Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah menyatakan virus korona (Covid-19) sebagai pandemi karena luasnya penyebarannya saat ini.

Sejumlah negara pun fokus mengelola dampak dari penyebaran virus ini dengan mengambil langkah lockdown dan social distancing, seperti penutupan penerbangan, pembatalan public events, peningkatan biosecurity, hingga penjagaan lintas batas.

Tentu, semua aksi itu berdampak ke kegiatan ekonomi. Khususnya, bisnis dan perdagangan sebagai motor negara.

Bank Dunia memperkirakan, pada 2014 endemi dengan skala dan dampak yang serupa dengan flu 1918 akan menurunkan lima persen dari produk domestik bruto global. Penyakit tersebut tersebar luas dan membunuh lebih dari 50 juta orang. Kejadian tersebut pun menjadi salah satu skenario terburuk dampak sebuah pandemi.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun memerintahkan jajarannya menghitung ulang risiko pelemahan ekonomi global akibat merebaknya Covid-19 yang berpotensi merembet ke Indonesia. Bahkan, dalam sambutan rapat terbatas, Senin (9/3), Jokowi juga menyampaikan peluang dampak ekonomi lanjutan yang lebih panjang hingga 2021 nanti.

Sektor Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) pun dipastikan akan terkena dampak meluasnya virus korona. Ketua Umum Federasi Teknologi Informasi Indonesia (FTII) Andi Budimansyah mengungkapkan, lonjakan penggunaan internet pascaanjuran bekerja dan sekolah dari rumah akibat Covid-19 merupakan bentuk tanggung jawab operator seluler untuk tetap bisa melayani masyarakat.

Menurutnya, dalam kondisi sekarang ini, semua butuh internet dan internet memerlukan infrastruktur. Untuk menghadapi Covid-19, perlu regulasi sederhana yang cepat dengan biaya yang wajar dalam hal ini. "Termasuk, untuk operator telekomunikasi. Jangan ada biaya-biaya yang membebani sampai ke tingkat pemerintah daerah. Karena, tanpa operator telekomunikasi, kita tidak bisa melayani kebutuhan internet untuk bekerja dan sekolah dari rumah," ungkap Andi.

Ia mengilustrasikan, saat ini, pendapatan operator seluler hanya dari menjual paket data. Sementara, pendapatan dari penggunaan panggilan telepon dan pesan singkat (SMS) dipastikan menurun karena hadinya layanan over the top (OTT) dari aplikator asing.

Sayangnya, lanjut Andi, biaya hak penggunaan (BHP) frekuensi minimal sebesar Rp 1,2 triliun tetap harus dibayarkan ke pemerintah setiap tahun. Baik operator dalam keadaan untung atau rugi. "Sementara, operator harus berinvestasi juga menggelar kabel optik, menambah jaringan, dan bandwith," jelasnya.

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi menyebut, penyebaran Covid-19 telah mengubah perspektif dunia, misalnya, muncul anjuran bekerja dari rumah. Hal ini, menurut Heru, tentu akan memberikan dampak bagi perekonomian negara dan industri TIK Indonesia.

Namun, jika dilihat dari sisi positif, Covid-19 juga membuka peluang bagi operator seluler karena peningkatan penggunaan internet, aplikasi, dan kecerdasan buatan untuk mempermudah kebutuhan manusia.

Heru mengingatkan, tahun ini, tentu akan sangat menantang bagi industri TIK karena faktor disrupsi teknologi dan merebaknya kasus korona.

Simpan peluang baru

Pengamat Telekomunikasi Kamilov Sagala mencatat, setidaknya, ada dua dampak langsung Covid-19 bagi pelaku di industri TIK. Pertama adalah keterlambatan pasokan perangkat jaringan. Kemudian, ada pula hambatan dukungan teknis bagi solusi atau use case layanan baru yang akan kian terhambat karena terbatasnya tenaga ahli dari vendor yang berasal dari negara terdampak Covid-19.

Menurutnya, dampak terbesar bagi operator adalah potensi naiknya biaya belanja modal infrastruktur jaringan dan operasional maintenance untuk mempertahankan layanan 7x24. "Karena itu, perlu diberikan insentif bagi operator, misalnya, penundaan implementasi validasi IMEI ponsel yang memang membutuhkan investasi besar," kata Kamilov.

Senada, pengamat telekomunikasi Mastel Nonot Harsono menilai, Covid-19 akan dapat memberikan hikmah bagi operator seluler di Indonesia. Ia memprediksi, wabah ini akan menunda rencana sejumlah investasi besar dari pemain asing, seperti Facebook dan Google di Indonesia.

"Keduanya sempat melakukan pendekatan ke pemerintah dengan iming-iming akan membangun infrastruktur digital. Padahal, kalau mereka berdua masuk, akan mematikan bisnis operator seluler nasional yang memperoleh pendapatan dari berjualan paket data semata," kata Nonot.

Ia mengharapkan, pemerintah memiliki kesadaran untuk mengelola disrupsi yang tengah terjadi agar yang terjadi transformasi positif di industri TIK. "Disrupsi bukan harus dipuja, tetapi dikendalikan menjadi transformasi yang positif dengan pelaku industri nasional. Jangan sampai bunuh-bunuhan," imbuhnya.

Ia menambahkan, anjuran untuk bekerja dan sekolah dari rumah juga membutuhkan layanan internet yang kencang. Operator telekomunikasi di Amerika Serikat (AS) kini bersedia memberikan paket data gratis selama dua bulan bagi konsumennya.

Namun, para operator telekomunikasi di AS mencatatkan, average revenue per user ARPU yang stabil di level 10 dolar AS atau sekitar Rp 140 ribu. Sementara, operator seluler nasional ARPU-nya masih di kisaran angka Rp 40 ribu.

Siapkan secara optimal

Munculnya virus korona yang kini menjadi pandemi membawa banyak dampak. Tak terkecuali, di sektor industri telekomunikasi. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia (Menkominfo RI) Johnny G Plate pun segera melakukan koordinasi dengan penyelenggara telekomunikasi dan platform digital pada Senin (16/3) di Jakarta. Menurutnya, Kemenkominfo beserta penyelenggara telekomunikasi dan platform digital siap mendukung kebijakan Presiden Joko Widodo agar masyarakat dapat menerapkan social distancing.

Menurutnya, penyelenggara telekomunikasi dan platform digital pun akan secara bersama-sama memberikan dukungan dan komitmen dengan penyediaan bandwith (pita lebar), kualitas layanan yang baik, penangkalan berita hoaks, maupun insentif lainnya. "Penambahan pita lebar atau kualitas pelayanan bukan menjadi hal baru bagi penyelenggara telekomunikasi," ujarnya.

Hal ini sudah biasa dilakukan pada saat hari raya, acara nasional dan internasional di Jakarta serta saat tertentu apabila terjadi bencana. Begitu juga dengan penyebaran (deployment) peralatan untuk mendukung infrastruktur yang memadai.

Namun, khusus untuk pandemi Covid-19, Johnny menjelaskan, pemerintah maupun perusahaan penyelenggara telekomunikasi dan platform digital sedang menghitung secara seksama perkiraan berapa lama hal ini akan berlangsung dan seperti apa dampaknya.

Oleh karena itu, Johnny mengungkapkan, para penyelenggara telekomunikasi kini sebaiknya sudah mengetahui kapasitas jaringannya masing-masing. Termasuk juga mempertimbangkan secara matang penggunaan optimal dan lokasi trafik tertinggi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat