Warga berjalan di depan Gedung Museum Kepurbakalaan di Kompleks Kesultanan Banten di Kasemen, Serang, Banten, Selasa (17/3/2020). | ANTARA FOTO

Nusantara

DPRD Sorot Kinerja Pemkot Serang

idealnya setiap tahun ada peningkatan kinerja dan hasil yang diperoleh oleh Pemkot Serang pada semua sektor.

SERANG -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menyoroti kinerja Pemerintah Kota (Pemkot) Serang yang mengakui adanya perlambatan laju pertumbuhan ekonomi dari 6,51 persen pada 2018 menjadi 6,44 persen pada 2019 lalu. Hal ini terungkap saat rapat paripurna laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun 2019 Wali Kota Serang, Senin (6/4).

Wakil Ketua DPRD Kota Serang, Roni Alfanto, sangat menyayangkan perlambatan laju ekonomi di daerahnya ini. Menurut dia, pada 2019 lalu belum ada kejadian wabah virus korona yang harusnya bisa dimaksimalkan oleh Pemkot Serang.

"Kalau tahun 2020 ini kan ada kejadian wabah virus korona, jadi memang banyak sektor ekonomi terdampak karena wabah ini. Makanya, kita sayangkan adanya perlambatan laju ekonomi daerah, masak sebelum wabah sudah ada perlambatan?" kata Roni di gedung DPRD Kota Serang, Senin (6/4).

Roni mengatakan, idealnya setiap tahun ada peningkatan kinerja dan hasil yang diperoleh oleh Pemkot Serang pada semua sektor. Pemkot seharusnya bisa membuka investasi untuk mengundang investor datang tanpa menabrak aturan tentunya.

Dia mengamini salah satu alasan pemkot yang menyebut belum selesianya revisi rencana tata ruang wilayah (RTRW) di Kota Serang merupakan penyebab perlambatan laju ekonomi. Meski begitu, Roni mengatakan, seharusnya pemkot bisa memaksimalkan berbagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Revisi RTRW ini kita targetkan tahun ini selesai, prosesnya juga sudah berjalan mudah-mudahan dari pemerintah pusat segera menyetujui revisi ini. Kita di DPRD juga sangat mendukung dan siap mendorong untuk percepatan revisi ini," ujar dia.

Atas hasil LKPJ Wali Kota Serang, ia mengatakan akan mengkaji lebih lanjut laporan ini dengan Panitia khusus (Pansus) LKPJ yang dibentuk DPRD Kota Serang. "Kita sudah buat Pansus LKPJ yang akan membahas rinciannya lebih mendalam, nanti baru akan keluar rekomendasi atau catatan-catatan dari DPRD," kata dia.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Serang Subadri Ushuluddin mengatakan, belum disetujuinya revisi RTRW merupakan salah satu faktor penting terkait perlambatan ekonomi di daerahnya. Ia menyebut, saat revisi ini selesai, investor tidak akan ragu lagi untuk menanamkan modalnya di Kota Serang dan tentunya akan menyebabkan penyerapan tenaga kerja.

"Perlambatan ekonomi ini ada keterkaitannya dengan RTRW yang saat ini sedang kita revisi karena ada wilayah yang belum bisa signifikan mempercepat pertumbuhan ekonomi karena ada pembatasan zonasi. Jadi, ketika revisi ini selesai, mudah-mudahan investor mau untuk berinvestasi di Kota Serang," kata Subadri.

Menurut dia, masalah perlambatan laju ekonomi ini juga terjadi di banyak daerah sampai di level nasional. "Banyak kendala sebenarnya, tapi pertumbuhan ekonomi juga kan erat kaitannya dengan pertumbuhan ekonomi di level global dan nasional yang trennya juga melambat," ujar dia.

Kepala Bappeda Kota Serang Nanang Saefudin mengeklaim telah melakukan banyak upaya untuk meningkatkan laju ekonomi di Kota Serang. Sektor-sektor, seperti industri kreatif hingga pariwisata, disebutnya telah digenjot untuk meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.

"Kendala saat ini salah satunya memang RTRW yang belum diubah, tapi pemerintah daerah kan juga sudah mendorong dengan membantu industri kreatif, seperti fashion, kuliner, dan lainnya. Mudah-mudahan cepat selesai lah revisinya," kata Nanang.

Nanang juga meyakini laju pertumbuhan ekonomi di Kota Serang juga akan melambat pada 2020 ini dengan adanya wabah virus korona. Banyaknya industri yang harus tutup hingga masyarakat yang terdampak pendapatannya, menjadi faktor penting yang ia yakini menjadi akan memperlambat perekonomian masyarakat tahun ini.

"Kita yakin kalau di 2020 juga akan melambat laju ekonominya karena lihat hotel-hotel saja sekarang sudah sepi dan tentunya akan berpengaruh ke PAD (pendapatan asli daerah). Bukan hanya itu, pemda bahkan diharuskan memberikan insentif untuk masyarakat selama wabah ini, pajak juga ada keringanan. Jadi, memang saya khawatir untuk LKPJ di tahun depan," ujar dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat