Petugas Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor menunjukkan hasil tes cepat (rapid test) pendektesian COVID-19 kepada orang dalam pengawasan (ODP) di Bogor, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). | ANTARA FOTO

Nasional

Rapid Test Segera Dimulai

Warga akan dibagi dalam beberapa kelompok untuk tes.

 

JAKARTA - Sebanyak 50 ribu perangkat pemeriksaan cepat mendeteksi virus korona atau Covid-19 telah sampai di Tanah Air pada Ahad (22/3). Peralatan yang dijemput dari Cina itu akan langsung digunakan untuk rapid test kepada warga yang terpapar korona di seluruh Indonesia.

"Sebanyak 150 ribu kit test hari ini sudah berada di Tanah Air yang kemarin dijemput menggunakan pesawat Hercules. Posisi terakhir pesawat sedang transit di Natuna, untuk kemudian tidak berapa lama lagi akan melanjutkan perjalanan menuju Jakarta," kata Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto dalam jumpa pers yang diadakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di kantor Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Jakarta, Ahad (22/3).

Perangkat pemeriksaan itu digunakan untuk penapisan awal atau tes screening dalam mendeteksi positif atau negatif Covid-19 pada seseorang. Pengecekan akan dilakukan dengan mengambil sedikit darah pasien dan hasilnya dapat keluar dalam waktu kurang dari dua menit.

Perangkat pemeriksaan cepat Covid-19 itu akan disebarkan ke seluruh Tanah Air sesuai dengan pengelompokan faktor risiko di masyarakat atas dasar kasus positif yang dilayani di rumah sakit. Dari kasus positif yang dilayani di rumah sakit, maka akan dilacak orang-orang yang melakukan kontak dekat dengan pasien tersebut. Mereka kemudian akan menjalani tes screening melalui perangkat pemeriksaan cepat itu.

Dalam waktu dekat, pemerintah akan terus menambah jumlah perangkat pemeriksaan cepat yang didatangkan dari luar negeri hingga mencapai satu juta perangkat pemeriksaan cepat. "Tidak berapa lama lagi kita akan mendatangkan jumlah yang lebih besar dengan target kita adalah satu juta perangkat pemeriksaan cepat untuk memeriksa kelompok risiko di antara masyarakat," ujar Yurianto.

Yurianto menuturkan, jika orang tertentu diperiksa sebelum tujuh hari terinfeksi virus, akan muncul hasil negatif. Karena itu, pemeriksaan harus diulangi setelah tujuh hari pasien terinfeksi virus korona untuk memastikan negatif atau positif.

Jika ditemukan hasil positif Covid-19 dari pemeriksaan cepat yang menggunakan perangkat itu, akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan molekular dengan menggunakan mesin polymerase chain reaction (PCR).

Kepala Pusat Kesehatan TNI AD Mayjen Tugas Ratmono menjelaskan lebih detail, pemerintah akan membagi masyarakat yang dites menjadi beberapa kelompok, yaitu orang tanpa gejala (OTG), orang dalam pengawasan (ODP), hingga pasien dalam pengawasan (PDP). Ia mengungkapkan, membagi kelompok juga menjadi bagian untuk deteksi dini penularan virus ini. Kemudian, ODP yang menjalin kontak erat dengan orang yang terinfeksi virus.

Mereka ini harus dipantau fasilitas kesehatan. Kemudian, orang yang mengalami kasus berat, seperti pneumonia atau sesak napas harus dibantu ventilator atau masuk ICU rumah sakit. "Karena itu tes (Covid-19) ini sangat penting," ujarnya, kemarin.

Ia menambahkan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah mengeluarkan kebijakan protokol siapa saja yang bisa melakukan tes ini. Ia mengatakan, jika dulu hanya Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes yang bisa melakukannya, sekarang sudah meluas, misalnya, bisa dilakukan pihak universitas. "Upaya ini untuk mencegah dan deteksi dini penyebaran Covid-19," kata dia. Ia mengakui, dalam mengendalikan ini, koordinasi menjadi hal yang penting dilakukan semua pihak. n 

Diperluas

Anggota Komisi IX DPR Saleh Daulay menilai, uji cepat atau rapid test Covid-19 harus dilakukan secara luas, tidak hanya sebatas pada orang yang pernah kontak langsung dengan pasien positif Covid-19. "Uji cepat ini sebaiknya tidak hanya sebatas pada mereka yang pernah kontak (orang positif Covid-19) saja. Padahal, Presiden Jokowi sudah menyebut uji cepat karena itu tidak lagi hanya sebatas penelusuran kontak," kata Saleh, kemarin.

Wakil ketua Fraksi PAN DPR itu menilai, tes itu harus dilakukan secara mudah dan cepat agar prosesnya bermanfaat. Menurut dia, agar cakupannya bisa makin luas, pemerintah diharapkan dapat menambah alat yang dibutuhkan. "Untuk kebutuhan itu, pemerintah bisa bekerja sama dengan negara-negara lain yang memiliki kelebihan alat. Tidak perlu canggung, dalam situasi seperti ini, semua langkah yang memudahkan kita memerangi Covid-19 ini harus dilakukan," kata dia.

Saleh menilai, dengan uji cepat, pemerintah diharapkan dapat memiliki peta persebaran Covid-19 secara akurat. Peta persebaran itu, menurut dia, sangat dibutuhkan untuk menentukan 'zona tempur' terhadap Covid-19 sehingga paramedis dan masyarakat luas memahami besaran tingkat infeksi di lingkungan sekitarnya. n 

photo
Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil (kedua kiri) berkeliling untuk mengecek kesiapan lokasi tes massal (Rapid Test) di Stadion Patriot Chandrabhaga, Bekasi, Jawa Barat, Minggu (22/3/2020). - (ANTARA FOTO)

Jabar Tes Secara Massal

Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menyambut baik kedatangan peralatan tersebut. Gubernur Jabar Ridwan Kamil mengatakan, pihaknya akan langsung menggelar rapid test Covid-19 secara massal untuk warga yang berada di daerah dekat Jakarta. Tes akan mulai dilakukan terhadap semua warga Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang di area Stadion Patriot Chandrabhaga, Kota Bekasi, Selasa (24/3).

"Kepada warga Kota dan Kabupaten Bekasi juga Karawang mulai Selasa (24/3/2020) atau paling telat Rabu (25/3/2020) akan dilakukan tes massal dengan metode rapid test," ujar pria yang akrab disapa Emil seusai meninjau kesiapan Stadion Patriot Chandrabhaga bersama wali kota Bekasi, Ahad (22/3).

Terkait teknis pelaksanaan rapid test, kata dia, sedang dibahas oleh Forkopimda Kota Bekasi dan Pemprov Jabar, termasuk mendata warga. Pelaksanaan tes akan menggunakan konsep lantatur (drive thru). Hal itu bertujuan untuk menghindari kerumunan saat pelaksanaan tes.

"Gambarannya, minimal stadion ada tiga jalur masuk, jadi dia datang dites di sebuah tenda ambil sampel darahnya lalu masuk ke area tunggu tanpa harus turun dari kendaraan. Bagi yang tidak punya kendaraan, ketua RW dan Lurah wajib menyediakan kendaraan," kata dia.

 
Warga yang dites pada tahap satu adalah semua pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP).
   

Warga yang dites pada tahap satu adalah semua pasien dalam pengawasan (PDP) dan orang dalam pemantauan (ODP). Kemudian, 50 orang terdekat yang sempat melakukan kontak fisik dengan PDP dan ODP akan dites, termasuk warga yang berkontak fisik dengan pasien positif Covid-19. "Kriteria kedua adalah petugas kesehatan. Dan kriteria ketiga adalah warga yang profesinya banyak berinteraksi dengan masyarakat seperti lurah, camat, kiai, ulama," kata Emil.

Menurut Emil, peralatan rapid test akan segera datang di Kota Bandung pada awal pekan ini. "Alat untuk rapid test ini pemerintah pusat sudah menjanjikan akan tiba di Bandung sebagai ibu kota Jabar pada besok," kata dia.

Di Jabar, kata dia, ada tiga zona yang ditetapkan untuk pemeriksaan massal. Yakni, Stadion Patriot (Chandrabhaga) untuk warga Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi, dan Kabupaten Karawang. Kemudian, Stadion Pakansari untuk warga Kota Bogor, Kabupaten Bogor, dan Kota Depok. Sisanya, di Stadion Jalak Harupat untuk daerah lainnya, karena statistiknya mengecil.

Pada Ahad (22/3) siang, tercatat 55 warga Jabar positif Covid-19. Dari jumlah tersebut, kebanyakan warga Jabar positif Covid-19 berada di wilayah Bogor, Depok, dan Bekasi.

Menurut Emil, hal itu mengindikasikan mayoritas penyebaran penularan adalah daerah-daerah yang berdekatan dengan DKI Jakarta sebagai episentrum dari penularan Covid-19. "Arahan saya, kebijakan yang ada di DKI Jakarta tolong di-copy oleh Bodebek (Bogor, Depok, dan Bekasi) karena situasinya sama, kotanya padat, kemudian statistik jumlah terjangkitnya juga tinggi," kata dia.

Setelah melakukan rapat koordinasi di Kota Bekasi, Emil menggelar pertemuan dengan wali kota Depok, wakil wali kota Bogor, dan bupati Bogor untuk pesiapan pelaksanaan rapid test.

Kemarin, Pemprov Jabar juga membagikan sekitar 1.000 alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis di 34 rumah sakit rujukan pasien Covid-19 di Jabar. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Ridwan Kamil kepada lima direktur rumah sakit utama rujukan Covid-9, yaitu RS Hasan Sadikin Bandung, RS Paru Dr HA Rotinsulu Bandung, RS Dustira Cimahi, RS Sartika Asih Bandung, dan RSAU Dr M Salamun Bandung di Gedung Pakuan, Kota Bandung, akhir pekan ini.

APD yang merupakan CSR Jasa Sarana Group itu terdiri atas 900 coverall disposable, 396 nurse cap, 390 boks sarung tangan rumah sakit, 397 pasang covershoes, 300 lusin sarung tangan kain, 390 safety glass, dan 108 unit cooler box berkapsitas 16 liter. "Kami mengirimkan APD ke 34 rumah sakit secara merata, tapi simbolis ke lima rumah sakit rujukan utama. Untuk tahap pertama 1.000-an APD," ujar Emil. n 

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat