Oleh Prof. Bambang Juanda, Guru Besar Ilmu Ekonomi IPB

Dalam beberapa waktu terakhir, publik dihadapkan pada tiga peristiwa ekonomi yang tampak berbeda, tetapi sesungguhnya saling berkaitan. Pertama, terjadi pergantian pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), disertai pernyataan perlunya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lebih tepat sasaran dan dapur lebih dekat dengan sekolah. Kedua, harga Pertamax naik cukup tajam menjadi Rp 16.250 per liter. Ketiga, rupiah masih berada dalam tekanan, sementara pasar saham ikut mengalami volatilitas yang cukup tinggi, meski keduanya berangsur bangkit belakangan.

Sekilas, MBG adalah isu gizi dan tata kelola program sosial. Pertamax adalah isu energi dan daya beli. Rupiah serta IHSG adalah isu pasar keuangan. Namun, jika dibaca lebih dalam, ketiganya bertemu pada satu titik: kredibilitas fiskal pemerintah.

Kredibilitas fiskal bukan hanya soal berapa besar defisit APBN, berapa rasio utang, atau berapa target penerimaan negara. Kredibilitas fiskal juga menyangkut keyakinan publik dan pasar bahwa setiap rupiah uang negara dibelanjakan secara efisien, tepat sasaran, transparan, dan menghasilkan manfaat nyata. Ketika ruang fiskal makin sempit, harga energi meningkat, nilai tukar tertekan, dan pasar gelisah, kualitas belanja negara menjadi semakin penting.

Dalam konteks itulah MBG perlu dibaca ulang. Saya mendukung tujuan besar MBG. Program ini memiliki niat mulia: memperbaiki gizi anak, memperkuat sumber daya manusia, dan mendorong ekonomi lokal. Namun, tujuan baik tidak otomatis menghasilkan tata kelola yang baik. Program sebesar MBG tidak cukup dinilai dari jumlah dapur, jumlah porsi, atau besarnya anggaran. Pertanyaan yang lebih penting adalah: apakah makanan benar-benar aman, bergizi, dimakan oleh anak, tepat sasaran, dan memberi manfaat bagi ekonomi lokal?

Pernyataan pimpinan baru BGN bahwa MBG harus tepat sasaran dan dapur perlu berbasis sekolah tentu patut diapresiasi. Itu menunjukkan kesadaran bahwa desain sebelumnya tidak cukup kuat. Namun, perbaikan MBG tidak boleh berhenti hanya pada dua kata kunci: tepat sasaran dan dapur berbasis sekolah. Tata kelola MBG adalah suatu sistem utuh. Jika hanya satu bagian diperbaiki, sementara bagian lain tetap lemah, risiko inefisiensi dan kebocoran tetap besar.

Tata kelola MBG berbasis sekolah atau komunitas seharusnya mencakup beberapa elemen sekaligus. Pertama, standar gizi dan keamanan pangan harus dikunci secara nasional. Kedua, unit cost harus dibuka secara transparan: berapa untuk bahan pangan, tenaga kerja, logistik, overhead, sarana dan prasarana, digitalisasi, serta margin penyedia. Ketiga, pemilihan mitra harus transparan, termasuk pembukaan beneficial ownership agar publik tahu siapa pemilik manfaat dari kontrak program. Keempat, pengawasan tidak boleh hanya administratif, tetapi juga melibatkan sekolah, orang tua, komite sekolah, puskesmas, desa, petani, UMKM, dan masyarakat lokal.

Kelima, harus ada dashboard value for money. Kita perlu tahu bukan hanya berapa porsi diproduksi, tetapi berapa porsi yang benar-benar dimakan. Dalam program gizi, indikator yang lebih tepat bukan sekadar cost per meal produced, melainkan cost per eaten meal. Jika makanan diproduksi tetapi tidak disukai, terlambat, tidak aman, atau banyak terbuang, secara fiskal program tersebut tidak efisien.

Di sinilah pentingnya membedakan antara dapur besar dan dapur berbasis sekolah atau komunitas. Dapur besar mungkin tampak efisien di atas kertas karena memproduksi 2.000–3.000 porsi per hari. Namun, efisiensi skala tidak selalu berarti efisiensi sosial. Rantai pasok yang panjang dapat meningkatkan biaya distribusi, menurunkan mutu makanan, memperbesar food waste, dan melemahkan pengawasan lokal.

Sebaliknya, dapur berbasis sekolah atau komunitas dapat memperpendek rantai pasok. Makanan dapat dimasak lebih dekat dengan waktu konsumsi. Distribusi lebih singkat. Pengawasan oleh guru, orang tua, dan komunitas lebih mudah. Bahan pangan juga lebih mungkin dibeli dari petani, koperasi, BUMDes, dan UMKM lokal. Dengan demikian, dana APBN tidak hanya menjadi porsi makanan, tetapi juga berputar dalam ekonomi daerah.

Namun, model sekolah atau komunitas pun bukan tanpa risiko. Jika tidak diatur dengan baik, model ini dapat membuka masalah baru: standar mutu berbeda-beda, kapasitas dapur tidak merata, pengawasan lemah, atau muncul elite lokal baru yang menguasai rantai pasok. Karena itu, solusi terbaik bukan desentralisasi penuh. Yang diperlukan adalah sentralisasi standar dan desentralisasi operasional. Pusat mengunci standar gizi, keamanan pangan, benchmark biaya, audit, dan sanksi. Daerah memverifikasi pelaksana, membina kapasitas, dan menghubungkan program dengan pangan lokal. Sekolah dan komunitas menjalankan operasional harian serta menjadi mata pertama pengawasan publik.

Persoalan lain muncul ketika BGN menyatakan akan menutup sementara sejumlah SPPG, terutama di wilayah yang dinilai sudah terlalu banyak atau belum memenuhi standar. Dari sisi tata kelola, evaluasi dan penutupan sementara dapat dibenarkan bila memang ada masalah standar. Namun, kegaduhan yang muncul dari calon investor atau calon mitra yang sebelumnya merasa sudah mendapat harapan mengelola SPPG menunjukkan adanya persoalan desain sejak awal. Program gizi anak berisiko dipersepsikan sebagai peluang proyek bisnis, bukan semata-mata pelayanan publik.

Ini harus menjadi peringatan serius. MBG tidak boleh menjadi arena baru perebutan rente. Jika calon mitra, investor, yayasan, atau jaringan tertentu sejak awal melihat MBG sebagai proyek yang menjanjikan arus kas besar, pagar tata kelolanya harus jauh lebih kuat. Program yang menyasar anak-anak tidak boleh dikelola dengan logika proyek semata. Program ini harus dikelola dengan logika pelayanan publik, perlindungan anak, dan investasi modal manusia.

Kenaikan harga Pertamax memperjelas mengapa isu ini penting. Walaupun Pertamax adalah BBM nonsubsidi dan bukan konsumsi utama angkutan umum, kenaikan harganya tetap dapat memengaruhi ekspektasi biaya hidup kelas menengah. Sebagian konsumen bisa berpindah ke BBM bersubsidi sehingga tekanan terhadap subsidi energi tetap mungkin muncul. Pada saat yang sama, masyarakat akan bertanya: jika harga energi naik dan daya beli tertekan, apakah belanja besar pemerintah sudah benar-benar efisien?

Pertanyaan itu wajar. Pemerintah tidak bisa hanya meminta masyarakat memahami kenaikan harga, tetapi pada saat yang sama membiarkan program besar berjalan tanpa bukti dampak yang kuat. Dalam situasi fiskal normal, inefisiensi belanja mungkin tertutup oleh ruang anggaran yang masih cukup. Namun, dalam situasi rupiah melemah, pasar saham tertekan, subsidi meningkat, dan biaya pembiayaan berpotensi naik, setiap rupiah APBN harus dipertanggungjawabkan lebih ketat.

Pelemahan rupiah dan tekanan IHSG juga bukan sekadar fenomena pasar harian. Pasar membaca arah kebijakan. Investor melihat apakah pemerintah konsisten menjaga stabilitas makro, apakah belanja prioritas memiliki desain yang kredibel, dan apakah program besar dijalankan dengan tata kelola yang dapat dipercaya. Ketika pasar meragukan kualitas belanja, tekanan terhadap nilai tukar dan aset keuangan bisa meningkat. Dalam ekonomi terbuka, kredibilitas kebijakan adalah aset yang sangat mahal.

Karena itu, stabilitas tidak cukup dijaga melalui kebijakan moneter atau penyesuaian harga energi. Suku bunga bisa dinaikkan, harga BBM nonsubsidi bisa disesuaikan. Namun, jika belanja publik besar tetap dianggap boros, tidak transparan, atau belum jelas dampaknya, kepercayaan tetap rapuh. Kredibilitas fiskal harus dibangun dari sisi belanja: program mana yang perlu diperluas, program mana yang perlu dievaluasi, dan program mana yang harus dihentikan sementara sampai desainnya benar.

Dalam konteks MBG, langkah paling bijak bukan membatalkan program, melainkan melakukan moratorium ekspansi yang tidak berbasis evaluasi. Pemerintah perlu menghentikan perluasan yang terlalu cepat, melakukan audit menyeluruh, membuka struktur biaya, mengevaluasi kontrak dan penyedia, serta membandingkan model SPPG besar dengan model sekolah atau komunitas melalui pilot project yang terukur. Jangan sampai MBG besar secara anggaran, tetapi kecil dalam manfaat.

Selain itu, targeting perlu diperkuat. Dalam keterbatasan fiskal, program sebaiknya diprioritaskan terlebih dahulu kepada anak dari keluarga miskin dan rentan, wilayah dengan prevalensi stunting tinggi, daerah rawan pangan, serta wilayah tertinggal. Universalitas bisa menjadi cita-cita jangka panjang, tetapi prioritas awal harus diberikan kepada mereka yang paling membutuhkan. Dengan begitu, setiap rupiah APBN menghasilkan dampak sosial yang lebih tinggi.

Pemerintah juga perlu berhati-hati terhadap gagasan menjadikan transaksi MBG sebagai objek pajak daerah, seperti PBJT. Jika program sepenuhnya dibiayai APBN untuk pelayanan publik, lalu sebagian dananya dipungut kembali sebagai PAD, yang terjadi bisa berupa perputaran fiskal yang tidak produktif. APBN keluar, kembali menjadi PAD, tetapi nilai manfaat untuk anak berkurang atau biaya program harus dinaikkan. PAD daerah sebaiknya tumbuh dari aktivitas ekonomi lokal yang bergerak karena MBG, bukan dari memajaki langsung dana makan anak.

Akhirnya, pelajaran dari tiga isu ini sederhana. Kenaikan Pertamax mengingatkan bahwa ruang daya beli tidak tak terbatas. Rupiah dan IHSG mengingatkan bahwa pasar menuntut kredibilitas. Pergantian pimpinan BGN mengingatkan bahwa MBG perlu pembenahan serius. Ketiganya menuntut satu jawaban yang sama: pemerintah harus menunjukkan disiplin dalam kualitas belanja publik.

MBG harus diselamatkan dari risiko menjadi program besar yang lemah dalam tata kelola. Program ini harus menjadi program yang aman, bergizi, tepat sasaran, transparan, dan menggerakkan ekonomi lokal. Pusat harus mengunci standar. Daerah harus memastikan kesesuaian wilayah. Sekolah dan komunitas harus menjalankan layanan. Publik harus mengawasi hasil.

Di tengah harga energi naik, rupiah tertekan, dan pasar gelisah, kredibilitas fiskal tidak cukup dibangun dengan pidato optimistis. Kredibilitas dibangun dengan keberanian mengevaluasi program besar, membuka data, menutup celah rente, dan memastikan uang negara benar-benar sampai kepada rakyat. MBG akan menjadi berkah jika ditata dengan benar. Namun, jika tata kelolanya lemah, program ini dapat berubah menjadi beban fiskal baru saat negara justru membutuhkan disiplin dan kepercayaan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat