SEMARANG – Presiden Prabowo Subianto melayangkan dukungannya terhadap pemberantasan beras premium oplosan. Prabowo mengungkapkan adanya kerugian negara mencapai Rp 100 triliun dalam kecurangan akibat kecurangan tersebut. 

Kejaksaan Agung (Kejagung) berjanji menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo Subianto untuk mengusut beragam kecurangan dalam distribusi beras di Tanah Air. Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kejagung) Anang Supriatna mengatakan kejaksaan akan secepatnya melakukan koordinasi untuk memulai pengusutan.

“Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti perintah Presiden Prabowo tersebut,” kata Anang melalui pesan singkat kepada wartawan di Jakarta, Senin (21/7/2025). “Dalam pelaksanaannya, kejaksaan akan segera berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, seperti kepolisian, Kementerian Pertanian untuk memastikan tugas dan kewenangan,” sambung Anang.

Sebelumnya Presiden Prabowo mengungkapkan adanya beragam kecurangan dalam distribusi beras nasional. Kata Presiden salah-satu bentuk kecurangan tersebut seperti pengoplosan beras yang baru-baru ini terjadi. Ia pun mengaku sudah memerintahkan Jaksa Agung untuk melakukan penindakan atas pelanggaran-pelanggaran beras tersebut. “Beras biasa dibilang beras premium, harganya dinaikin seenaknya. Ini pelanggaran. Saya telah minta Jaksa Agung dan polisi mengusut dan menindak (tegas) pengusaha-pengusaha tersebut tanpa pandang bulu,” kata Prabowo, Ahad (20/7/2025).

Pembeli mengecek kualitas beras di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Senin (14/7/2025). - (Republika/Prayogi)

SHARE    

Presiden Prabowo memerintahkan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk menindak tegas praktik pengoplosan beras yang merugikan negara dan masyarakat.

"Beras biasa dibungkus dikasih stempel beras premium dijual Rp 5.000, di atas harga eceran tertinggi. Saudara-saudara ini kan penipuan, ini adalah pidana. Saya minta Jaksa Agung dan Kapolri usut dan tindak, ini pidana," kata Prabowo dalam peluncuran 80 ribu unit Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah, Senin.

Presiden yakin Jaksa Agung dan Kapolri memiliki loyalitas terhadap bangsa dan rakyat Indonesia serta terhadap kedaulatan negara. Menurut Presiden, selama masih memiliki kesempatan, pejabat negara harus berada di barisan yang membela kebenaran, keadilan, dan kepentingan rakyat.

"Jaksa Agung dan Kapolri, saya yakin saudara setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia, saya yakin kau setia kepada kedaulatan bangsa Indonesia. Usut, tindak. Kita tidak tahu berapa lama kita masih di bumi ini, bisa sewaktu-waktu kita dipanggil Yang Maha kuasa. Lebih baik sebelum dipanggil, kita membela kebenaran dan keadilan, kita bela rakyat kita," tegas Presiden.

Presiden Prabowo kembali meluapkan kegusarannya atas temuan beras oplosan saat meluncurkan Koperasi Merah Putih di Klaten, Jawa Tengah. Menurutnya, praktik tersebut adalah bentuk pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. 

Prabowo mengatakan, praktik pengoplosan beras adalah bentuk tindak pidana. Dia mengaku telah menerima laporan bahwa negara mengalami kerugian Rp 100 triliun setiap tahun akibat peredaran beras oplosan. 

"Menteri Keuangan kita setengah mati cari uang, setengah mati: pajak inilah, bea cukai inilah. Ini Rp100 triliun kita rugi setiap tahun, dinikmati hanya empat (atau) lima kelompok usaha," kata Prabowo saat berpidato dalam acara "Peluncuran Kelembagaan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih" di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah (Jateng), Senin (21/7/2025).

Menurut Prabowo, pemasaran produk beras oplosan adalah bentuk upaya memperlemah Indonesia. "Saya anggap ini adalah pengkhianatan kepada bangsa dan rakyat. Ini adalah upaya untuk membuat Indonesia terus lemah, terus miskin, saya tidak terima," ucapnya. 

Petugas lab melakukan uji laboratorium beras premium di Balai Pengujian Mutu Produk Kementeriam Pertanian, Jakarta, Kamis (17/7/2025). - (Republika/Thoudy Badai)

SHARE    

Presiden menginginkan agar aparat mengusut tuntas kasus pengoplosan beras. "Saya minta Kapolri, Jaksa Agung, usut! Tindak! Kalau mereka kembalikan Rp 100 triliun itu, oke. Kalau tidak, kita sita penggiling-penggiling padi yang brengsek itu," ujar Prabowo. 

Dia menambahkan, Indonesia membutuhkan pengusaha-pengusaha. Namun dalam kasus pengoplosan beras, Prabowo menilai hal itu sudah melenceng dari jalur bisnis. "Ini bukan bisnis, ini adalah keserakahan," katanya. 

Menurut Prabowo, kerugian Rp 100 triliun akibat praktik bisnis pengoplosan beras bisa dipakai negara untuk memperbaiki sekolah-sekolah. Dia mengungkapkan, tahun ini pemerintah hanya bisa memperbaiki 11 ribu bangunan sekolah dengan anggaran Rp 19 triliun. 

"Kalau saya punya 100 triliun, berarti kita bisa memperbaiki 100 ribu sekolah tahun ini," ucap Prabowo. 

Sebelumnya Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengungkap adanya 212 merek beras yang diduga melakukan pengoplosan dan pelanggaran standar mutu. Penemuan itu merupakan hasil kerja sama tim Kementerian Pertanian dan Satgas Pangan Mabes Polri. 

Amran mencontohkan, terdapat beras dengan kemasan atau label lima kilogram, tapi bobotnya hanya 4,5 kilogram. Terdapat pula sejumlah merek yang menjual beras premium, tapi isinya ternyata berkualitas biasa atau standar. 

Menurut Amran, praktik-praktik tersebut merugikan masyarakat selaku konsumen. "Konsumen kita dirugikan hampir Rp100 triliun," ujarnya pada Senin (14/7/2025) lalu, seraya menambahkan bahwa angka tersebut merupakan kerugian dalam setahun.

Satgas Pangan Polri telah menyatakan menindaklanjuti laporan Kementerian Pertanian terkait laporan dugaan adanya 212 produsen beras nakal. Tindak lanjut itu dilakukan dengan memeriksa empat produsen beras pada Kamis (10/7/2025) sebagai langkah penyelidikan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat