SAINT PETERSBURG – Ambisi Indonesia untuk memiliki reaktor dan pembangkit listrik tenaga nuklir kian dekat. Presiden Rusia Vladimir Putin  dan Presiden RI Prabowo Subianto menyepakati kerja sama nuklir kedua negara.

"Kami terbuka untuk kerja sama dengan mitra Indonesia di bidang nuklir. Kami juga berkeinginan untuk merealisasikan proyek nuklir di bidang damai, termasuk bidang kesehatan, pertanian, dan pelatihan staf," kata Putin di Istana Konstantinovsky atau Constantine, Saint Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025).

Sedangkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan Indonesia akan memelajari kelayakan pengembangan reaktor modular kecil (small modular reactor/SMR).

“Kita melakukan feasibility study (studi kelayakan) dulu,” ujarnya mengenai kerja sama nuklir RI-Rusia kepada wartawan Republika, Erik Purnama Putra di Taleon Imperial Hotel, St Petersburg, Rusia, Jumat (20/6/2025). 

Ia menyinggung bawa dalam UU RUPTL, Indonesia memang merencanakan pembangunan pembangkit nuklir yang bisa menghasilkan 500 MW(e) listrik. Artinya reaktor yang dibutuhkan kemungkinan berukuran sedang. 

Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Saint Petersburg, Rusia, Kamis (19/6/2025). - (Biro Pers Kepresidenan)

SHARE    

Hal ini diakui Airlangga. “Yang pertama kita melakukan feasibility study untuk small modular reactor,” ujarnya.

Reaktor modular kecil (SMR) adalah reaktor nuklir canggih yang memiliki kapasitas daya hingga 300 MW(e) per unit, yaitu sekitar sepertiga dari kapasitas pembangkitan reaktor tenaga nuklir tradisional. Artinya, rencana dalam UU RUPTL yakni 500 MW(e) membutuhkan lebih dari satu SMR.

Merujuk Agensi Atom PBB (IAEA), manfaat SMR yang secara inheren terkait dengan sifat desainnya – kecil dan modular. Mengingat tapaknya yang lebih kecil, SMR dapat ditempatkan di lokasi yang tidak sesuai untuk pembangkit listrik tenaga nuklir yang lebih besar. 

Unit SMR prefabrikasi dapat diproduksi dan kemudian dikirim dan dipasang di lokasi, menjadikannya lebih terjangkau untuk dibangun dibandingkan reaktor berkekuatan besar, yang seringkali dirancang khusus untuk lokasi tertentu, yang terkadang menyebabkan penundaan konstruksi. SMR menawarkan penghematan biaya dan waktu konstruksi, dan dapat diterapkan secara bertahap untuk mengimbangi peningkatan permintaan energi.

Salah satu tantangan dalam mempercepat akses terhadap energi adalah infrastruktur – terbatasnya cakupan jaringan listrik di daerah pedesaan – dan biaya sambungan jaringan listrik untuk elektrifikasi pedesaan. Sebuah pembangkit listrik tunggal harus mewakili tidak lebih dari 10 persen dari total kapasitas jaringan terpasang. 

Di wilayah yang kekurangan jalur transmisi dan kapasitas jaringan, SMR dapat dipasang pada jaringan yang sudah ada atau di luar jaringan listrik jarak jauh, sebagai fungsi dari output listrik yang lebih kecil, sehingga menghasilkan tenaga rendah karbon untuk industri dan masyarakat.

SMR bisa mengurangi kebutuhan isi ulang bahan bakar. Pembangkit listrik berbasis SMR mungkin memerlukan frekuensi pengisian bahan bakar yang lebih sedikit, yaitu setiap tiga hingga tujuh tahun, dibandingkan dengan pembangkit listrik konvensional yang membutuhkan waktu antara satu dan dua tahun. Beberapa SMR dirancang untuk beroperasi hingga 30 tahun tanpa pengisian bahan bakar.

Untuk EBT

Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Mohammad Faisal mengomentari potensi kerja sama nuklir antara Indonesia dan Rusia.  Dia mendukung jika apa yang dicanangkan, terealisasi, dalam konteks pengembangan energi baru terbarukan (EBT). "Tujuannya jelas, untuk energi ya, bukan untuk kepentingan pertahanan keamanan, atau menyerang negara lain. Bukan untuk militer," kata Faisal kepada Republika, Jumat (20/6/2025).

Ia menerangkan, hal ini dalam rangka menjaga ketahanan energi. Tidak mungkin suatu negara selamanya mengandalkan fosil. Cadangannya terus berkurang. Suatu saat akan habis. Itulah mengapa perlu beralih ke EBT. Apalagi Indonesia memiliki sumber daya melimpah perihal energi baru terbarukan tersebut.

"Jadi ketika fosil fuel kita makin lama makin turun, pada saat yang sama, kita harus mengembangkan EBT yang sebetulnya banyak jenis. Mulai dari solar PV, surya, angin, air, geothermal, dan termasuk di antaranya nuklir," ujar Faisal.

Ia melihat pemerintah menjalin kolaborasi ini, bagian dari diversifikasi energi. Ada suplai EBT. Sudah saatnya memulai hal seperti itu.

Faisal memahami, jika berbicara tentang nuklir ada kaidah tertentu dalam mengembangkannya. Indonesia harus memastikan semua syarat terpenuhi. Baik itu dari segi keamanan maupun teknisnya.

Petugas beraktivitas di area Reaktor Nuklir Triga 2000 di Kantor Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (3/8/2023). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

SHARE    

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjajaki infrastruktur energi nuklir sebagai infrastruktur energi bersih dengan Duta Besar (Dubes) Federasi Rusia untuk Indonesia.

Dalam pesan dan arahan dari Menko IPK yang disampaikan oleh Deputi Bidang Koordinasi Pemerataan Pembangunan Wilayah, Agraria, dan Tata Ruang Kemenko IPK Nazib Faisal kepada para pengusaha konsultan dalam HUT Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), Kemenko IPK sedang mengusahakan infrastruktur energi bersih menggunakan nuklir.

"Kemarin Menko IPK bertemu dengan Dubes Rusia untuk Indonesia Bapak Sergei Tolchanov. Ada namanya Rosatom," ujar Nazib Faisal, di Jakarta, Jumat.

Tentunya rencana infrastruktur energi nuklir ini akan melibatkan banyak pelaku industri mulai dari pekerjaan konsultan, konstruksi, pekerjaan supervisi, dan sebagainya.

Salah satu contoh infrastruktur energi bersih yang telah terbangun di Indonesia, yakni Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terapung di Bendungan Cirata, Jawa Barat, melibatkan mulai dari desain, supervisi, operasional pemeliharaan, dan sebagainya.

"Arahan Pak Menko IPK, infrastruktur energi bersih. Jadi energi bersih, itu jadi langkah ke depan," kata Nazib.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyiapkan regulasi untuk mengolah bahan radioaktif, seperti uranium di Kalimantan Barat, untuk dimanfaatkan dalam memenuhi kebutuhan energi Indonesia untuk pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

“Kami lagi siapkan PP-nya (peraturan pemerintahnya). Mudah-mudahan dari PP itu bisa diimplementasikan untuk pemurnian pengolahan bahan radioaktif,” ucap Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ketika ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat.

Mengolah uranium, kata Yuliot, masuk ke ranah wilayah usaha radioaktif. Saat ini, pemerintah sedang mengolah tata perizinannya, sebab wilayah usaha pertambangan radioaktif membutuhkan pengawasan yang lebih ketat.

Adapun pemangku kepentingan yang nantinya akan dilibatkan dalam mengolah uranium menjadi pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) adalah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten), dan Kementerian ESDM.

“Kami juga akan memerhatikan aspek lingkungan. Yang saat ini kami tata adalah pemurnian pengolahan,” kata Yuliot.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) PT PLN (Persero) untuk periode 2025–2034, termaktub potensi sumber energi di Kalimantan Barat berupa uranium, tenaga air, biomassa, biogas, serta batu bara.

Uranium merupakan bahan bakar utama dalam reaktor nuklir. RUPTL tersebut mengungkapkan terdapat potensi uranium sebesar 24.112 ton di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.

Akan tetapi, pemanfaatan nuklir sebagai energi primer masih menunggu adanya kebijakan dari pemerintah yang didukung oleh studi kelayakan pembangunan PLTN.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia sebelumnya telah menyampaikan bahwa pemerintah menyasar Sumatera dan Kalimantan menjadi destinasi pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN).

Sebesar 250 megawatt (MW) akan dibangun di Sumatera, dan 250 MW sisanya akan dibangun di Kalimantan. Pembangunan PLTN tersebut merupakan bagian dari penambahan pembangkit listrik yang berasal dari energi baru dan energi terbarukan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat