Ilustrasi pedagang kaki lima | ADITYA PRADANA PUTRA/ANTARA FOTO
19 Mar 2020, 02:24 WIB

Tata PKL Jadi Program Mendesak Pemkot Serang

Penataan PKL berkaitan dengan revitalisasi Pasar Lama dan pembangunan Taman Sari menjadi RTH Pemkot Serang.

SERANG -- Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Banten, menjadikan program penataan pedagang kaki lima (PKL) di tiga area, yaitu Taman Sari, Samaun Bakri, dan Calung menjadi hal mendesak yang harus direalisasikan. Pasalnya, langkah penataan sudah termuat dalam Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrembang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2021.

Kepala Dinas Perdagangan Industri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperdaginkop dan UKM) Kota Serang, Yoyo Wicahyono, menyatakan, penataan PKL di tiga lokasi tersebut sebagai konsekuensi penataan PKL di Pasar Induk Rau (PIR) gagal. Banyaknya penolakan warga terkait penataan PKL di Pasar Rau, kata dia, membuat pemkot harus mengalihkan program ke tempat lain.

"Jadi, tahun depan rencananya sudah bergeser, bukan prioritas karena saat ini kita akan tata PKL di Taman Sari, Samaun Bakri, dan Calung ke Pasar Lama (Kota Serang)," kata Yoyo menjelaskan seusai mengikuti Musrembang RKPD 2021 di Kota Serang, Rabu (18/3).

Dia menjelaskan, penataan PKL berkaitan dengan program revitalisasi Pasar Lama dan pembangunan Taman Sari menjadi ruang terbuka hijau (RTH). Nantinya fasilitas itu dapat dimanfaatkan masyarakat. Menurut Yoyo, pedagang harus direlokasi sambil menunggu hasil revitalisasi Pasar Lama selesai. "Karena, tahun depan juga stasiun kereta akan diperanjang dan menjadi double track, maka kita siapkan Taman Sari menjadi tempat yang representatif," ucap Yoyo.

Dia mengatakan, penataan PKL dimaksudkan agar ibu kota Banten itu menjadi wilayah yang tertata dan tidak semrawut seperti sekarang yang mengganggu estetika. Dia optimistis, penataan itu bisa terlaksana pada tahun ini karena juga dinantikan masyarakat. "Taman Sari kan selain sesuai dengan janji kampanye wali kota, akan kita tata dan bangun supaya lebih cantik dan menarik," katanya.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang, Nanang Saefudin, mengatakan, penataan PKL dan program pendukung lainnya sejalan dengan rencana pemkot menjadikan Kota Serang sebagai daerah metropolitan. "Beberapa indikator kan sudah dipenuhi, hanya memang masih ada indikator yang belum ada," ujar Nanang.

Pembangunan RTH, infrastruktur pengelolaan sampah, hingga tersedianya sarana transportasi massal, menurut Nanang, adalah beberapa indikator yang harus dipenuhi pemkot agar Kota Serang menyandang status kawasan metropolitan. Pasalnya, dari 16 indikator yang wajib dipenuhi, pemkot baru bisa merealisasikan delapan program. Dia pun menjanjikan, delapan indikator lainnya, termasuk fasilitas air bersih yang dalam proses, dapat segera rampung pada tahun ini juga.

Wali Kota Serang, Syafrudin Syafe'i, membenarkan bahwa penataan PKL merupakan program mendesak yang harus dieksekusi dalam waktu dekat. Keputusan tersebut diambil sebagai konsekuensi janji politiknya saat Pemilihan Wali Kota (Pilwakot) Serang pada 2018, yang ingin menyediakan RTH di pusat kota. Sebagai konsekuensinya, lahan yang dikuasai PKL harus ditertibkan terlebih dulu sebelum dijadikan taman. "Program itu ada klasifikasinya, ada mendesak, prioritas, dan unggulan. Janji kita memang ingin membuat RTH di setiap kecamatan," kata Syafrudin menjelaskan.

Dia mengatakan, penataan PKL dan pembangunan RTH memang juga sesuai dengan visi-misi pemkot hingga 2023, yang ingin membangun infrastruktur di berbagai sektor. Hanya saja, pada masa akibat maraknya berita penyebaran virus korona seperti saat ini, relokasi PKL tidak dilakukan dalam waktu dekat. Meski begitu, Syafrudin menegaskan, program pembangunan pemkot tidak akan terganggu karena sudah dijadwalkan jauh-jauh hari. "Tapi, saya rasa tidak usah khawatir karena kan sudah kita rencanakan," ucap Syafrudin.


×