Dua pekerja merapikan beras yang telah dimasukkan ke dalam karung di gudang Bulog Subdivre Gorontalo di Talumolo, Kota Gorontalo, Gorontalo, Rabu (29/4/2020). Bulog setempat memiliki persediaan beras sebanyak 1 | Adiwinata Solihin/ANTARAFOTO
30 Apr 2020, 02:00 WIB

Jaga Pasokan Pangan

Akan memicu keresahan sosial bilamana karantina dilakukan, ketersediaan pangan mereka tak mencukupi.

Penularan virus korona baru atau Covid-19 di Indonesia sudah menyebar ke 34 provinsi. DKI Jakarta menempati provinsi terbanyak kasus pasien positif Covid-19. Provinsi terbanyak berikutnya adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, Banten, NTB, dan Bali.

Hingga Rabu (29/4), tren jumlah terkonfirmasi positif belum menunjukkan penurunan. Kendati demikian, data pemerintah memperlihatkan perkembangan kasus sembuh per hari lebih tinggi dibandingkan kasus meninggal per hari. Bahkan, di DKI Jakarta, terjadi tren penurunan jumlah positif korona ataupun yang meninggal beberapa waktu terakhir.

Bila tren ini berlanjut, bukan tidak mungkin status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan dicabut dalam dua pekan ke depan sebagaimana dinyatakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Tentu hal ini merupakan kabar baik saat penyebaran virus korona masih terjadi dalam skala nasional ataupun transmisi lokal.

Di tingkat global, belum tampak tanda-tanda pandemi ini bakal berakhir. Jumlah kasus positif Covid-19 per Rabu kemarin sudah tembus tiga juta orang dengan jumlah kematian sekitar 218 ribu jiwa.

Terkait

Dalam kondisi seperti ini, selain menekan penyebaran virus, hal terpenting lainnya adalah menjaga ketersediaan pangan. Ketika pandemi ini membuat banyak negara menerapkan karantina, pasokan bahan pangan bagi rakyatnya mesti terjamin. Akan memicu keresahan sosial bilamana karantina dilakukan, ketersediaan pangan mereka tak mencukupi.

 
Akan memicu keresahan sosial bilamana karantina dilakukan, ketersediaan pangan mereka tak mencukupi.
 
 

Rusuh sosial bisa berbuntut pada rusuh politik dan ancaman bagi pertahanan dan keamanan nasional. Tak heran bila saat ini ketersediaan bahan pangan merupakan isu strategis suatu negara. Masing-masing negara berupaya menyelamatkan stok pangannya, malah kalau bisa mengimpor dari negara lain.

Sangat beralasan bila kemudian Presiden Joko Widodo mewanti-wanti hal ini saat membuka rapat membahas antisipasi kebutuhan pokok dengan para menteri di Istana Bogor, Selasa (28/4). Presiden pantas menegaskan kembali penjagaan stok bahan pangan mengingat begitu strategisnya isu ini.

Jokowi mengungkap kurangnya ketersediaan bahan pokok di sejumlah daerah. Defisit stok bahan pangan terjadi untuk komoditas beras, jagung, cabai besar, cabai rawit, bawang merah, telur ayam, gula pasir, dan bawang putih. Presiden juga menyebut nama-nama provinsi dengan stok komoditas yang mengalami defisit dan yang surplus.

Tentu kita berharap, laporan yang diterima Presiden mengacu pada data yang akurat. Sebab, akurasi data menentukan ketepatan langkah dan penanganan. Kalkulasi yang cermat menjadikan tindakan yang diambil tepat sasaran. Presisi data besaran produksi bahan pangan suatu daerah adalah keniscayaan.

 Setelah membereskan data stok pangan hingga detail, berikutnya adalah pengelolaannya. Manajemen yang bagus tidak hanya dalam hal pengelolaan stok, tetapi juga alur distribusinya. Penyaluran bahan pangan ke wilayah yang tepat tentu memerlukan sinergi beberapa pihak.

 
Manajemen yang bagus tidak hanya dalam hal pengelolaan stok, tetapi juga alur distribusinya.
 
 

Pola koordinasi dan komunikasi yang baik dibutuhkan dalam hal ini. Jangan sampai wilayah yang surplus beras mendapatkan pengiriman beras dari wilayah lain. Sekali lagi, akurasi data ini berkorelasi dengan pola distribusinya.

Wilayah yang menerapkan PSBB jelas ada gangguan dalam hal distribusi logistik. Meskipun begitu, aturan PSBB menegaskan tidak ada pembatasan bagi kendaraan pengangkut bahan pangan. Perlu dibuat alur koordinasi standar yang disepakati bersama untuk pengiriman bahan pangan antardaerah ataupun antarpulau agar tak terhambat.

Distribusi bahan pangan kini tidak hanya menghadapi tantangan dari penerapan PSBB. Sejumlah daerah diterpa hujan dengan intensitas tinggi yang memungkinkan banjir, tanah longsor, dan lainnya yang memengaruhi pengiriman bahan pokok. Perlu dipikirkan solusi moda transportasinya.

Di beberapa wilayah lain juga terjadi kemarau. Penanganan dan kebijakan stok pangannya tentu berbeda. Mesti dibuat beberapa opsi antisipasinya agar ketersediaan bahan pangan merata di semua wilayah sesuai kebutuhan. Baik pemerintah pusat maupun daerah juga mesti mematangkan strategi Ramadhan dan Lebaran mengingat kebutuhan bahan pangan pada momentum ini biasanya tinggi.

Bila ketersediaan pangan dan pola distribusinya sudah aman, tidak ada alasan harganya melonjak. Petugas berwenang mesti mengusut sampai akar jika ditemukan ada komoditas tertentu yang harganya tinggi.

Tidak ada ampun bagi mereka yang menimbun bahan pangan untuk melambungkan harga. Tidak ada kata maaf bagi mafia-mafia pangan yang memakan renten dari rantai pasok pangan. Pak Presiden, sikat mereka yang menari di atas penderitaan saudara-saudaranya saat pandemi masih merajalela!


,
×