JAKARTA -- Kebijakan pelonggaran likuiditas Bank Indonesia berupa injeksi likuiditas ke perbankan telah mencapai total Rp 503,8 triliun. Gubernur BI Perry Warjiyo menyampaikan, injeksi likuiditas terus dilakukan untuk menstabilkan pasar.

"Injeksi likuiditas ini dilakukan prosesnya seperti operasi moneter," katanya dalam telekonferensi, Rabu (6/5). 

Pada periode Januari hingga April 2020, BI telah melakukan injeksi sebesar Rp 386 triliun. Hal itu bersumber dari pembelian surat berharga negara (SBN) di pasar sekunder yang dilepas investor asing sebesar Rp 166,2 triliun, term repo perbankan sebesar Rp 137,1 triliun, swap valuta asing sebesar Rp 29,7 triliun, dan penurunan giro wajib minimun (GWM) rupiah pada Januari dan April 2020 sebesar Rp 53 triliiun.

Injeksi ditambah pada periode Mei 2020 sebesar Rp 117,8 triliun, yang bersumber dari penurunan GWM rupiah sebesar Rp 102 triliun dan tidak mewajibkan tambahan giro untuk pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial (RIM) sebesar Rp 15,8 Triliun.

Perry menyampaikan, intervensi pembelian SBN di pasar sekunder juga membantu menstabilkan rupiah. Saat ini, nilai tukar rupiah bergerak ke level Rp 15 ribu per dolar AS. Perry pun yakin rupiah masih bisa menguat lagi.

Terkait dengan pertumbuhan ekonomi kuartal I 2020 yang sebesar 2,97 persen (yoy), Perry menilai hal itu masih patut disyukuri. "Memang kita maunya tumbuh 4,4 persen dengan upaya dari pemerintah melalui stimulus moneter dan fiskal, tapi ketika tumbuhnya 2,97 persen ini, menurut saya, patut kita syukuri," katanya.

Perry mengatakan, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih lebih baik dibandingkan sejumlah negara lain yang justru mengalami kontraksi. Sebagai perbandingan, ekonomi Cina pada kuartal I 2020 terkontraksi 6,8 persen, Amerika Serikat hanya tumbuh 0,3 persen, dan zona Eropa

juga kontraksi 3,3 persen. "Kalau kita lihat pertumbuhan ekonomi dunia, Indonesia salah satu yang tertinggi, meski tetap ada yang lebih tinggi, seperti Vietnam dengan 3,82 persen," katanya.

Untuk mendukung upaya pemerintah menjaga pertumbuhan ekonomi, bank sentral berkomitmen membantu pembiayaan fiskal dengan membeli SBN di pasar perdana. Perry menyampaikan, jumlah pembelian SBN di pasar perdana diperkirakan maksimal sekitar Rp 125 triliun.

Sesuai penjelasan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam raker Komisi XI pada akhir bulan lalu, jumlah kebutuhan pembiayaan APBN selama 2020 sebesar Rp 1.439,8 triliun. Dari jumlah tersebut, rencana penerbitan SBN pada kuartal II hingga kuartal IV diperkirakan mencapai Rp 856,8

triliun. "Pemenuhan dana untuk penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi ini memang harus melalui mekanisme pasar supaya harga lelang tidak jatuh dan yield tidak naik," kata Perry.

Menteri Keuangan Sri Mulyani memprediksi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga pada kuartal II 2020 akan mengalami kontraksi lebih dalam dibandingkan kuartal pertama. Sebab, kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di Jakarta maupun provinsi lain di Jawa baru intensif dilakukan pada awal kuartal kedua.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, konsumsi rumah tangga kuartal pertama hanya tumbuh 2,84 persen. Pertumbuhan ini melambat signifikan dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu yang masih tumbuh 5,07 persen.

"Jadi, bayangkan kuartal kedua, di mana April dan Mei ada PSBB yang meluas, maka konsumsi pasti mengalami drop jauh lebih besar," tuturnya dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR secara virtual, Rabu (6/5) malam.

Apalagi, Sri menekankan, kontribusi Jakarta dan Jawa terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia mencapai 55 persen. Oleh karena itu, Sri mengatakan, pemerintah tengah mengantisipasi pertumbuhan ekonomi masuk ke dalam skenario yang sangat berat. Dalam skenario ini, pemerintah memproyeksikan ekonomi sepanjang 2020 tumbuh negatif 0,4 persen.

Namun, Sri menuturkan, skenario tersebut terjadi apabila Indonesia dan dunia belum bisa pulih dari pandemi pada kuartal III dan IV 2020. Dalam situasi ini, Sri memastikan, pemerintah tetap berfokus pada tiga prioritas, yakni menjaga kesehatan dan keselamatan masyarakat, memastikan jaring pengaman sosial, serta membantu dunia usaha menghadapi tekanan dari dampak Covid-19.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat