Pedagang menata beras yang dijual di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Rabu (22/4/2020). | Yulius Satria Wijaya/Antara
30 Apr 2020, 03:22 WIB

Defisit Beras di Tujuh Provinsi

Pemerintah konsolidasikan provinsi surplus beras.

 

JAKARTA — Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan, sebanyak tujuh provinsi di Indonesia mengalami defisit ketersediaan beras pada masa pandemi Covid-19 ini. Meski begitu, surplus produksi dan cadangan beras nasional dinilai bisa digunakan menutupi defisit di daerah-daerah tersebut.

Menurut Direktur Jenderal Tanaman Pangan, Kementan, Suwandi, tujuh provinsi yang mengalami defisit yakni Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Utara, Maluku, Maluku Utara, sebagian Papua Barat, serta sebagian Papua.

Situasi defisit tersebut mencerminkan ketersediaan beras berada di bawah rata-rata kebutuhan beras setempat. "Distribusi belum merata dari provinsi-provinsi yang panen sehingga yang ini memang kurang," kata Suwandi dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPR, Selasa (29/4).

Penanganan defisit beras di provinsi tersebut dilakukan dengan mengonsolidasikan pasokan beras di tiga provinsi yang mengalami surplus, yakni Jawa Timur, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Timur. Adapun stok yang digunakan merupakan sisa stok beras nasional sebanyak 3,45 juta ton yang tersebar di pedagang, penggilingan padi, dan Perum Bulog. "Jatim, Sulsel, dan Kaltim bisa memasok daerah-daerah merah (defisit) untuk mengaturnya," kata Suwandi.

Suwandi menyampaikan, dari penghitungan Kerangka Sampel Area Badan Pusat Statistik, produksi beras periode April-Juni 2020 diperkirakan mencapai 10,58 juta ton dari total luas panen sebesar 3,83 juta hektare. Ditambah sisa stok beras nasional akhir bulan Maret sebanyak 3,45 juta ton sehingga ketersediaan beras sebanyak 14,03 juta ton.



Adapun perkiraan kebutuhan beras pada waktu yang sama mencapai 7,61 juta ton. Berdasarkan prognosis tersebut, Kementan menjamin produksi beras nasional pada akhir Juni nanti masih mengalami surplus sekitar 6,4 juta ton."Kami yakin bahkan lebih dari itu karena kita belum memperhitungkan stok yang ada di rumah tangga, petani, hingga hotel, restoran, maupun industri," ujarnya.

Ia mengatakan, sepanjang periode April-Juni, produksi beras tertinggi terdapat di Jawa Bawat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Lampung, Kalimantan Selatan, Sumatra Selatan, NTB, dan Banten. Adapun produksi terendah ada di Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Kalimantan Utara, Papua Barat, Maluku Utara, Bangka Belitung, dan Maluku. 

Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, daerah yang tengah mengalami defisit beras bukan merupakan produsen beras. Sementara, daerah produsen beras masih dalam proses panen raya padi. "Kami sudah antisipasi ini sejak jauh hari. Penyebaran stok sudah berjalan. Perpindahan beras antarpulau ke wilayah defisit sudah dilakukan," kata Tri kepada Republika, Rabu (29/4).

Tri mengatakan, Bulog memang hanya memiliki divisi regional di 26 provinsi. Namun, pihaknya memiliki gudang penyimpanan di setiap kabupaten/kota. Setidaknya terdapat 1.500 gudang di 500 kompleks seluruh Indonesia. Oleh sebab itu, setiap daerah yang membutuhkan beras dipastikan akan terjangkau oleh Bulog. Adapun total stok beras Bulog di seluruh Indonesia sekitar 1,4 juta ton.

Bulog, kata Tri, telah rutin melakukan pergerakan beras nasional setiap tiga bulan sekali. Manajemen stok yang diterapkan yakni sepertiga pasokan terdapat di gudang, sepertiga stok di laut untuk pengiriman, dan sepertiga pasokan lainnya dalam persiapan pengangkutan. "Bulan April ini contohnya, kami siapkan pengiriman hampir 40 ribu ton ke daerah-daerah yang mengalami defisit. Jadi, gudang beras yang kita punya selalu kita isi dan penuhi," kata Tri.

Ada atau tidak ada pandemi Covid-19, menurut Tri, manajemen stok Bulog dengan cara perpindahan beras antarprovinsi terus dilakukan. Adapun proses penyerapan gabah saat musim panen kali ini masih terus dilakukan.

 

Terkait

 
Aktivitas produksi dan distribusi pangan agar dapat tetap berjalan normal di tengah kebijakan tanggap darurat dan PSBB.
Ma'ruf Amin, Wakil Presiden
 



Menurut dia, rata-rata harga gabah di wilayah panen masih sekitar Rp 4.600-Rp 4.700 per kilogram (kg) dari sebelumnya Rp 4.900 per kg. Sudah terdapat penurunan harga, tetapi masih tetap di atas harga acuan pembelian oleh Bulog sebesar Rp 4.200 per kg. "Kita harapkan karena puncaknya masih sampai Mei, harga bisa segera turun. Tapi, kami juga membeli gabah petani di atas harga acuan untuk dijadikan beras komersial," katanya.

Sedangkan, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta aktivitas produksi dan distribusi pangan nasional tetap berjalan normal di tengah pandemi Covid-19. "Aktivitas produksi dan distribusi pangan agar dapat tetap berjalan normal di tengah kebijakan tanggap darurat dan PSBB," ujar Ma'ruf melalui akun Instagram resminya, Selasa (28/4) malam.

KH Ma'ruf menekankan pentingnya manajemen pengelolaan bahan pokok untuk memastikan ketersediaan bahan pangan. Ini, kata Ma'ruf, sebagai upaya mengantisipasi potensi kelangkaan pangan yang diprediksi organisasi pangan dunia (FAO) terjadi akibat pandemi Covid-19. "Agar daerah-daerah yang memiliki surplus terhadap komoditas tertentu dapat mendistribusikan komoditas tersebut ke daerah yang membutuhkan," ujarnya.


Waspadai akhir tahun
Terlepas dari klaim Kementan, pakar kebijakan pangan mengkhawatirkan ketersediaan pangan hingga akhir tahun karena pandemi Covid-19 mengganggu proses produksi dan distribusi.

Kepala Pusat Studi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan (PSP3) Institut Pertanian Bogor, Sofyan Sjaf, memprediksi ketersediaan pangan, khususnya beras, akan mulai bermasalah pada Agustus atau September.



"Stok (beras) yang ada sekarang kan cuma sampai bulan enam atau tujuh bulan. Selanjutnya bagaimana?" kata Sofyan kepada Republika, Selasa (28/4). Sedangkan Indonesia, menurut dia, baru stabil pada akhir tahun 2020 karena belum ada tanda-tanda penurunan kasus Covid-19 hingga saat ini.

Ia menegaskan, kekhawatiran stok pangan tersebut berdasarkan pantauan langsung ke lapangan. Selain itu, Food and Agriculture Organization (FAO) atau Badan Pangan dan Pertanian PBB juga telah memperingatkan potensi krisis pangan sebagai dampak dari pandemi Covid-19.

Untuk itu, Sofyan meminta Kementerian Pertanian sesegera mungkin memperbaiki data stok pangan dan lahan yang berproduksi. Ia meyakini Kementan belum memiliki data spasial terkait keberadaan stok pangan pun lahan-lahan yang akan panen. "Sekarang pemerintah bilang stok aman, di mana aman itu? Pemerintah harus buka data-data itu. Dari beberapa desa yang saya telusuri, itu kewalahan semua," ucapnya.

Dia menyarankan agar data yang digunakan berbasis desa dengan memanfaatkan Satgas Covid-19 tingkat desa. Data yang dikumpulkan adalah kebutuhan pangan setiap desa dan produksi setiap desa.

Langkah selanjutnya, menjamin ketersediaan kebutuhan dasar pertanian dan penerapan strategi baru. Kebutuhan dasar yang harus dicukupi mulai dari bibit, pupuk, dan alat mesin pertanian.

 
Skenario pesimistis, masih tersedia beras sekitar 6 juta ton sampai akhir Mei 2020. Kalau begitu, selama bulan puasa dan Idul Fitri masih cukup terkendali.
Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian
 



Strategi baru yang harus diterapkan adalah memanfaatkan tenaga kerja yang sudah pulang kampung karena PHK di kota-kota besar. “Jadikan mereka ujung tombak produksi pangan di desa,” kata Dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat IPB itu. Alhasil, mereka akan memiliki pekerjaan sebagai petani sehingga mengurangi ketergantungannya pada bantuan langsung dari pemerintah.

Adapun untuk sumber pembiayaannya, ia menyarankan diambil dari Dana Desa. Ia menyarankan, sebanyak 30 persen dialokasikan untuk penanganan Covid-19 dan 70 persen untuk memastikan ketahanan pangan desa. Bagi desa yang memiliki lahan maka dana pangan itu harus digunakan untuk berproduksi.

"Dari 70 persen itu juga buat bikin lumbung pangan dan produksi. Jadi kalau ada lebih bisa disimpan. Kalau masih berlebih bisa didistribusikan ke desa tetangga yang tidak bisa berproduksi," ujar Sofyan.

Kementerian Perhubungan, menurut dia, juga harus memastikan distribusi dan Badan Urusan Logistik (Bulog) melakukan penyerapan produk pangan. Distribusi menjadi krusial karena terbatasnya perjalanan akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

photo
Petani memanen padi di sawahnya yang terendam banjir di Tulungagung, Jawa Timur, Jumat (17/4/2020). Panen dini terpaksa dilakukan petani demi mencegah kerusakan tanaman padi, mengingat areal persawahan di daerah itu kerap menjadi langganan banjir saat turun hujan dengan intensitas tinggi - (Destyan Sujarwoko/ANTARA FOTO)



Sofyan mengatakan, jika tiga langkah itu diterapkan, Indonesia bisa selamat dari krisis pangan. Terlebih, menurut dia, sekitar 73,14 persen dari total desa di Indonesia (74.517 desa) adalah desa yang kegiatan ekonominya berbasiskan pertanian.

Sebelumnya, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, ketersediaan beras masih stabil selama Ramadhan dan Lebaran (akhir Mei). Skenario optimistisnya, stok beras akhir Februari ditambah produksi beras Februari-Mei, lalu dikurangi jumlah konsumsi hingga akhir Mei. Diperkirakan pada akhir Mei 2020, masih terdapat sisa stok yang menjadi persediaan beras nasional sekitar 8 juta ton.

Skenario moderat. Diperkirakan, sisa stok beras sebanyak 7 juta ton pada akhir Mei. "Skenario pesimistis, masih tersedia beras sekitar 6 juta ton sampai akhir Mei 2020. Kalau begitu, selama bulan puasa dan Idul Fitri masih cukup terkendali," kata Syahrul, Ahad (26/4). Ia menegaskan, data-data tersebut sudah divalidasi langsung ke lapangan.

Perkiraan panen terus dipantau melalui teknologi citra satelit dan dihitung oleh Badan Pusat Statistik. Kementerian Pertanian juga melakukan pemantauan langsung ke 400 kabupaten kota yang terdapat potensi panen.

 


,
×