Internasional
Abu Ubaidah Serukan Perlawanan di Tepi Barat
Eks jenderal IDF khawatirkan terorisme Yahudi bakal picu 7 Oktober baru.
YERUSALEM -- Serangan berulang pemukim Yahudi di Tepi Barat yang dibantu tentara Israel kian menjadi-jadi. Kondisi tersebut memicu tanggapan dari kelompok perlawanan Islam Hamas yang menyerukan perlawanan.
Dalam sebuah pernyataan yang dirilis di Telegram, Abu Ubaidah, juru bicara militer Brigade Al-Qassam Hamas, memuji para pejuang Palestina di seluruh wilayah Tepi Barat. Ia memberikan penghormatan kepada mereka yang telah menghadapi pasukan pendudukan dan para pemukim Israel "mulai dari Nablus hingga Jenin dan Yerusalem."
Ia memperingatkan bahwa eskalasi serangan Israel terhadap Masjid Al-Aqsa, penghancuran rumah-rumah warga Palestina, penyitaan lahan, dan genosida yang terus berlangsung di Gaza hanya akan memperkuat perlawanan rakyat Palestina.
Abu Ubaidah juga menyerukan kepada warga Palestina, para pemimpin suku, dan anggota aparat keamanan Palestina untuk bergerak membela tanah serta tempat-tempat suci mereka.
"Medan pertempuran sesungguhnya kita melawan pihak pendudukan berada di Tepi Barat yang diduduki," ujarnya dalam pernyataan pekan ini.
Perlawanan di Tepi Barat ia gambarkan sebagai "kunci menuju kemenangan mutlak atas penjajah yang bergaya Nazi ini." Pernyataan tersebut mencerminkan penekanan Hamas yang semakin besar terhadap Tepi Barat yang diduduki sebagai arena utama konfrontasi, di samping Gaza.
Pernyataan tersebut muncul setelah bentrokan di Desa Tell, Tepi Barat, pada Jumat lalu menewaskan dua warga Israel, termasuk seorang komandan IDF, serta empat warga Palestina. Insiden itu memicu gelombang serangan balasan oleh kelompok pemukim ke sejumlah desa Palestina.
Sedikitnya dua masjid, sebuah rumah, dan sejumlah kendaraan dibakar. Para pelaku juga mencoretkan grafiti berisi seruan balas dendam. Kekerasan berlanjut hingga Ahad malam ketika pemukim dilaporkan membakar truk di kawasan industri Desa Beita serta mencoba membakar rumah warga di Desa Talfit, wilayah selatan Nablus.
Di tengah sorotan dunia yang selama hampir dua tahun lebih banyak tertuju pada agresi Israel di Jalur Gaza, operasi militer Israel di Tepi Barat yang diduduki juga terus meluas dengan dampak kemanusiaan yang kian besar.
Sejak Oktober 2023, sedikitnya 1.090 warga Palestina, termasuk 239 anak-anak, dilaporkan syahid akibat serangan pasukan Israel maupun pemukim bersenjata yang didukung negara. Selain itu, lebih dari 6.800 warga Palestina mengalami luka-luka akibat tembakan peluru tajam, serpihan ledakan, maupun kekerasan fisik. Dalam beberapa waktu terakhir, serangan yang dilakukan para pemukim disebut menjadi penyumbang terbesar korban sipil di Tepi Barat.
Kebijakan Israel juga memicu gelombang pengungsian baru. Lebih dari 10 ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka akibat pembongkaran rumah, serangan berulang oleh pemukim, serta pembatasan akses yang semakin ketat.
Sejumlah komunitas Badui dan desa-desa pedesaan di kawasan Perbukitan Hebron Selatan (South Hebron Hills) dan Lembah Yordan dilaporkan mengalami pengosongan secara sistematis setelah menghadapi tekanan dan kekerasan yang terus meningkat.
Di sisi lain, lebih dari 11 ribu warga Palestina ditangkap melalui operasi penggerebekan militer yang kerap dilakukan pada malam hari. Banyak di antara mereka ditahan menggunakan skema penahanan administratif, yakni penahanan tanpa dakwaan maupun proses persidangan.
Perluasan pendudukan juga berlangsung melalui kebijakan pemerintah Israel. Di bawah Menteri Keuangan Bezalel Smotrich, yang diberi kewenangan mengelola urusan sipil di Tepi Barat, pemerintah Israel menetapkan puluhan ribu dunam wilayah Palestina sebagai "tanah negara".
Langkah tersebut disebut sebagai perampasan lahan terbesar yang dilakukan Israel sejak penandatanganan Kesepakatan Oslo. Pada saat yang sama, puluhan pos permukiman Yahudi yang sebelumnya dianggap ilegal dilegalkan secara surut, sementara ribuan unit rumah baru di permukiman Israel mendapat persetujuan untuk dibangun di wilayah pendudukan Tepi Barat.
Peringatan eks jenderal Israel
Ratusan purnawirawan jenderal dan kolonel Israel memperingatkan pemerintahan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu tengah menyeret Israel menuju ancaman keamanan yang lebih besar daripada serangan Hamas pada 7 Oktober 2023. Menurut the Times of Israel, mereka menilai pembiaran terhadap kekerasan pemukim Yahudi di Tepi Barat dan kebijakan yang melemahkan Otoritas Palestina dapat memicu ledakan konflik baru yang dampaknya jauh lebih luas.
Peringatan tersebut disampaikan dalam surat terbuka kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjelang pertemuannya dengan Netanyahu di Washington, Selasa (28/7/2026) waktu setempat. Para mantan petinggi militer itu meminta Trump menggunakan pengaruhnya untuk mendesak Israel segera menghentikan kekerasan yang dilakukan pemukim terhadap warga Palestina.
"Jika aktivitas teror oleh pemukim Yahudi serta kebijakan pemerintah yang melumpuhkan Otoritas Palestina terus berlanjut, konsekuensinya bisa jauh lebih katastrofik dibandingkan kekejaman Hamas pada 7 Oktober beserta dampak yang ditimbulkannya," tulis pensiunan Mayor Jenderal IDF Matan Vilnai dalam surat tersebut.
Vilnai menulis atas nama Commanders for Israel's Security, organisasi yang beranggotakan lebih dari 550 pensiunan jenderal dan kolonel IDF serta mantan pejabat Mossad, Shin Bet, kepolisian, Dewan Keamanan Nasional, dan korps diplomatik Israel.
Menurut dia, situasi di Tepi Barat telah berkembang menjadi ancaman strategis, bukan hanya bagi Israel, tetapi juga bagi kepentingan Amerika Serikat di Timur Tengah.
"Tren ini mengancam menghancurkan keamanan Israel, merusak kepentingan Amerika Serikat, dan meluluhlantakkan stabilitas kawasan," tulisnya.
Ia menilai hanya Trump yang memiliki pengaruh politik cukup besar untuk menekan Netanyahu agar mengambil tindakan.
"Menurut penilaian profesional kami, tidak ada seorang pun selain Anda, Tuan Presiden, yang dapat mencegah bencana ini," kata Vilnai.
Dalam surat tersebut, para mantan komandan Israel juga mengakui aparat keamanan mengalami kesulitan menindak pelaku kekerasan dari kalangan pemukim Yahudi.
"Meskipun badan keamanan kami sangat piawai menghadapi Hamas dan kelompok bersenjata Palestina lainnya di Tepi Barat, mereka sangat terkendala ketika harus berhadapan dengan teroris Yahudi," tulis Vilnai.
Ia bahkan menuding sejumlah anggota kabinet Netanyahu ikut memperparah situasi dengan memberikan perlindungan politik kepada kelompok pemukim radikal yang bersenjata.
Meski tidak menyebut nama, tudingan tersebut mengarah kepada Menteri Keamanan Nasional Itamar Ben Gvir dan Menteri Keuangan Bezalel Smotrich. Selama ini keduanya dikenal sebagai tokoh sayap kanan yang mendukung perluasan permukiman Yahudi di Tepi Barat.
Ben Gvir berkali-kali dikritik karena lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan pemukim. Di bawah kepemimpinannya, serangan terhadap desa-desa Palestina terus berulang, mulai dari pembakaran rumah dan kendaraan hingga penyerangan terhadap warga sipil.
Sementara Smotrich secara terbuka mendorong pelemahan Otoritas Palestina dan perluasan permukiman ilegal, dengan tujuan menggagalkan pembentukan negara Palestina.
Kekhawatiran para mantan jenderal itu sejalan dengan penilaian sejumlah pakar keamanan Israel.
Mantan Kepala Departemen Urusan Palestina pada intelijen militer Israel, Michael Milstein, mengatakan ancaman utama di Tepi Barat saat ini justru berasal dari meningkatnya aksi kelompok pemukim Yahudi.
"Saya tidak melihat tanda-tanda munculnya intifada dari pihak Palestina. Ancaman yang berkembang justru berasal dari perilaku pihak Yahudi," ujarnya kepada Army Radio.
Data badan intelijen domestik Israel, Shin Bet, memperlihatkan jumlah warga Palestina yang menjadi korban serangan di Tepi Barat sejak awal tahun mencapai tiga kali lipat dibandingkan korban dari pihak Yahudi. Temuan itu memperkuat peringatan para pejabat keamanan bahwa kekerasan pemukim telah berkembang menjadi ancaman serius bagi stabilitas wilayah.
Mantan Kepala Staf IDF sekaligus Ketua Partai Yashar, Gadi Eisenkot, juga mengingatkan bahwa Tepi Barat berada di ambang anarki.
"Saya khawatir kita kehilangan kendali atas Tepi Barat. Situasi di sana sangat tegang dan berada di ambang anarki," katanya.
Eisenkot secara terbuka menyalahkan Netanyahu, Ben Gvir, dan Smotrich karena dinilai telah melemahkan kewenangan militer Israel dalam mengendalikan keamanan di wilayah pendudukan tersebut.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Nasional | Berlangganan
Misteri Kematian Sutrimo Belum Terjawab
Login Gmail
Login Facebook