, basis data BLT desa didapat dari tiga orang relawan desa yang bertugas mencari siapa saja keluarga di desa yang terdampak Covid-19 dan belum menerima bantuan apa pun dari pemerintah pusat. Bila syarat dipenuhi, maka identitasnya akan dicatat dan dibawa ke musyawarah khusus desa. Baru setelahnya, dilakukan sinkronisasi di kabupaten/kota.

photo
Seorang warga usai mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial (bansos) saat mendatangi kantor Dinas Sosial Pemkot Medan, Sumatra Utara, Rabu (13/5).  - (SEPTIANDA PERDANA/ANTARA FOTO)

"Antara desa lakukan pendataan dan musdesus dan pencairan BLT desa ini jedanya cukup jauh. Padahal aslinya, duitnya sudah ada di rekening kas desa, tinggal salur," ujar Mendes. Sebagai pengganti proses verifikasi di tingkat kabupaten/kota ini, Presiden Jokowi secara khusus meminta TNI dan Polri menerjunkan bhabinkamtibmas dan babinsa untuk membantu relawan desa melakukan verifikasi. Selain membantu proses verifikasi data, mereka harus memastikan juga besaran BLT desa diberikan secara utuh tanpa disunat. 

"Mereka akan lakukan sinkronisasi. Yang penting tidak menerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja. Ya sudah, segera cairkan," ujar Abdul. Mendes menambahkan, proses verifikasi sederhana yang dilakukan relawan dan personel bhabinkamtibas dan babinsa ini memastikan penerima BLT desa belum pernah menerima bantuan sosial yang bersumber dari APBN. "Enggak menunggu kabupaten. Tapi, yang sudah menerima bansos lain, harus dicoret karena tidak boleh dobel," ujarnya. N ed: agus raharjo

 

Tambah jam operasional 

Pemerintah terus mengebut pencairan bantuan sosial agar tuntas tahap pertama sebelum Hari Raya Idul Fitri 1441 H. Hingga Selasa (19/5), baru 3,73 juta KK atau 45 persen dari 8,3 juta KK yang sudah mendapat bantuan langsung tunai (BLT) tahap pertama sebesar Rp 600 ribu.

Artinya, pemerintah masih punya pekerjaan rumah untuk menyelesaikan penyaluran BLT bagi 4,6 juta KK hingga Sabtu (23/5) atau H-1 Lebaran. Hal ini sesuai perintah Presiden Jokowi untuk merampungkan seluruh penyaluran bansos tahap pertama sebelum Lebaran. "Kita kebut sampai Sabtu dan PT Pos sudah menyanggupi, dengan berbagai upaya. Kalau dihitung dari hari ini sampai Sabtu PT Pos harus sudah menyalurkan rata-rata 800 ribu KK per hari," tutur Menteri Sosial Juliari Batubara seusai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Jokowi, Selasa (19/5). 

Sebenarnya, BLT yang menggunakan anggaran Kemensos ini disalurkan melalui dua pintu, yakni PT Pos dan transfer rekening bank milik negara. Khusus untuk penyaluran via transfer, sebanyak 750 ribu KK sudah menerima bantuan tahap pertama sebesar Rp 600 ribu melalui bank-bank BUMN. Artinya, tersisa penyaluran via PT Pos. 

photo
Seorang warga membawa paket sembako bansos yang diserahkan petugas kelurahan menjelang penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Kota Dumai, Riau, Ahad (17/5). - (Aswaddy Hamid/ANTARA FOTO )

Demi mempercepat proses pencairan BLT via PT Pos. Pemerintah telah memerintahkan PT Pos untuk menambah loket pelayanannya. PT Pos juga diminta memperpanjang jam operasional sampai pukul 22.00 WIB. Selain itu, PT Pos juga diperintahkan membuka loket tambahan di luar kantor pos dengan memanfaatkan fasilitas publik. 

"Kami juga minta kantor pos buka outlet baru khususnya untuk komunitas tertentu yang butuh bansos tunai. Masuk kantor desa, balai desa, dan outlet baru yang bentuknya seperti tenda, pakai kursi. Tapi, dengan tetap protokol kesehatan," ujar Juliari. 

Mensos menambahkan, pemerintah sudah mengunci data penerima BLT sebanyak 8,3 juta KK sampai Selasa (19/5). Penguncian data disebabkan tarik-ulur data yang dilakukan beberapa pemerintah kabupaten/kota. Tarik ulur ini disebabkan tidak sinkronnya data penerima yang diajukan desa dan kelurahan kepada pemda, dengan data yang diajukan pemda kepada pemerintah pusat. 

"Ada daerah yang belum siap memberikan data atau masih mencari datanya. Kami sudah putuskan untuk me-lock data yang mereka bisa dan sisanya di tahap kedua agar tidak data menggantung di daerah tersebut," kata Juliari. Pemerintah memastikan seluruh anggaran BLT telah ditransfer ke rekening PT Pos sehingga penyaluran bisa dikebut selama lima hari ke depan. 

 


×