Warga melintas di depan mural bertema pemilihan umum di kawasan Dukuh Atas, Jakarta, Rabu (6/5/2020). Presiden Joko Widodo resmi tunda pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 hingga Desember 2020 karena wabah COVID-19 | GALIH PRADIPTA/ANTARA FOTO

Nasional

18 May 2020, 01:55 WIB

Pejawat Diprediksi Dirugikan Penundaan Pilkada

Ada sekitar 80 persen calon pejawat yang diprediksi dapat maju kembali.

JAKARTA -- Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, menduga, ada beberapa hal yang menyebabkan Pilkada 2020 dipaksakan dilakukan Desember. Salah satunya, ada banyak pelaksana tugas (Plt) kepala daerah jika pelaksanaan pilkada ditunda hingga pertengahan atau akhir 2021.

"Ada sekitar 170 kepala daerah yang sekarang ini dari 270 itu yang masa jabatan berakhir paling lambat akhir 2020," tutur Arya dalam diskusi daring, Ahad (17/5). Menurutnya, hal itu tidak dikehendaki beberapa pihak, terutama partai politik. Terlebih, jika partai politik memiliki calon pejawat kepala daerah di suatu daerah.

“Pejawat untuk maju lagi tapi dia masih dalam suasana sudah ada Plt dalam waktu yang lama, enam bulan lebih misalnya, maka incumbent effect, dampak pejawat itu menjadi berkurang secara politik elektoral," ujar Arya. Berdasarkan perhitungan yang ia lakukan, dari 270 daerah yang akan melaksanakan pilkada, ada sekitar 80 persen calon pejawat yang dapat maju kembali. Hal itulah yang membuatnya menduga partai politik mempertimbangkan pemillihan pelaksanaan pilkada pada Desember nanti. Meskipun, opsi pertama yang ditawaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih memungkinkan ditunda kembali jika pandemi Covid-19 belum berakhir.

Ia juga menjelaskan, pihak yang paling diuntungkan saat pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 ialah pejawat. Menurutnya, pihak yang dapat terlihat terus-menerus oleh masyarakat adalah pejawat kepala daerah. Mereka dapat menangani situasi yang ia miliki dengan tampil dengan baik, atau pura-pura berbaik hati di hadapan masyarakat dengan menggunakan bantuan sosial dan sebagainya. "Lain halnya kalau misalnya penundaannya nanti lebih lama, Juni 2021. Maka banyak pejawat yang tidak ada lagi kekuasaan mereka, tidak bisa lagi tampil sebagai pejawat memberikan bansos, memberikan diri sebagai pemimpin di masa krisis dan sebagainya," tegas Arya.

Berisiko 

Padahal, berdasarkan kajian Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), pelaksanaan pilkada pada Desember masih sangat berisiko. Direktur Eksekutif Perludem, Titi Anggraini menegaskan, kesehatan para pihak dipertaruhkan untuk tetap memaksakan pelaksanaan pilkada pada Desember 2020 nanti. "Pilkada Bulan Desember menurut kami terlalu berisiko, baik risiko bagi kesehatan para pihak, ini Pak Menkes sudah ngomong sendiri, maupun risiko menurunnya kualitas pelaksanaan tahapan pilkada," ujarnya.

Ia menambahkan, semestinya pelaksanaan pilkada tidak hanya memperhatikan kapan pandemi berakhir. Melihat situasi dan kondisi saat ini, Perludem menilai pemungutan suara tidak mungkin dilakukan pada Desember 2020. Sebab, tahapan persiapannya masih bersentuhan dengan masa pandemi. Hal tersebut dapat membawa risiko kesehatan bagi para pihak, baik petugas, pemilih, maupun peserta pemilihan.

"KPU menurut kami harusnya secara independen, mandiri, dan percaya diri, sesuai kapasitas dan kompetensi yang ada padanya, harus berani membuat keputusan untuk menunda," tegasnya. Namun, jika tetap dipaksakan dilaksanakan pada Desember, penyelenggara pilkada harus memitigasi risiko secara komprehensif sejak tahapan dimulai. 

Meskipun, penyusunan mitigasi risiko akan memakan waktu yang tidak sedikit karena harus melibatkan para pakar, ahli, dan orang-orang yang memiliki kompetensi kepemiluan. “Mitigasi risiko ini (dapat dijadikan) sebagai basis menyusun protokol pelaksanaan pilkada yang kompatibel dengan protokol penanganan Covid-19," kata dia. n


×