JAKARTA - Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal menilai bahwa peran Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) penting sebagai pelindung masyarakat dari peredaran barang-barang ilegal. DJBC juga menjadi pengawas kegiatan ekspor dan impor.

"Oleh karena itu, tata kelola dalam Bea dan Cukai adalah hal yang penting. Jika tata kelolanya baik, maka kontrol terhadap barang ekspor dan impor juga jadi maksimal, termasuk kontrol terhadap barang-barang yang ilegal," ujar Mohammad Faisal di Jakarta, Rabu (8/5/2024).

Selain menjamin pengawasan terhadap produk ekspor dan impor, menurutnya, tata kelola Bea dan Cukai yang baik juga diperlukan untuk memastikan optimalnya penerimaan negara.

Pada kuartal pertama 2024, pendapatan negara terkumpul Rp 620,01 triliun atau 22,1 persen dari total target sepanjang tahun ini.

Angka tersebut termasuk penerimaan dari kepabeanan dan cukai yang hingga Maret 2024 mencapai Rp 69 triliun atau 21,5 persen dari total target selama 2024.

Pekerja beraktivitas di dekat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Kamis (10/11/2022). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Di samping itu, ia menyatakan bahwa institusi tersebut juga mengemban peran penting untuk memfasilitasi pengadaan komoditas bagi sektor industri dan perdagangan dalam negeri.

“Fungsi Bea dan Cukai bukan hanya sebagai salah satu sumber penerimaan yang vital bagi APBN negara, tapi di sisi lain juga berkaitan dengan lalu lintas dan aktivitas perdagangan. Di sinilah titik krusialnya Bea Cukai,” kata Faisal.

Mengingat pentingnya peranan Bea Cukai tersebut, ia pun mengatakan bahwa jika tata kelola operasionalnya kurang baik, maka pengaturan keluar masuk barang dari negara lain juga tidak akan berjalan efektif. “Hal itu dapat berdampak terhadap banyak hal terkait perekonomian dalam negeri, baik kepada konsumen maupun produsen. Industri manufaktur pun akan terimbas. Nah, di sinilah titik kritis dari peran penting Bea Cukai,” ucapnya.

Anggota Komisi XI DPR RI Kamrussamad mengatakan bahwa kinerja Bea dan Cukai dalam penerimaan negara setiap tahunnya selalu sejalan dengan target, bahkan saat terjadi volatilitas harga komoditas akibat perlambatan ekonomi global dan konflik geopolitik sepanjang 2023.

Bea dan Cukai mengumpulkan penerimaan negara sebesar Rp 286,2 triliun atau mencapai 95,4 persen dari target pada tahun lalu.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai pada dua tahun sebelumnya bahkan selalu melebihi target. Selama 2021, pendapatan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 269 triliun atau sebesar 125,1 persen dari target.

Kemudian, sepanjang 2022, realisasi penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 317,8 triliun, atau sebanyak 106,3 persen dari target.

Untuk dapat mengoptimalkan penerimaan negara, Kamrussamad menyatakan bahwa Bea Cukai perlu mengevaluasi pelayanan di Bandara Soekarno Hatta, misalnya perhitungan bea masuk dengan self-assessment.

"Sistem perhitungan bea masuk dengan self-assessment yang diberlakukan sejak September 2023 itu misalnya, memerlukan kerja sama dari masyarakat karena harga ditentukan oleh pemilik barang. Namun jika harga yang diungkap under value, maka berpotensi dikenakan denda 1.000 persen," ujarnya pula.

Suasana bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Rabu (28/12/2022). - (ANTARA FOTO/Aprillio Akbar)

SHARE    

Senada dengan Kamrussamad, pengamat Kebijakan Publik Trubus Rahardiansyah turut mengapresiasi penerimaan negara yang telah dikelola dengan baik oleh Bea dan Cukai.

Ia juga mengapresiasi peran Bea dan Cukai dalam mengantisipasi masuknya narkoba ke Indonesia serta sebagai gerbang utama mengenai perkembangan informasi kesehatan global.

Selain meningkatkan pendapatan negara melalui kepabeanan dan cukai, Trubus menyarankan Bea Cukai untuk turut membantu menarik investasi dari negara lain. Dia juga meminta institusi tersebut untuk terus melakukan pembenahan dan mengedukasi masyarakat secara intensif terkait berbagai aturan kepabeanan dan cukai. 

DJBC juga perlu mengoptimalkan penggunaan sistem digital untuk meningkatkan pelayanan. “Jadi tidak ada lagi oknum-oknum, contohnya seperti di Singapura sudah digital," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat