Pengemudi ojek online (Ojol) melakukan konvoi dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju titik aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/5/2025). | Republika/Thoudy Badai

Nasional

Merasa Jadi Perahan, Pengemudi Ojol Se-Indonesia Turun ke Jalan

Para pengemudi ojol menumpahkan uneg-uneg di seantero negeri.

Oleh BAYU ADJI P, M NOOR ALFIAN CHOIR, KAMRAN DIKARMA

Di tengah lalu lintas yang ramai dan terik matahari yang tak kenal kompromi, ribuan pengemudi ojek online (ojol) menyuarakan aspirasi mereka di kawasan patung kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/1025). Tuntutan mereka sederhana namun bermakna besar yakni potongan biaya layanan oleh aplikator dipangkas menjadi hanya 10 persen.

Ribuan pengemudi ojek daring melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (20/5/2025). Massa yang datang itu tidak hanya berasal dari Jakarta dan sekitarnya. Beberapa pengemudi ojol bahkan ada yang datang dari Cirebon hingga Bali.

Salah seorang pengemudi ojol, Adeng (50 tahun), mengaku sengaja datang bersama tujuh orang temannya dari Cirebon ke Jakarta untuk melakukan aksi. Kedatangannya bersama bersama teman-temannya itu adalah bentuk solidaritas kepada para pengemudi ojol yang nasibnya kini makin terjepit.

"(Kami) Solidaritas. Solidaritas semua ojol Indonesia tanggal 20 ini kan. Kami bersatu. Tidak hanya dari Jakarta, semua juga pada datang dari berbagai daerah," kata dia di kawasan Patung Kuda, Selasa siang.

photo
Pengemudi ojek online (Ojol) melakukan konvoi dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju titik aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/5/2025). - (Republika/Thoudy Badai)

Ia mengatakan, Kedatangannya itu juga untuk bersama-sama menyampaikan aspirasi bahwa pemotongan yang dilakukan aplikator kepada pengemudi ojol sudah tidak manusiawi. Menurut dia, dengan pemotongan yang besar, pendapatan pengemudi ojol makin kecil. "Yang paling dasar itu kami minta potongan diturunkan jadi 10 persen. Karena makin ke sini, pendapatan kita makin berkurang," kata Adeng. 

Tak hanya itu, ia juga menuntut aplikator menghapus berbagai program berbayar yang dibebankan kepada para pengemudi ojol. Pasalnya, program itu makin memberatkan para pengemudi ojol. "Aplikator itu harusnya bayar kita, karena kita hanya memperkaya mereka. (Namun) kita diperas sama mereka. Kecewa saya sama aplikator," ujar laki-laki yang sudah menjadi pengemudi ojol sejak 2017 itu.

Dalam aksi itu, Adeng juga sengaja mengenakan pakaian sekolah dasar. Menurut dia, hal itu menyimbolkan bahwa saat ini pendapatan orang tua mereka sebagai pengemudi ojol makin sulit untuk memberi uang jajan kepada anak-anaknya.

"Saya pakai ini karena kita sendiri makin sedikit pendapatannya, kasihan anak-anak kita dong. Bisa-bisa mereka tidak jajan, tidak sekolah," kata ayah yang memiliki tiga anak itu. Salah seorang pengemudi ojol lainnya, Fadil, juga sengaja datang dari Bali untuk ikut aksi di Jakarta. Ia mengaku sengaja dari Bali untuk ikut menyampaikan keluh kesah para pengemudi ojol di daerah.

photo
Pengemudi ojek online (Ojol) melakukan konvoi dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju titik aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/5/2025). - (Republika/Thoudy Badai)

 "Suka duka ngojol di Bali, dapet bule rese juga ada, cuma kita diemin aja, cuekin aja. Yang penting akun kita aman, biar nggak ada komplainan," kata laki-laki yang sudah jadi pengemudi ojol sejak 2017 itu.

Selain itu, potongan dari aplikator kepada para pengemudi sudah tidak masuk akal. Menurut dia, potongan yang diberlakukan bisa mencapai lebih dari 50 persen.  "Suka nggak sesuai. Misal tarifnya Rp 20 ribu, tapi yang kita dapet cuma Rp 7.000. Nggak sesuai memang," kata dia.

Keluhan juga dilontarkan Udin (47 tahun), seorang pengemudi ojol yang telah menjalani profesi ini sejak 2016. Ia adalah satu dari sekian banyak pengemudi yang bergabung dalam komunitas ojol Depok yang menuntut perubahan kepada Kementerian Perhubungan dan pihak aplikator. "Kalau dari Rp15 ribu, kami cuma dapat sekitar Rp10.400. Sisanya ya habis buat potongan," katanya di sela-sela aksi, Selasa (20/5/2025). 

Dengan motor sebagai tulang punggung mereka, para pengemudi ini berharap adanya kebijakan yang lebih berpihak. Mereka ingin kehidupan yang lebih seimbang—cukup untuk makan, menyekolahkan anak, hingga berobat saat sakit. "Makmur sih nggak, tapi dulu itu cukup. Sekarang, potongan makin besar, iklan di aplikasi aja udah nggak ada. Tambah berat," katanya. 

Aksi massa pengemudi ojek online di Jakarta, Selasa (20/5/2025). - (Bayu Adji P/Republika)  ​

Udin mengaku ia hadir bersama puluhan anggota komunitasnya yang bernama Warung Subsidi (Warsub). Ia menceritakan di komunitas itu rutin berbagi cerita dan keluhan seputar medan kehidupan sebagai pengemudi ojol. Mereka bukan hanya menuntut, tetapi juga menunjukkan solidaritas dan kepedulian satu sama lain.

"Potongannya sekarang lebih dari 20 persen. Narik sekarang cuma bikin motor ancur. Dulu beda, lebih manusiawi. Bisa ganti ban, isi bensin, dan sisanya buat keluarga," katanya.

Sejak masa pandemi Covid-19, beban hidup pengemudi ojol semakin berat. Kenaikan harga kebutuhan pokok tak sebanding dengan pendapatan yang semakin tergerus potongan aplikator. Banyak dari mereka yang hanya bisa berharap, agar pemerintah dan aplikator mendengar suara kecil mereka dari jalanan. "Semoga bisa lebih sejahtera drivernya," katanya. 

Hal serupa disampaikan Rudi (31), rekan seprofesi Udin yang mengaku sering merasa kebingungan dengan sistem potongan yang berlaku. “Potongannya kadang enggak jelas, kadang 30 persen, ada yang sampai 40 persen. Jadi kalau bisa 10 persen saja, itupun sudah sangat membantu,” ujar Rudi saat ditemui Senin lalu.

photo
Pengemudi ojek online (Ojol) melakukan konvoi dari arah Jalan Jenderal Sudirman menuju titik aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta, Selasa (20/5/2025). - (Republika/Thoudy Badai)

Menurutnya, penghasilan ojol saat ini tidak lagi sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Ia menjelaskan bahwa sistem slot dan tarif tetap membuat para pengemudi seperti ‘terjebak’ dalam skema yang tidak fleksibel. “Sekarang, meski jarak tempuh misal 3 km lebih, tarifnya sama rata. Beban operasional—bensin, pulsa, data internet—semua kami yang tanggung. Sementara penghasilan segitu-gitu aja,” tambahnya.

Rudi mengaku sekarang tak bisa menggantungkan ojol sebagai penghasilan utama. Pasalnya, kini ia kerap kali bekerja di percetakan untuk menambah penghasilan.  “Dulu bisa sehari bersih Rp 300 ribu–Rp 400 ribu. Sekarang, dapat Rp 150 ribu aja udah empot-empotan. Bahkan kadang cuma Rp50 ribu kalau orderan lagi sepi,” katanya.  “Kalau dulu bisa fokus di ojol. Sekarang harus ada tambahan, itu pun belum tentu stabil,” katanya menambahkan. 

Sejak masa pandemi Covid-19, para pengemudi ojol merasakan penurunan signifikan dalam jumlah orderan, sistem pembagian yang tidak merata, dan potongan yang dirasa semakin besar. "Sekarang orderan nggak dibagi rata kayak dulu. Jarak juga nggak lagi diperhitungkan dengan adil,” katanya.

Ratusan mitra pengemudi dan pengojek daring dari berbagai aplikasi juga menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Jawa Tengah (Jateng) di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (20/5/2025). Mereka menyuarakan beberapa tuntutan, antara lain kenaikan tarif layanan penumpang (roda dua/R2), kehadiran regulasi makanan dan barang (R2), penetapan ketentuan tarif bersih untuk layanan angkut (ASK) roda empat (R4), dan pembentukan undang-undang transportasi online

photo
Mitra pengemudi dan pengojek daring dari berbagai aplikasi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Jawa Tengah (Jateng) di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (20/5/2025). - (Kamran Dikarma/Republika)

Dalam aksinya, ratusan massa membawa berbagai poster serta spanduk yang direntangkan di atas aspal di depan pagar Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Jateng. Poster dan spanduk tersebut antara lain bertuliskan "Aplikator penghisap darah driver", "Tarif turun, harga susu tak terbeli", dan "Kami bukan sapi perah yang tiap hari kalian tindas", dan "Payung hukum belum memayungi kami".

Selain itu, sejumlah mitra pengojek daring juga mementaskan aksi simbolik tabur bunga di atas jaket Grab, Gojek, Maxim, dan Shopee yang dijejerkan di atas aspal. Unjuk rasa tersebut tak hanya diikuti mitra pengemudi dan pengojek daring di Semarang, tapi juga beberapa daerah lain di Jateng, seperti Kudus, Demak, dan Cepu. 

Koordinator Satu Komando (Sako) Roda Dua Jateng, Cak Tomas, mengungkapkan, aksi unjuk rasa para mitra pengemudi dan pengojek daring di Jateng tidak hanya digelar di Semarang, tapi juga di Solo dan Purwokerto. Dia menekankan, aksi tersebut digelar semata-mata untuk menyampaikan bahwa kesejahteraan para pengemudi dan pengojek daring belum terjamin. 

"Seperti tadi saat orasi, mohon maaf, kita benar-benar dijadikan sapi perahan oleh para aplikator," ujar Cak Tomas saat diwawancarai awak media. 

photo
Mitra pengemudi dan pengojek daring dari berbagai aplikasi menggelar unjuk rasa di depan Kantor Gubernur dan Gedung DPRD Jawa Tengah (Jateng) di Jalan Pahlawan, Kota Semarang, Selasa (20/5/2025). - (Kamran Dikarma/Republika)

Sebagai mitra Grab, Cak Tomas mencontohkan layanan "Akses Hemat Grab". Dia menjelaskan, para pengojek mitra Grab yang hendak mendapatkan layanan tersebut harus mendaftar. "Kalau kita mendapatkan orderan penumpang, kita disuruh membayar biaya langganan. Kalau tujuh orderan atau lebih per hari disuruh membayar biaya langganan Rp 13 ribu," ucapnya. 

Menurut dia, biaya langganan tersebut bernilai besar jika dikalikan satu bulan atau bahkan satu tahun. "Padahal dari komposisi biaya langganan itu bisa untuk ganti oli yang minimal dua kali sebulan, ganti ban, rem, dan sebagainya. Karena uangnya itu untuk membayar (biaya langganan), akhirnya kita mengabaikan faktor keselamatan," ujar Cak Tomas. 

Biaya langganan semacam itu ditambah potongan-potongan aplikator, membuat penghasilan pengojek merosot. "Untuk hari ini, dapat Rp 100 ribu, nyuwun sewu, ngoyo-nya nggak karuan. Harus 24 jam," ucapnya. 

Cak Tomas pun menyampaikan bahwa saat ini belum ada payung hukum untuk melindungi para mitra pengemudi dan pengojek daring. "Jadi bisa dibilang, kita itu adalah anak liar, anak haram, atau apa. Padahal keberadaan kita ada, wujud kita ada, tapi secara status kita bisa dibilang ilegal," ujarnya menekankan tentang pentingnya diterbitkan undang-undang transportasi online.  Dalam unjuk rasa tersebut, perwakilan massa aksi diterima oleh Ketua Komisi D DPRD Jateng Nur Saadah dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jateng Arief Jatmiko. 

Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa DPR RI sedang mencari solusi yang terbaik untuk mengatasi permasalahan yang sedang dialami para pengemudi ojol. Menurut dia, DPR tengah mencari solusi terbaik yang tidak menyebabkan ada salah satu pihak dirugikan. "Dan kami tentu saja akan menindaklanjuti apa yang menjadi keinginan dari kedua belah pihak," kata Puan di kompleks parlemen, Jakarta, Selasa.

 
 
 
Lihat postingan ini di Instagram
 
 
 

Sebuah kiriman dibagikan oleh Republika Online (republikaonline)

Dia mengatakan bahwa masalah transportasi online itu menjadi bagian dari kewenangan pembahasan tiga komisi di DPR RI, yakni Komisi I, Komisi V, dan Komisi XI. Mereka, kata dia, akan menindaklanjuti keinginan kedua belah pihak, antara pengemudi dan penyedia aplikasi. "Jadi apa yang terbaik buat kedua belah pihak kami akan menindaklanjuti sehingga ada win-win solution," kata dia.

