JAKARTA – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menyebut maraknya ekspor masker dan alat pelindung diri (APD) di tengah kebutuhan domestik yang begitu tinggi sebagai suatu maladministrasi. Pemerintah semestinya mempertimbangkan untuk memprioritaskan kebutuhan dalam negeri.

“Melakukan pembiaran terhadap kondisi tersebut sehingga kebutuhan masyarakat dan pelayanan kesehatan terganggu adalah suatu malaadministrasi,” ujar Anggota ORI, Alamsyah Saragih, dalam keterangan yang diterima Republika, Rabu (8/4).

Menurut Alamsyah, ORI telah menyampaikan ke publik pada 8 Maret lalu, pada prinsipnya pemerintah patut menerbitkan kebijakan larangan ekspor. Selain itu, pemerintah juga seharusnya melakukan pengaturan harga dalam situasi darurat Covid-19.

“Jika pemerintah menyadari kebutuhan domestik tinggi, maka pemerintah dapat mempertimbangkan untuk menerapkan kebijakan domestic market obligation bagi industri yang memproduksi,” ujar dia.

Untuk itu, kata Alamsyah, Kementerian Kesehatan atau instansi terkait dapat mengusulkan ekspor bahan baku masker, masker, antiseptik, dan APD ke dalam larangan dan/atau pemabatasan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Dengan begitu, Kementerian Perdagangan dan bea cukai dapat mencegak ekspor produk tersebut.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, pemerintah telah mendatangkan lebih dari 679 ribu alat pelindung diri (APD). Dari angka tersebut, sebanyak 200 ribu didistribusikan pada Rabu (8/4), terutama ke sejumlah provinsi di Sumatra.

“Segera didistribusikan dan hari ini sudah ada pengiriman ke beberapa provinsi di Sumatra. Kami harap ini akan membantu petugas kesehatan supaya lebih profesional dan aman dalam berikan layanan,” kata Yurianto, Rabu (8/4).

Selain APD, pemerintah menampung pendaftaran sebanyak 18 ribu relawan medis dan nonmedis yang bersedia terjun untuk menangani Covid-19 ini. Donasi juga dikumpulkan dari masyarakat umum. Per hari ini, jumlah bantuan yang terkumpul menyentuh Rp 83 miliar.

“Lebih dari Rp 83 miliar telah diterima yang merupakan paritisipasi masyarakat, termasuk warga diaspora di luar negeri,” ujar dia.

Kendati jumlah APD dan donasi terus mengalir, Yurianto menegaskan, ujung tombak pencegahan dan pemutusan mata rantai penularan Covid-19 adalah masyarakat sendiri. Ia pun meminta masyarakat untuk menggunakan masker kain setiap keluar rumah.

Sementara masker medis dan masker N-96 hanya diperuntukkan untuk petugas medis. “Rajin-rajin cuci tangan pakai sabun, juga hindari kerumunan,” kata Yurianto.

Data per Rabu (8/4), jumlah kasus terkonfirmasi positif Covid-19 di Indonesia menyentuh 2.956 orang. Dari angka tersebut, 240 pasien meninggal dunia dan 222 orang sembuh. Artinya, rasio kematian terhadap jumlah kasus Covid-19 di Indonesia mencapai 8,11 persen.

Total kasus positif yang nyaris 3.000 ini didapat tak sampai 1,5 bulan sejak kasus pertama Covid-19 diumumkan oleh pemerintah pada 2 Maret lalu.

Jalur khusus

Bukalapak menyediakan jalur khusus transaksi alat kesehatan yang bisa dimanfaatkan oleh rumah sakit, relawan dan yayasan. Sehingga institusi dan relawan dapat membeli perlengkapan melawan Covid-19 seperti masker, disinfektan, APD, termometer, dan lain-lain dalam jumlah banyak.

“Bukalapak akan menghubungkan para relawan dan institusi dengan //supplier// tepercaya yang bisa menyediakan suplai perlengkapan dengan harga grosir terjangkau,” kata CEO Bukalapak Rachmat Kaimuddin.

Menurut Rachmat, melalui jalur khusus ini, ketersediaan barang, harga dan keamanan saat proses transaksi semuanya terjamin. Hal ini penting di tengah tingginya kebutuhan akan alat-alat kesehatan untuk melindungi diri dari Covid-19. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat