JAKARTA -- Pemerintah mendorong industri tekstil meningkatkan kapasitas produksi alat pelindung diri (APD). APD diutamakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri supaya tenaga medis tak lagi kekurangan APD dalam menangani pasien Covid-19.  

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, Kemenperin melalui Balai Besar Tekstil telah bekerja sama dengan Asosiasi Pertekstilan Indonesia dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) untuk memproduksi APD. Pemerintah menargetkan memproduksi sebanyak 16 ribu unit per hari. 

"Kita produksi APD yang sesuai standar WHO (Organisasi Kesehatan Dunia). Dalam waktu dekat bisa produksi sebanyak 16 ribu APD per hari," kata Agus seusai mengikuti rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Rabu (15/4). 

Produksi APD perlu digenjot seiring terus bertambahnya jumlah kasus positif Covid-19 di Tanah Air. Selain itu, Indonesia tak lagi bisa mengandalkan impor APD karena negara-negara lain juga sedang membutuhkannya. 

Kebutuhan APD cukup tinggi saat ini. Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih, dibutuhkan 3 juta APD hingga Mei. "Pabrik tekstil dalam negeri sudah bisa produksi APD sebanyak 16 ribu per hari," kata Gati kepada Republika.

Gati sebelumnya mengatakan, sejumlah pelaku industri kecil dan nenengah (IKM) siap memproduksi APD demi membantu pemerintah mempercepat penangangan corona.  IKM tersebut, kata dia, di antaranya tersebar di Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Banten, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. “Sebanyak 88 persen dari 50 IKM yang mengisi kuesioner dari kami menyatakan mampu memproduksi APD maupun masker,” kata Gati. 

Kapasitas produksi masker dari masing-masing IKM tersebut berkisar antara 50 hingga 500 lembar per hari. Sedangkan kapasitas produksi APD berada di kisaran 20-250 unit per hari.  Meski begitu, lanjut dia, baru sebanyak 55 persen IKM yang memahami standar pembuatan masker. Sementara sebanyak 77,5 persen IKM mengaku mampu memproduksi masker dan APD yang tidak berstandar medis.

Penjahit memakai contoh pakaian alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis di Bandung, Jawa Barat, Senin (13/4). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa mengatakan, beberapa perusahaan tekstil sudah mulai melakukan produksi APD. "Di Bandung, sudah beberapa perusahaan memulai," ujar dia, Rabu.  Produksi APD juga telah dilakukan perusahaan tekstil di Tangerang dan Jawa Tengah. 

Ia enggan menyebutkan target produksi APD yang dikejar API. Hanya saja, Kementerian Perindustrian menargetkan 10 juta APD bisa didistribusikan pada April. "Kita sedang maksimalkan (produksinya)," tegas dia. 

Juru Bicara Pemerintah untuk penanganan Covid-19 Achmad Yurianto memastikan kebutuhan APD bagi petugas medis yang berjuang melawan Covid-19 bisa terpenuhi. Yurianto mengatakan, saat ini APD bisa diproduksi dengan bahan baku lokal dan dalam jumlah banyak.

Yurianto memastikan APD lokal dibuat menggunakan bahan polyester 100 persen. "Itu sesuai standar terbaik untuk memberi perlindungan maksimal bagi petugas medis," kata Yurianto dalam konferensi pers di Graha BNPB, Rabu. 

Ia menambahkan, produksi massal APD dalam negeri merupakan hasil kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Asosiasi Pertekstilan Indonesia. Perusahaan yang memproduksi APD sudah lolos tes di Balai Besar Tekstil Kemenperin dan diakui standarnya oleh WHO. 

"Sehingga diharapkan seluruh petugas kesehatan di seluruh pelosok Tanah Air bisa bekerja dengan tenang, bisa bekerja dengan rasa aman," kata Yurianto.

Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas, Rabu (15/4), mendukung peningkatan kapasitas produksi alat kesehatan, termasuk APD masker, dan kebutuhan penanganan Covid-19 lainnya di dalam negeri. Kendati begitu, Presiden meminta industri untuk tidak hanya berorientasi ekspor, namun juga memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Jangan sampai semuanya diekspor, kita malah enggak dapat. Diatur manajemennya sebaik-baiknya. Baik itu APD, masker kita bisa produksi banyak, agar ini diatur," kata Jokowi dalam pembukaan rapat terbatas, kemarin.

Jokowi menyadari bahwa pandemi Covid-19 telah berimbas kepada 213 negara di dunia. Seluruh negara sedang membutuhkan APD, masker, dan alat kesehatan lain untuk penanganan pandemi. Indonesia, ujar Jokowi, punya peran cukup besar untuk bisa memasok kebutuhan tersebut. Namun ia mengingatkan bahwa kebutuhan dalam negeri harus diprioritaskan. 

Demi menggenjot kapasitas produksi alat kesehatan di dalam negeri, Presiden meminta kementerian untuk tidak menghambat perizinan. Jokowi meminta Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, dan instansi lain terkait mempermudah izin produksi dan distribusi alat kesehatan untuk penanganan Covid-19.

Selain itu, Jokowi meminta jajarannya memastikan ketersediaan bahan baku bagi industri alat kesehatan. Khususnya, bahan baku yang masih harus diperoleh dengan impor. Presiden pun memerintahkan Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai melakukan relaksasi aturan agar impor bahan baku bisa dilakukan dengan lebih mudah.

Jokowi juga mendorong agar produksi alat kesehatan dilakukan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Menurut Jokowi, Saat ini cukup banyak UMKM yang mulai memproduksi masker kain sebagai pengganti masker medis. "Insentif fiskal tolong diarahkan ke industri UMKM kita yang memproduksi barang-barang ini." 

Kepala daerah turut berupaya memastikan industri di daerahnya bisa memenuhi kebutuhan APD di dalam negeri. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Rabu meninjau pabrik pembuat APD, PT Multi One Plus di Kabupaten Bogor. Emil mengaku telah mengimbau pabrik pembuat APD di Jawa Barat memprioritaskan dalam negeri. "Kalau sudah tercukupi (kebutuhan dalam negeri-red) baru ekspor," kata Emil seusai melakukan peninjauan. 

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (kiri) didampingi Bupati Bogor Ade Yasin (tengah) melihat produksi pembuatan masker medis di PT Multi One Plus, Gunung Putri, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/4). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Emil mengakui adanya sejumlah pabrik yang ingin mengekspor produknya ke luar negeri. Namun, dia menyatakan, ekspor dapat dilakukan setelah kebutuhan dalam negeri terlebih terpenuhi. Menurut Emil, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat produksi di bidang industri yang cukup kuat, termasuk Jabar.  Oleh karena itu, dia optimistis kebutuhan APD di Jabar dapat terpenuhi. "Maka, hal ini menenangkan dan membuat rasa tenang bahwa kebutuhan ini bisa dipenuhi secara swasembada," kata Emil.

Di Kabupaten Bogor terdapat sembilan pabrik yang memproduksi APD, seperti masker dan hazmat. Emil menyampaikan, PT Multi One Plus dapat memproduksi 250 ribu masker per harinya dan telah dipesan institusi negara. Pada akhir April, pabrik itu ditargetkan memproduksi 1 juta unit masker. n 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat