BOGOR -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor, Jawa Barat (Jabar), berupaya mendukung langkah Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dalam mengantisipasi penyebaran virus korona atau Covid-19. Salah satu kebijakan yang ditempuh, yaitu menggeser pos anggaran, seperti perjalanan dinas dan alokasi makan minum anggota dewan dalam APBD 2020.

"Kami menugaskan sekwan (sekretaris DPRD) menargetkan minimal Rp 5 miliar bisa dialihkan untuk tanggap Covid-19. Syukur kalau bisa lebih banyak lagi," kata Ketua DPRD Kota Bogor Atang Trisnanto dalam pesannya, Rabu (1/4).

Dia menjelaskan, dewan telah menggelar rapat badan musyawarah (bamus) yang diikuti dua pertiga anggota dari total 28 legislator. Pada rapat tersebut, dewan memutuskan untuk membantu Gugus Tugas Covid-19 Kota Bogor dalam mengatasi wabah korona. "Ini sikap resmi yang diputuskan dalam bamus, meskipun saat-saat sebelumnya pun kita sudah aktif turut membantu pemkot dalam tanggap Covid-19 ini," ujar Atang menjelaskan.

Selain menggeser anggaran dewan, menurut Atang, terdapat sejumlah keputusan pokok bamus, di antaranya kebijakan pengawasan dan turut proaktif terjun dalam implementasi penanganan Covid-19. Dia menuturkan, dewan mendukung kebijakan anggaran, tetapi tetap mengacu pada regulasi yang berlaku. "Dukungan tersebut melalui dua bentuk, yaitu penggunaan dana BTT (belanja tidak terduga) yang selama ini sudah kita sepakati dan revisi program pemkot yang tidak terlalu prioritas,? ucap Atang.

Dia mengatakan, Komisi IV DPRD Kota Bogor ditugaskan khusus untuk mengawal kebijakan dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap kinerja Gugus Tugas Covid-19. Dengan begitu, penggunaan anggaran di lapangan dapat dijalankan secara optimal dan tidak terjadi penyelewengan.

Atang menambahkan, dewan memberikan rekomendasi mengenai skema program untuk warga terdampak ekonomi dengan adanya kebijakan jaga jarak di masyarakat. Pihaknya juga ingin memastikan program bantuan kepada masyarakat yang bersumber dari APBD bisa tersalurkan ke masyarakat. "Kita juga telah dan akan terus aktif dalam membantu implementasi program tanggap korona," kata politikus PKS itu.

Ketua Komisi IV DPRD Kota Bogor, Ence Setiawan, menyambut baik hasil rapat bamus untuk menggeser anggaran yang bisa diperuntukkan penanganan virus korona. Dia menjelaskan, anggota komisi yang digawanginya siap mengawal kebijakan pemkot agar tidak ada penyelewengan.

Ence menyatakan, pihaknya juga segera membahas bantuan masyarakat dengan dinas sosial (dinsos) bagi warga terdampak korona di luar Program Keluarga Harapan (PKH). Dia mengingatkan, bantuan yang disalurkan tidak sampai tumpang-tindih dengan bantuan yang sudah ada. "Jangan sampai karena banyak bantuan jadi tidak tepat sasaran dan terjadi kebocoran,? ujar politikus PDIP itu.

Petugas pemadam kebakaran menyemprotkan cairan disinfektan di jalan Raya Parung-Bogor, Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3). - (Prayogi/Republika)

SHARE    

Pemkot Bogor memutuskan membatasi pergerakan masyarakat dalam skala besar untuk mengantisipasi persebaran korona. Langkah itu sebagai tindak lanjut hasil rapat dengan Gubernur Jabar Ridwan Kamil melalui video konferensi yang mengizinkan adanya kebijakan karantina wilayah parsial (KWP).

Anggaran terukur

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A Rachim, menjelaskan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sedang menyusun anggaran untuk penanggulangan korona. Dengan demikian, besaran biaya yang dibutuhkan dapat terukur secara perinci, termasuk kebutuhan penambahan fasilitas di RSUD Kota Bogor. ?Untuk penambahan fasilitas ruangan isolasi, fasilitas ruangan yang dibutuhkan, kemudian anggaran untuk insentif bagi tenaga medis,? ujar Dedie.

Dia menerangkan, pemkot terus melakukan pendataan terhadap warga yang terdampak korona, di luar warga yang telah memperoleh bantuan. Karena bantuan tersebut bersumber dari APBD, pihaknya tidak ingin ada duplikasi penerima. "Di luar PKH itu, kita butuh sekitar Rp 13 milar, penyediaan sembako, dan lain-lain untuk warga miskin baru," kata Dedie.

Pedagang menunggu pembeli di Pasar Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/3/2020). - (ANTARA FOTO)

SHARE    

Dia menyatakan, pendataan warga miskin baru harus benar-benar didata dan dimasukkan daftar agar tidak terlewatkan bantuan. Dedie juga mengantisipasi, warga yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat, kembali memperoleh bantuan dari pemkot. "Ini sedang kita persiapkan," ujar Dedie.

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah (Setda) Kota Bogor, Dody Achdiyat, menuturkan, pihaknya masih melakukan kajian terhadap warga yang terdampak pembatasan masyarakat skala besar yang diberlakukan oleh pemkot mengikuti instruksi pemerintah pusat. Saat ini, pihaknya mencatat setidaknya 94 ribu warga yang bakal mendapat bantuan. "Data jumlahnya masih diverifikasi tim. Terdapat 94 ribuan orang, tapi data itu belum bersih," ujar Dody. n 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat