JAKARTA – Dewan Pers mengingatkan pentingnya kehadiran lembaga pers yang profesional dan independen sehubungan dengan peringatan Hari Kebebasan Pers Sedunia yang jatuh pada Ahad (3/5). Nilai-nilai tersebut kian mendesak kebutuhannya pada masa-masa pandemi seperti sekarang.

“Peringatan World Press Freedom Day 3 Mei 2020 adalah momentum yang tepat untuk mengingatkan pentingnya komitmen pers untuk berkontribusi nyata dalam upaya bersama menanggulangi pandemi Covid-19,” ujar Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh dalam lansirannya, kemarin.

Ia menekankan, pers sangat membantu masyarakat karena ruang media diisi dengan pesan-pesan positif bagaimana menghadapi virus korona. “Hal ini menunjukkan kepedulian komunitas pers nasional dalam membantu masyarakat dan pemerintah menangani pandemi Covid- 19,” kata M Nuh. 

Pengalaman negara lain, menurut M Nuh, menunjukkan keberhasilan menanggulangi pandemi Covid-19 ditentukan keberhasilan dalam menangani komunikasi. “Dalam konteks ini, pers profesional semestinya berperan. Pers perlu menjembatani proses komunikasi dan arus informasi sehingga masyarakat terhindar dari simpang-siur berita,” ujar M Nuh.

Ia juga mengingatkan, pada masa pandemi ini, pers harus tetap berpegang teguh pada “khitahnya”, salah satu di antaranya adalah kontrol sosial Pers harus tetap mencermati, mengawasi, dan mengkritisi berbagai kebijakan dan implementasinya yang dilakukan oleh pemerintah yang didasarkan atas data, fakta, dan disampaikan secara proporsional dengan tetap menaati kode etik jurnalistik. 

Menurut M Nuh, dalam menyampaikan pemberitaannya pers juga harus menjadi rumah penjernih (clearing house) untuk melawan berita bohong (hoaks). “Sudah semestinya semua pihak menunjukkan kesungguhan untuk senantiasa melindungi kehidupan pers yang bebas, independen, profesional, dan bertanggung jawab dari berbagai ancaman atau pembatasan,” kata dia.

 

Media massa juga banyak memburu kedalaman juga inovasi yang dilakukan banyak pihak untuk bisa memenangkan peperangan melawan Covid-19.

 

 

SHARE    

Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaidi menuturkan, salah satu fenomena yang muncul seiring hadirnya pandemi ini adalah lunturnya kepercayaan alias distrust. Informasi yang begitu berseliweran membuat publik tidak mudah mempercayainya begitu saja.

Di sinilah media massa berperan sebagai rujukan bagi publik untuk mengonfirmasi kebenaran informasi yang mereka terima. “Penting sekali perannya untuk bisa menjaga kebenaran informasi soal pandemik tetap tegak. Media massa juga banyak memburu kedalaman juga inovasi yang dilakukan banyak pihak untuk bisa memenangkan peperangan melawan Covid-19,” ujarnya.

Tak hanya itu, secara kelembagaan, media massa juga banyak bergerak mengumpulkan donasi untuk menguatkan ikhtiar mengatasi pandemi. Republika, misalnya, bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan BPJS Kesehatan telah menggalang dana untuk penyediaan alat pelindung diri (APD) yang disumbangkan kepada tenaga medis.

Pemimpin Redaksi Republika Irfan Junaedi, bersama Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tangerang Desiriana Dinardianti, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fahmi Idris, Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Kabupaten Tangerang Naniek Isnaini, (dari kiri) melihat bantuan alat kesehatan di RSU Kabupaten Tangerang, Banten, Jumat (17/4). Republika bersama BPJS Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) bekerja sama menyalurkan donasi berupa alat kesehatan berupa, masker 500 buah, sarung tangan 500 buah, baju hazmat 50 buah dan satu kipas angin disinfektan, untuk RSU Kabupaten Tangerang - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Namun demikian, Irfan mengakui, pandemi ini telah menjadi gempuran serius bagi eksistensi media massa. Pilar ekonominya melemah karena banyak lembaga membatalkan program promosi dan event medianya. “Napas ekonomi kehidupan media massa menjadi terasa berat,” kata Irfan.

Ia menekankan, stimulus sangat diperlukan untuk menjaga agar media massa tidak punah. “Bisa dibayangkan jika institusi yang selama ini disebut sebagai pilar keempat demokrasi itu kemudian runtuh. Masyarakat akan banyak sekali menjadi objek serangan berita palsu atau hoaks tanpa dilengkapi senjata yang bisa digunakan untuk mengonfirmasi kebenarannya,” kata Irfan.

Sementara itu, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mengatakan, di tengah pandemi terdapat tiga ancaman nyata yang akan dialami jurnalis. Di antaranya kehilangan pekerjaan dan penghasilan karena kondisi perekonomian memburuk. Kemudian, tindakan kekerasan terkait pemberitaan seputar pandemi dan rancangan regulasi yang mengancam kebebasan pers, seperti RUU Cipta Kerja dan RKUHP.

“Kami ingin pemerintah dapat mengambil kebijakan dan mengawasi para kementerian/lembaga agar mereka bertindak sesuai aturan yang berlaku terhadap para jurnalis,” kata Direktur LBH Pers Ade Wahyudin kepada Republika, Ahad (3/5).

Ia melanjutkan, pandemi memperparah persoalan ketenagakerjaan sudah menjadi permasalahan serius bagi pekerja media di Indonesia. Posko pengaduan pelanggaran hak ketenagakerjaan yang dibuka LBH Pers dan Aliansi Jurnalis Indpenden (AJI) Jakarta sejak 3 April hingga 2 Mei 2020 telah menerima 61 pengaduan pelanggaran ketenagakerjaan. Pengadu tersebar dari 14 media atau grup media yang berkantor di wilayah Jakarta dan sekitarnya. 

Bentuk laporannya terdapat 26 orang karena PHK sepihak, 21 orang dirumahkan tanpa gaji atau dengan pemotongan gaji, 11 orang mengalami pemotongan/penundaan upah atau tunjangan, serta 3 lainnya tidak dapat meliput selama pandemi Covid-19. 

Koordinator Distribusi Posko Merah Putih Kasih Foundation JHL Group Marcelinus Enggala (kanan) menyerahkan bantuan kepada perwakilan Pewarta Foto Indonesia (PFI) Hendra Eka (tengah) di Tangerang, Banten, Ahad (3/5). Merah Putih Kasih Foundation memberikan donasi Alat Pelindung Diri (APD) dan masker kepada jurnalis foto sebagai bentuk kepedulian dan upaya pencegahan penyebaran wabah COVID-19 - (FAUZAN/ANTARA FOTO)

SHARE    

Menurut Ade Wahyudin, sejak penerapan aturan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non–Alam Penyebaran Covid-19, sudah terjadi sedikitnya tiga kasus kekerasan terhadap jurnalis. “Ketika ada jurnalis yang mendapat kekerasan karena sedang menjalankan tugasnya memberikan informasi, maka sebenarnya dia (pelaku kekerasan—Red) juga menghambat akses masyarakat terhadap informasi tersebut,” kata dia.

Sementara itu, Serikat Perusahaan Pers (SPS) menyatakan, sebanyak 44 perusahaan pers anggota SPS yang disurvei secara acak sederhana, baik di daerah maupun DKI Jakarta, menilai Covid-19 telah memberi tekanan bisnis bagi mereka. "Kalau teman-teman di surat kabar harian terutama, ya, itu memang relatif mengalami penurunan yang sangat signifikan dari sirkulasi," ujar Sekretaris Jenderal SPS Pusat Asmono Wikan saat dihubungi Republika, Jumat (1/5).

Fakta ini menunjukkan, bagi perusahaan pers cetak, krisis akibat pandemi Covid-19 benar-benar berdampak kompleks. Kendati demikian, hasil survei menemukan sebanyak 56,8 persen responden tidak berencana untuk merumahkan karyawan tanpa digaji. Umumnya (61,4 persen), perusahaan pers di Jakarta dan daerah kompak tidak berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karyawan.

Mayoritas responden berharap agar pemerintah memberikan insentif. Asmono menyebutkan, insentif itu berupa keringanan pajak, penundaan pembayaran BPJS, dan bantuan jaring pengaman sosial bagi karyawan perusahaan pers yang terdampak. Selain itu, pemerintah juga dapat memberikan subsidi biaya kertas koran. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat