Se | AP

Jakarta

09 Apr 2020, 02:00 WIB

Anies Siapkan Bansos

Polisi belum membatasi akses keluar-masuk Jakarta.

 

JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menjadi provinsi pertama yang menerapkan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dalam rangka percepatan penanganan pandemi Coronavirus disease (Covid-19). Penerapan PSBB ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/239/2020 tentang Penetapan PSBB di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, secara efektif diterapkan pada Jumat, 10 April 2020.

 

Untuk itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyiapkan sejumlah langkah, antara lain, menyiapkan bantuan sosial pangan untuk warga miskin dan rentan miskin yang terdampak atas PSBB dan kondisi perekonomian yang turun akibat wabah Covid-19 di Jakarta. Hal ini disampaikan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota DKI Jakarta seusai rapat koordinasi dan pengkajian PSBB bersama Forkopimda, Selasa (7/4) malam.

 

photo
Petugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberikan masker gratis kepada calon penumpang KRL di Stasiun Manggarai, Jakarta, Rabu (8/4). - (Republika/Thoudy Badai)

Terkait dengan tanggung jawab, lanjut Anies, Pemprov DKI Jakarta nanti bersama dengan pemerintah pusat akan menyiapkan bantuan sosial kepada warga miskin dan rentan yang terdampak atas pelaksanaan PSBB ini dan kondisi perekonomian yang turun akibat wabah Covid-19. "Jadi, insya Allah mulai Kamis (9/4) yang akan datang, akan mulai memfasilitasi distribusi sembako kepada masyarakat di kawasan padat dan masyarakat yang memiliki kebutuhan. Kita berharap kebutuhan masyarakat yang miskin dan rentan miskin nanti kita akan bisa bantu," kata Anies, Rabu (8/4).

 

Anies menambahkan, pendistribusian bantuan sosial pangan ini akan dilakukan secara bersama-sama, yakni jajaran Pemprov DKI Jakarta berkolaborasi dengan TNI dan Polri. Bantuan sosial pangan akan diberikan secara gratis ke seluruh masyarakat yang ditargetkan mendapatkan bantuan di mana pendistribusiannya langsung pada tingkat rukun warga (RW) di Jakarta.

 

Di samping itu, Anies juga meminta masyarakat untuk menaati ketentuan-ketentuan PSBB yang diterapkan di seluruh wilayah Jakarta. Semua warga perlu menjaga sama-sama keselamatan seluruh warga di mana akan sangat terganti pada kedisiplinan melaksanaan pengurangan interaksi ini. Jadi, ini penting sekali bagi semua untuk menaati.

 

photo
Petugas dibantu warga menurunkan paket sembako yang diberikan Kementerian Sosial (Kemensos) kepada warga yang membutuhkan di kawasan Kebon Baru, Tebet, Jakarta, Rabu (8/4/2020). - (Indrianto Eko Suwarso/ANTARA FOTO)

 

"Kita semua menyadari, persoalan penyebaran Covid-19 membutuhkan kerja sama semua pihak untuk bisa mengendalikan penyebaran ini. Karena, penyebarannya dari orang ke orang. Itu sebabnya interaksi antarorang penting sekali untuk dibatasi," ujar dia.

 

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, mendukung kebijakan PSBB yang akan diterapkan secara resmi di Jakarta pada 10 April mendatang dan meminta warga mengikuti aturan tersebut. Wibi mengatakan, kebijakan PSBB perlu didukung semua pihak karena merupakan upaya perlawanan terhadap penyebaran virus korona.

 

Tidak hanya itu, lanjut Wibi, pemerintah juga akan memberikan bantuan kepada masyarakat yang terdampak kebijakan PSBB ini. "Kami meminta masyarakat mendukung kebijakan PSBB ini dan berlaku bijak atas bantuan yang telah diberikan," kata Wibi, Rabu (7/4).

 

Dia juga meminta agar Pemprov DKI tegas menerapkan aturan PSBB ini dengan memberikan sanksi kepada warga yang melanggar. “Semua kebijakan pemerintah saat ini harus dipatuhi dengan tertib. Jangan sampai upaya bersama ini gagal gara-gara satu dua pihak yang melanggar,” ujar dia.

 

Turun

Sementara, polisi mengeklaim terjadi penurunan aktivitas warga yang berkerumun saat wabah virus korona (Covid-19) di wilayah Jakarta. Polisi menyebut, indikator penurunan itu adalah berbagai restoran atau rumah makan yang tidak lagi melayani makanan di tempat (dine in).

 

"Sekarang sudah mulai menurun (warga yang berkerumun). Indikator menurun apa? Restoran sudah enggak menerima lagi namanya orang bertamu datang ke situ," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus, Rabu.

 

Menurut Yusri, penurunan aktivitas warga yang berkerumun juga dipengaruhi dengan adanya patroli dari pihak kepolisian. Patroli itu, kata Yusri, dilakukan bersama dengan anggota TNI dan jajaran Pemprov DKI sejak pagi, siang, sore, dan malam hari.

 

Dia menuturkan, kegiatan patroli itu akan terus dilaksanakan sekaligus menyosialisasikan penerapan status PSBB di Jakarta. "Selama dua hari ini, kita sambil patroli skala besar. Kita sambil sosialisasikan kepada masyarakat masalah PSBB ini," ujar Yusri.

Dirlantas Polda Metro Jaya Sambodo Purnomo Yogo memastikan tidak ada penyekatan ataupun pembatasan terkait akses masuk-keluar Jakarta dalam masa status PSBB. “Tidak ada penyekatan akses, hanya pembatasan jumlah penumpang,” kata Sambodo. Selain itu, Sambodo juga memastikan tidak ada pemeriksaan bagi kendaraan maupun penumpang yang masuk ke wilayah DKI Jakarta. “Belum ada pemeriksaan,” ujar dia. n


×