Meski begitu, dia juga mengimbau kepada para pengemudi ojol untuk melaksanakan demonstrasi dengan tertib dan tidak mengganggu ketertiban umum.

 

Jalan terus

Gojek (PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk) menegaskan pelanggan tetap bisa memakai pelayanan meski ada demonstrasi ojek online (ojol) yang menyebutkan akan mematikan aplikasi. "Kami menegaskan bahwa operasional Gojek tetap berjalan normal, dan pelanggan tetap dapat menggunakan layanan kami seperti biasa," kata Chief of Public Policy & Government Relations GoTo Ade Mulya di Jakarta, Selasa.

Ade mengatakan Gojek menghormati hak setiap individu dalam menyampaikan pendapat, termasuk mitra pengendara (driver) yang memilih untuk menyuarakan aspirasinya. Selain itu, pihaknya juga mendukung sepenuhnya mitra yang tetap memilih untuk beroperasi dan menyelesaikan pesanan seperti biasa.

Ditegaskan Gojek selalu terbuka terhadap aspirasi rekan-rekan mitra driver aktif dan mengimbau agar disampaikan melalui cara yang tertib dan kondusif. "Selama ini, berbagai kanal komunikasi formal telah tersedia untuk menampung masukan dan diskusi konstruktif dari mitra," ujarnya.

photo
Sejumlah pengemudi ojek online (Ojol) menggelar aksi demo di depan Gedung Kemnaker RI, Jakarta, Senin (17/2/2025). - (Republika/Prayogi)

Adapun tuntutan demo ojol terkait komisi dan biaya jasa aplikasi serta status kemitraan mitra driver. Gojek mengeklaim senantiasa mematuhi regulasi yang ditetapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Biaya layanan (komisi) Gojek untuk layanan penumpang (roda dua) mengacu pada Keputusan Menteri Perhubungan (KP) Nomor 1001 tertanggal 22 November 2022, di mana ada dua jenis komponen yang terdiri dari biaya tidak langsung berupa biaya sewa penggunaan aplikasi paling tinggi 15 persen dan biaya penunjang lima persen.

Setiap kuartal, pihaknya melaporkan ke Kementerian Perhubungan untuk memastikan komisi ini digunakan untuk mendukung keberlangsungan order dan pendapatan mitra. Kemudian, mitra driver Gojek secara hukum diakui di bawah naungan Kementerian Perhubungan, yang menetapkan pengemudi taksi dan ojek daring sebagai mitra kerja perusahaan aplikasi transportasi, bukan karyawan.

Chief of Public Affairs, Grab Indonesia, Tirza Munusamy mengatakan, operasional Grab Indonesia tetap berjalan selama penyampaian aspirasi mitra pengemudi. Namun, pihaknya meminta pelanggan memaklumi apabila ada keterlambatan waktu ketika penjemputan.  "Kami mohon pengertiannya jika terdapat penyesuaian terhadap waktu penjemputan dan durasi pengantaran, khususnya di wilayah-wilayah sekitar lokasi aksi," kata Tirza saat dikonfirmasi Republika, Selasa. 

Ia menjelaskan, sistem Grab Indonesia akan secara otomatis mengalokasikan orderan pada mitra lain jika terjadi pembatalan oleh Mitra sebelumnya. Pelanggan juga diminta untuk menghubungi pusat bantuan Grab jika terjadi kendala.

 Tirza menambahkan, pihaknya menghargai hak mitra pengemudi untuk menyuarakan pendapat dan aspirasinya. Namun, penyampaian aspirasi itu harus dilakukan dengan tertib, damai, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

 "Kami juga menyediakan berbagai kanal komunikasi bagi mitra untuk mengemukakan pendapat dan masukan, termasuk melalui layanan GrabSupport maupun kegiatan tatap muka antara perwakilan Grab dengan komunitas mitra pengemudi yang dilaksanakan secara rutin," kata dia.

Ia mengimbau kepada para mitra pengemudi untuk selalu mengutamakan keselamatan dan keamanan bersama selama di perjalanan. Penting bagi kita semua untuk saling jaga demi terciptanya kondisi yang aman, damai, kondusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

"Grab tidak menoleransi segala bentuk tindak provokasi, intimidasi, hingga pelanggaran yang merugikan pihak lain selama penyampaian aspirasi, serta akan mengambil langkah tegas sesuai kode etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi mereka yang melanggar," ujar Tirza. 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat

Pengemudi Ojol Menggugat

Pengemudi ojol tidak melayani pemesanan penumpang, makanan, dan pengiriman barang secara total.

SELENGKAPNYA