JAKARTA – Pemerintah akan memperluas stimulus konsumsi dengan fokus kelas menengah pada kuartal III dan IV 2020 melalui sektor pariwisata, restoran, dan transportasi. Rencana ini seiring dengan desain pemulihan ekonomi nasional yang memperkirakan sudah adanya pelonggaran kebijakan pembatasan sosial pada kurun waktu tersebut.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu mengatakan, pemberian stimulus diharapkan mampu mendorong konsumsi masyarakat, terutama kelas menengah. "Ini terutama akan sangat perlu kalau memang kuartal III sudah mulai ada pergerakan aktivitas ekonomi, apalagi kuartal IV," ujarnya dalam telekonferensi, Rabu (13/5).

 

Perluasan stimulus ke kelas menengah dilakukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

 

SHARE    

Dalam desain pemulihan ekonomi nasional yang dipaparkan Febrio, aktivitas konsumsi diperkirakan berangsur meningkat pada kuartal III. Aktivitas pariwisata pun diprediksi mulai hidup kembali pada kuartal IV.

Sejalan dengan skenario ini, pemerintah menganggarkan stimulus hingga Rp 3,8 triliun pada sektor pariwisata sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Stimulus diberikan melalui diskon tiket pesawat ke destinasi wisata serta insentif pajak hotel atau restoran.

Stimulus tersebut sebenarnya sempat direncanakan pada paket stimulus pertama pemerintah pada Februari lalu. Hanya saja, seiring dengan pembatasan mobilisasi manusia dan pelarangan wisata, stimulus belum dikucurkan.

Selain itu, dalam PEN, pemerintah juga menganggarkan Rp 25 triliun untuk stimulus penguatan permintaan agregat melalui dukungan ke sektor pariwisata dan voucer makanan secara daring. Hanya saja, Febrio masih belum bisa menyebutkan skema secara detail karena masih dalam pembahasan internal.

Perluasan stimulus ke kelas menengah dilakukan untuk menjangkau lebih banyak masyarakat. Sebab, selama ini, bantuan sosial pemerintah lebih terfokus kepada kelas bawah atau kelompok 10 persen hingga 30 persen masyarakat terbawah.

Dengan stimulus konsumsi yang lebih meluas, Febrio berharap pertumbuhan konsumsi menjelang akhir tahun dapat membaik untuk menjadi bantalan tekanan pada awal 2020. Pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal I melambat menjadi 2,84 persen dari 5,02 persen pada kuartal pertama 2019.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga. - (BPS)

SHARE    

Selain penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2020 tentang Program Pemulihan Ekonomi Nasional, DPR juga sudah mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 menjadi undang-undang (UU).

Dunia usaha mengapresiasi kebijakan tersebut guna mendukung upaya pemulihan ekonomi nasional. “Jelas, aturan ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan iklim usaha di saat bangsa kita menghadapi ujian berat,” kata Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Industri Makanan dan Industri Agrifarm Peternakan Juan Permata Adoe.

Juan berharap beleid tersebut akan menjadi pintu masuk bagi pemenuhan harapan Kadin agar pemerintah meningkatkan stimulus menjadi Rp 1.600 triliun. Kadin menyarankan, pemerintah dapat mengucurkan dana tersebut untuk program jaring pengaman sosial sebesar Rp 600 triliun hingga akhir 2020, dana kesehatan Rp 400 triliun, dan dana pemulihan ekonomi dan industri sebesar Rp 600 triliun.

“Kita sedang berada dalam situasi sangat sulit. Pelaku usaha sebagai eksekutor peraturan di lapangan memerlukan payung hukum yang jelas untuk mempertahankan perputaran roda usaha," kata Juan.

 

Cashflow perusahaan penerbangan yang sensitif terhadap nilai tukar asing sudah mulai kesulitan bernapas.

Ketua Umum INACA Denon Prawiraatmadja

 

SHARE    

Saat ini, pandemi Covid-19 telah memukul berbagai sektor usaha, termasuk sektor transportasi. Ketua Umum Indonesia National Shipowners Association (INSA) Carmelita Hartoto mengatakan, dalam masa pandemi, angkutan laut penumpang sudah mengalami penurunan sebesar 50 hingga 70 persen. Sementara, ujarnya, biaya operasional kapal tetap harus dibayar, termasuk biaya investasi berupa pokok dan bunga pinjaman bank.

Carmelita berharap pemerintah dapat merealisasikan relaksasi pinjaman untuk pengusaha yang terkena dampak Covid-19. "Harus segera dilakukan untuk melengkapi paket kebijakan pemerintah sebelumnya, seperti stimulus pajak," ujarnya.

Calon penumpang berjalan sambil memeriksa berkas di Terminal 2 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Rabu (13/5). - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Ketua Umum Indonesia National Air Carriers Association (INACA) Denon Prawiraatmadja juga meminta pemerintah mengambil langkah cepat untuk menolong sektor transportasi. “Saat ini, cashflow perusahaan penerbangan yang sensitif terhadap nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang asing sudah mulai kesulitan bernapas,” kata Denon.

RAPBN 2021

Pemerintah menetapkan defisit anggaran pada tahun depan pada kisaran 3,21 persen hingga 4,17 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Sementara itu, rasio utang berada pada kisaran 36,67 persen hingga 37,97 persen dari PDB.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, besaran pembiayaan defisit di atas tiga persen ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Sri mengatakan, keputusan itu dibuat agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian. "Hal ini mengingat, kebijakan fiskal menjadi instrumen yang sangat strategis dan vital dalam proses pemulihan ekonomi nasional," tuturnya dalam Rapat Paripurna DPR, Selasa (12/5).

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kanan) membacakan pandangan pemerintah pada Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Selasa (12/5. - (MUHAMMAD ADIMAJA/ANTARA FOTO)

SHARE    

Dalam paparannya, Sri menyebutkan, pembiayaan akan dilakukan secara terukur dan berhati-hati dengan terus menjaga sumber-sumber pembiayaan secara berkelanjutan agar rasio utang terjaga dalam batasan aman.

Dalam kesempatan itu, Sri juga memaparkan kisaran indikator ekonomi makro yang digunakan sebagai penyusunan RAPBN 2021. Di antaranya, pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 hingga 5,5 persen dan inflasi pada rentang dua hingga empat persen.

Asumsi makro RAPBN 2021. - (Kemenkeu)

SHARE    

Sri memastikan, penetapan ini sudah mempertimbangkan segala risiko dan ketidakpastian yang ada. "Serta, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional pada tahun depan," katanya.

Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai, asumsi makro yang ditetapkan pemerintah untuk Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 masih realistis.

 

Tetap dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan.

Ekonom CORE Yusuf Rendy Manilet

 

SHARE    

Yusuf menyebutkan, salah satu indikator paling realistis adalah inflasi yang ditargetkan pemerintah berada pada rentang dua hingga empat persen. "Inflasi masih akan dibayangi proses pemulihan daya beli masyarakat tahun depan, sehingga tekanan inflasi dari sisi permintaan dan suplai akan terjaga," ujarnya.

Proyeksi tersebut juga berkaca dari target inflasi yang setidaknya selalu tercapai dalam dua tahun terakhir. 

Target pertumbuhan ekonomi di kisaran 4,5 persen sampai 5,5 persen juga dinilai realistis. "Namun, tetap dibutuhkan konsistensi pemerintah dalam menjaga sumber-sumber utama pertumbuhan seperti konsumsi ataupun sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, ataupun jasa," katanya.

Indikator lain yang disoroti Yusuf adalah nilai tukar. Ia menilai, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS memang ada kencenderungan akan lebih menguat dibandingkan tahun ini. Hal ini tidak terlepas dari rencana pemerintah tahun depan yang masih akan mengandalkan pembiayaan dari penerbitan surat utang.

Yusuf mengatakan, situasi tersebut berpotensi mendorong adanya capital inflow. Apalagi jika dibandingkan dengan negara lain, imbal hasil yang ditawarkan Indonesia masih relatif menarik. "Sehingga ini yang berpotensi akan mendorong investor untuk masuk ke pasar surat utang pemerintah," ucapnya.

Tapi, Yusuf menekankan, penguatan nilai tukar ini didasarkan asumsi volatilitas ekonomi global sudah mereda setelah pandemi Covid-19. Apabila pandemi masih belum diatasi dan dampaknya tetap terasa, nilai tukar justru berpotensi melemah dari target pemerintah.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat