WASHINGTON — Partai Demokrat menjanjikan akan melanjutkan upaya pemakzulan terhadap Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth. Upaya awal yang diajukan anggota DPR dari Partai Republik, Thomas Massie kandas menyusul penolakan Partai Republik, kemarin.

DPR AS yang dikuasai Partai Republik menolak melanjutkan proses pemakzulan tersebut melalui pemungutan suara pada Selasa (10/11/2026). Dalam pemungutan suara itu, sebanyak 211 anggota DPR mendukung pengiriman delapan pasal pemakzulan terhadap Hegseth ke Komite Kehakiman DPR, sedangkan 204 anggota menolaknya. 

Massie, anggota DPR dari Kentucky, menjadi satu-satunya legislator Partai Republik yang bergabung dengan Partai Demokrat untuk menentang pengiriman resolusi tersebut ke komite. 

Sebanyak 11 anggota Partai Demokrat tidak mengikuti pemungutan suara dengan berbagai alasan seperti terjebak kemacetan. Jika para anggota dewan dari Demokrat itu hadir, kemungkinan besar pemakzulan Hegseth bakal berlanjut.

Senator terpilih dari Partai Demokrat, Abdul El-Sayed mempertanyakan kompetensi Pete Hegseth dalam memimpin Departemen Pertahanan dan mendesaknya untuk mengundurkan diri. “Mengapa Anda masih menjalankan tugas ini? Anda sangat buruk dalam hal ini. Anda gagal memenuhi tanggung jawab Anda. Anda telah menangani perang ini dengan keliru,” kata dia mengacu Hegseth dalam sebuah wawancara dengan CNN.

“Jadi, mengundurkan diri saja. Permudah urusan semua orang daripada pada akhirnya harus didepak, karena itulah yang jelas akan terjadi,” tambahnya.

Saat ditanya mengenai 11 anggota Partai Demokrat yang tidak hadir dalam pemungutan suara, El-Sayed mengatakan, “Anda seharusnya hadir dan menjalankan tugas Anda.” 

Menteri Pertahanan AS Pete Hegseth beranjak pergi di akhir sesi taklimat pers di Pentagon, Washington, D.C., pada 10 November 2026. Seorang anggota parlemen dari Partai Republik pada 9 November 2026 - (ROBERTO SCHMIDT/AFP)

SHARE    

Hasil tersebut menjadi kemenangan politik bagi Hegseth dan pemerintahan Presiden Donald Trump. Sebelumnya, Hegseth menghadapi tekanan politik menyusul kontroversi perang AS melawan Iran, serangan militer di sejumlah negara, serta dugaan pelanggaran hukum dalam operasi militer Pentagon.

Upaya pemakzulan tersebut digulirkan Massie di tengah meningkatnya ketidakpuasan publik terhadap perang AS melawan Iran. Konflik yang telah berlangsung berbulan-bulan itu menjadi salah satu faktor yang ikut mendorong kemenangan Partai Demokrat dalam pemilihan sela (midterm elections) pekan lalu.

Massie berharap sejumlah anggota Partai Republik yang kecewa terhadap kebijakan Hegseth bersedia mendukung pemakzulan. Namun, harapan tersebut tidak terwujud. Tidak ada anggota Republik lainnya yang bergabung dengannya.

Dalam resolusi pemakzulan setebal 34 halaman, Massie mengajukan delapan pasal dakwaan yang menuding Hegseth melakukan pelanggaran berat selama menjabat sebagai pimpinan Pentagon.

Salah satu dakwaan paling serius berkaitan dengan keputusan pemerintahan Trump melancarkan perang terhadap Iran tanpa persetujuan Kongres. Hegseth dinilai turut bertanggung jawab menjalankan operasi militer yang dianggap melanggar War Powers Resolution 1973.

Sebuah foto yang disediakan oleh departemen pers asing Iran memperlihatkan liang lahat yang tengah disiapkan bagi para korban serangan udara Israel-AS terhadap sebuah sekolah putri di kota Minab, Iran bagian selatan, pada 3 Maret 2026. - (IRANIAN FOREIGN PRESS DEPARTMENT)

SHARE    

Resolusi tersebut juga menyoroti kelanjutan operasi militer AS terhadap Iran meskipun Kongres telah mengeluarkan keputusan yang meminta pemerintah menarik pasukan Amerika dari konflik tersebut.

Dakwaan lainnya menyangkut serangan militer AS terhadap sebuah sekolah dasar di Minab, Iran, yang menewaskan lebih dari 200 warga sipil termasuk seratus lebih anak-anak. Massie menilai Pentagon di bawah kepemimpinan Hegseth telah mengabaikan mekanisme perlindungan warga sipil dalam operasi militer.

Selain Iran, resolusi pemakzulan turut menyinggung serangan terhadap kapal-kapal yang diduga membawa narkotika di kawasan Karibia dan Samudra Pasifik. Operasi tersebut dituding menyebabkan sedikitnya 221 orang tewas tanpa melalui proses hukum yang semestinya.

Hegseth juga dituding terlibat dalam operasi penangkapan Presiden Venezuela Nicolas Maduro pada Januari 2026, operasi militer di Yaman yang menewaskan ratusan warga sipil, serta tindakan intimidasi terhadap Senator Demokrat Mark Kelly.

Dakwaan lainnya berkaitan dengan pelanggaran terhadap kewenangan Kongres dan kebebasan berbicara anggota parlemen.

Hegseth sebelumnya menolak seluruh tuduhan tersebut. Dalam konferensi pers di Pentagon pada Selasa, dia menyebut upaya pemakzulan sebagai pertunjukan politik yang tidak memiliki dasar.

Papan reklame anti-AS dan anti-Israel menampilkan gambar Presiden AS Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Wakil Presiden AS JD Vance, dan Utusan Khusus AS Steve Witkoff di Alun-alun Enghelab, Teheran, Iran, Selasa (3/11/2026). - (EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)

SHARE    

"Ini bukan pelanggaran berat atau kejahatan yang dapat menjadi dasar pemakzulan. Ini hanyalah perbedaan pandangan politik partisan dari orang-orang yang ingin mempolitisasi militer kita," kata Hegseth.

Presiden Donald Trump juga memberikan dukungan penuh kepada menterinya tersebut. Trump bahkan merayakan kegagalan upaya pemakzulan melalui unggahan di media sosial.

Trump menyebut upaya untuk melengserkan Hegseth telah gagal total. Dia juga memuji kinerja Hegseth dalam menangani perang Iran, Venezuela, dan berbagai persoalan militer lainnya.

Wakil Presiden JD Vance turut membela Hegseth. Menurut dia, upaya pemakzulan tersebut tidak lebih dari pertunjukan politik yang menggantikan fungsi pembuatan kebijakan.

Kegagalan upaya Massie tidak serta-merta mengakhiri ancaman politik terhadap Hegseth. Partai Demokrat diperkirakan akan kembali mengangkat persoalan tersebut setelah mengambil alih kendali Kongres pada Januari 2027.

Pemimpin Partai Demokrat di DPR, Hakeem Jeffries, sebelumnya secara terbuka menyatakan dukungannya terhadap pemakzulan Hegseth.

Presiden AS Donald Trump bersama Menteri Pertahanan Pete Hegseth (kanan), saat rapat kabinet di Ruang Kabinet Gedung Putih di Washington, DC, 26 Maret 2026. - (EPA/WILL OLIVER / POOL)

SHARE    

Jeffries menuding Hegseth telah menyalahgunakan kekuasaan, melemahkan keamanan nasional AS, dan menjadi arsitek perang Iran yang mahal serta gagal mencapai tujuan politiknya.

Jeffries mengatakan pihaknya akan membicarakan kemungkinan menghidupkan kembali proses pemakzulan setelah Demokrat menguasai DPR.

Jika upaya tersebut dilanjutkan, Demokrat juga berpeluang memanggil sejumlah pejabat tinggi militer untuk memberikan kesaksian. Termasuk para jenderal dan laksamana yang sebelumnya diberhentikan Hegseth dari Pentagon.

Persoalan lain yang berpotensi kembali diangkat adalah kebijakan Pentagon terhadap Ukraina serta serangan militer terhadap kapal-kapal yang dicurigai terlibat perdagangan narkotika.

Menurut laporan Reuters, hubungan Hegseth dengan Kongres yang semakin memburuk juga menjadi beban politik bagi pemerintahan Trump. Terlebih, pemerintah AS tengah mengupayakan peningkatan anggaran militer secara besar-besaran dari 950 miliar dolar AS menjadi 1,5 triliun dolar AS.

Massie mengaku kecewa dengan hasil pemungutan suara tersebut. Dia menyindir anggota Partai Republik yang memilih tetap mendukung Hegseth meskipun mengetahui risiko politik yang mereka hadapi.

"Mereka tahu kapal ini sedang tenggelam, tetapi berkomitmen untuk tetap berada di atas kapal," ujar Massie.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat