JAKARTA – Sebagai dampak dari pandemi virus korona (Covid-19), hingga saat ini belum ada kepastian mengenai pelaksanaan ibadah haji 1441 H/2020 M. Terkait hal itu, Kementerian Agama (Kemenag) telah menyiapkan setidaknya tiga skenario sebagai upaya mitigasi.

‘’Skenario pertama adalah bila haji diselenggarakan dengan kuota normal,’’ kata Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi saat rapat bersama Komisi VIII DPR, Rabu (8/4). Skenario pertama tersebut, menurut Menag, dilakukan bila situasi kondusif dan semua bentuk pelayanan di Arab Saudi sudah berjalan normal.

Skenario itu disiapkan dalam tiap tahap pelaksanaan haji mulai dari berangkat hingga pulang ke Tanah Air. "Diupayakan dengan meminimalkan sistem dampak Covid-19 hingga ke titik nol," ujar Menag.

Skenario kedua, bila ada pembatasan kuota. Skenario ini mengasumsikan haji tetap diselenggarakan tetapi dengan pembatasan kuota akibat situasi di Arab Saudi yang masih berisiko atau jamaah berisiko bila tetap berangkat ke Tanah Suci. Kuota diperkirakan dikurangi hingga 50 persen dengan pertimbangan ketersediaan ruangan yang cukup untuk menjaga jarak fisik.

"Skenario ini memaksa adanya seleksi mendalam terhadap jamaah haji yang berangkat tahun ini dan petugas yang berangkat. Skenario ini menitikberatkan pada prioritas, menyesuaikan dengan syarat Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi," kata dia.

Adapun skenario ketiga adalah ibadah haji ditunda. Menurut Menag, penyelenggaraan haji bisa ditunda bila Kemenag tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkannya akibat cepatnya perubahan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Jika hal itu terjadi, Pemerintah Indonesia memilih tidak mengirimkan jamaah haji karena alasan keselamatan atau keamanan.

Dalam rapat bersama Komisi VIII DPR tersebut, Menag juga mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan Pemerintah Arab Saudi terkait pelaksanaan ibadah haji 1441 H/2020 M. Meski demikian, Kemenag tetap melakukan persiapan penyelenggaraan haji.

"Sepanjang belum ada pemberitahuan secara resmi kepada Pemerintah Indonesia tentang pembatalan haji, maka Kemenag tetap melakukan persiapan sesuai jadwal dengan beberapa penyesuaian," kata Menag.

Ia juga menjelaskan, terjadinya wabah Covid-19 membuat beberapa kegiatan persiapan ibadah haji mengalami penyesuaian. Di antaranya pelunasan biaya perjalanan ibadah haji dilakukan dengan mekanisme tanpa tatap muka atau non-teller.

Pelaksanaan pelatihan petugas haji juga ditunda di enam embarkasi. "Pelaksanaan pelatihan direncanakan jarak jauh dan praktik sebelum keberangkatan," kata Menag.

Penyesuaian lainnya, lanjut Menag, manasik haji dilakukan secara daring dengan memberikan buku manasik lebih awal. Pembayaran kontrak dengan pihak penyedia barang dan jasa pelayanan haji di dalam negeri atau di Arab Saudi juga ditunda.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PP Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro meminta Kemenag memberikan informasi kepada para calon jamaah (calhaj) Indonesia terkait rencana haji 2020 tersebut.

Perihal rencana Kemenag untuk membagikan materi bimbingan manasik menggunakan media sosial dan situs resmi Kemenag, ia menyebut cara itu sah saja dilakukan. Terlebih, saat ini hampir setiap wilayah bisa dijangkau kemajuan teknologi. n 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat