Internasional
Aliansi Pertahanan Mekkah Akankah Diperluas?
Iran mendukung terwujudnya pakta pertahanan Makkah.
ISTANBUL – Markas pakta pertahanan Makkah yang diikuti Saudi, Turki, dan Pakistan resmi diberlakukan melalui pertemuan di Istanbul sejak Senin. Isu soal perluasan keanggotaan pakta tersebut terus mengemuka.
Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyatakan bahwa Iran mendukung terwujudnya Pakta Pertahanan Makkah antara Turki, Pakistan, dan Arab Saudi. Pakta itu bisa menjadi cerminan atas persatuan Islam.
"Kami menyambut Perjanjian Makkah, Presiden Iran menyatakan bahwa Iran senantiasa meyakini persatuan dan solidaritas negara-negara Islam dapat mencegah rezim Israel menyerang negara Muslim dengan mudahnya," demikian pernyataan dari Kepresidenan Iran, pada Senin (31/8/2026).
Menurut pernyataan itu, Iran berharap agar sejumlah negara di kawasan serta negara Muslim lain dapat berpartisipasi, serta memperluas kerja sama di bidang pertahanan, politik, ekonomi, dan budaya.
Sebelumnya pada 24 Agustus 2026, Iran menyatakan belum menerima undangan resmi untuk bergabung ke Pakta Pertahanan Mekkah. Namun Teheran telah menerima tawaran dialog dalam isu terkait keamanan kolektif di Timur Tengah.
Pakta Pertahanan Bersama Makkah yang diteken pada 7 Agustus menjadi dasar penguatan kerja sama deterensi kolektif. Serangan bersenjata terhadap salah satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggotanya.
Pakistan, Arab Saudi, dan Turki secara resmi menamai pakta pertahanan bersama mereka yang baru sebagai Aliansi Pertahanan Makkah. Nama tersebut diumumkan di Istanbul setelah pertemuan para pejabat senior dari ketiga negara pada Senin.
"Sebuah sekretariat telah dibentuk di Riyadh, dan sekretaris jenderal pertama akan ditunjuk dari kalangan saudara-saudara kita di Pakistan," ujar Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan pada Senin dalam konferensi pers usai pertemuan tersebut.
Fidan menyatakan bahwa aliansi tersebut didasarkan pada "prinsip-prinsip internasional, seperti penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, integritas wilayah, dan tidak mencampuri urusan dalam negeri," serta tetap "terbuka bagi kemitraan dan partisipasi negara lain manapun" di kawasan tersebut.
Kementerian Luar Negeri Pakistan menyatakan bahwa kesepakatan tersebut tetap terbuka bagi negara-negara lain. Pada 9 Agustus, Wakil Perdana Menteri Ishaq Dar mengatakan bahwa kesepakatan itu bersifat defensif dan tidak menggantikan pengaturan bilateral maupun multilateral yang sudah ada.
Fidan menyatakan bahwa Ankara ingin memperluas kerangka kerja tersebut di kemudian hari hingga mencakup lebih dari tiga negara pendirinya.
Dalam wawancara dengan Aljazirah pada 15 Agustus, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan bahwa bergabungnya Kairo adalah hal yang "mungkin", seraya menyebutkan bahwa pakta tersebut tetap terbuka bagi anggota-anggota baru.
Menteri Luar Negeri Mesir Badr Abdelatty kemudian menyatakan bahwa Kairo sedang mempertimbangkan aspek konstitusional dan hukum sebelum memutuskan apakah akan bergabung/ Pernyataan ini secara luas ditafsirkan sebagai rujukan pada komitmen perjanjian yang telah dimiliki Mesir di wilayah lain di kawasan tersebut.
Di lingkungan Dewan Kerja Sama Teluk (GCC), mantan Perdana Menteri Qatar Hamad bin Jassim Al Thani secara terbuka mendesak keenam negara anggotanya untuk bergabung.
Bangladesh menjadi negara yang paling menunjukkan minat secara terbuka. Menteri Negara Urusan Luar Negeri Humayun Kabir mengatakan bahwa Dhaka telah menyatakan ketertarikannya terhadap kesepakatan tersebut dan menilai tidaklah aneh bagi sebuah negara Islam untuk bergabung dalam pengaturan semacam itu.
Mesir sebelumnya telah berpartisipasi dalam pembicaraan keamanan empat pihak bersama Arab Saudi, Turki, dan Pakistan, namun tidak ikut serta dalam penandatanganan pada tanggal 7 Agustus.
Sementara dari Iran, muncul kabar bahwa negara itu telah menerima undangan ikut serta dalam Pakta Pertahanan Makkah. Namun, kabar itu belum diiyakan oleh pernyataan resmi pemerintah.
Pertemuan itu berlangsung hanya beberapa jam setelah Washington dan Teheran saling melancarkan serangan untuk pertama kalinya dalam sebulan terakhir, mengakhiri jeda dalam konflik yang kini telah berlangsung lebih dari enam bulan sejak AS dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran pada 28 Februari.
Panglima Militer Pakistan, Field Marshal Asim Munir, dan Wakil Perdana Menteri Ishaq Dar tiba di Turki pada Ahad. Dar tiba dengan penerbangan dari London, tempat ia baru saja menyelesaikan kunjungan terpisah.
Dalam beberapa pekan terakhir, para pejabat Pakistan telah mengisyaratkan bahwa Mesir mungkin juga akan bergabung dalam pertemuan hari Senin tersebut—bukan untuk membahas pakta pertahanan itu sendiri, melainkan sebagai bagian dari kelompok empat negara yang telah memainkan peran mediasi kunci dalam upaya mengakhiri perang AS-Israel melawan Iran.
Kelompok empat negara tersebut terakhir kali bertemu di Amman, Yordania, pada 5 Agustus, dan sebelumnya di Kairo pada bulan Juni; dalam pertemuan di Kairo itu, mereka menyambut baik penandatanganan Nota Kesepahaman Islamabad antara AS dan Iran yang dimediasi oleh Pakistan.
Namun, pada hari Senin, fokus tertuju pada ketiga negara yang telah menandatangani kesepakatan keamanan bersama tersebut.
Komite Politik dan Pertahanan Strategis—yang dibentuk berdasarkan perjanjian pertahanan bersama yang ditandatangani oleh Pakistan, Arab Saudi, dan Turki di Mekkah pada 7 Agustus—kini telah mulai bekerja untuk mewujudkan deklarasi politik tersebut (bahwa serangan terhadap salah satu dari ketiga negara akan dianggap sebagai serangan terhadap ketiganya) menjadi langkah-langkah yang bersifat operasional.
Bagaimana struktur kelembagaannya akan benar-benar berfungsi, termasuk kapan klausul pertahanan bersama itu akan diberlakukan, masih belum jelas.
Delegasi Pakistan dipimpin oleh Dar, Munir, dan Menteri Pertahanan Khawaja Asif. Turki diwakili oleh Fidan, Menteri Pertahanan Yasar Guler, dan Kepala Staf Umum Selcuk Bayraktaroglu. Delegasi Arab Saudi mencakup Menteri Luar Negeri Faisal bin Farhan Al Saud, Menteri Pertahanan Khalid bin Salman, dan Kepala Staf Umum Fayyad al-Ruwaili.
Menurut Kementerian Luar Negeri Pakistan dan pejabat Turki, agenda pembahasan mencakup interoperabilitas militer, latihan bersama, kerja sama industri pertahanan—termasuk produksi dan penelitian bersama—serta koordinasi kontra-terorisme.
Dalam wawancara dengan Anadolu Agency pada 8 Agustus, Fidan menyatakan bahwa sebuah sekretariat permanen akan bermarkas di Arab Saudi, sementara struktur dan lingkup tugasnya masih harus dirumuskan bersama oleh ketiga negara anggota.
Meskipun ada pihak yang membandingkan klausul pertahanan bersama aliansi ini dengan Pasal 5 NATO, banyak analis independen menepis perbandingan tersebut; mereka mencatat bahwa pakta ini tidak memiliki komando terintegrasi, pasukan tetap, ataupun mekanisme militer gabungan sebagaimana yang menjadi landasan NATO.
Tughral Yamin, seorang pensiunan brigadir jenderal sekaligus rekan senior di Institute of Policy Studies yang berbasis di Islamabad, mengatakan bahwa "kantor atau sekretariat merupakan suatu keharusan" agar pakta tersebut dapat beroperasi.
"Lokasinya bisa di negara mana saja, atau bisa juga berupa kantor dengan sistem kepemimpinan bergilir," ujarnya kepada Aljazirah, seraya merujuk pada Markas Besar Tertinggi Sekutu di Eropa (SHAPE) milik NATO yang berpusat di Mons, Belgia.
Ia mencatat bahwa sebuah markas besar telah didirikan di Arab Saudi menyusul pembentukan koalisi maritim terpisah yang dipimpin oleh Saudi pada tahun ini.
"Rincian-rincian ini perlu diperjelas sebelum perjanjian tersebut diajukan ke parlemen Turki untuk diratifikasi," Sinem Cengiz, seorang peneliti di Gulf Studies Center Universitas Qatar, mengatakan kepada Aljazirah.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Opini | Berlangganan
Ketika yang Disuruh Membakar yang Menyuruh Berlindung
Login Gmail
Login Facebook