REPUBLIKA.ID -- Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas menyatakan, jika mereka telah menyampaikan sikapnya dalam masalah pertukaran tahanan dengan penjajah Israel berkaitan dengan penghentian agresi di Jalur Gaza kepada mediator, ujar kelompok tersebut dalam sebuah pernyataan pada Kamis (14/3/2024) yang dikutip Al-Mayadeen.

Dalam pernyataan tersebut, Hamas menekankan bahwa hal ini terjadi sebagai bagian dari tindak lanjut perundingan melalui perantara untuk menghentikan agresi Israel, memberikan pertolongan dan bantuan kepada rakyat Palestina di Gaza, memfasilitasi kembalinya para pengungsi ke rumah mereka, dan menyelesaikan masalah kemanusiaan dan penarikan pasukan pendudukan dari Jalur Gaza.

Dalam pernyataan tersebut, mereka menekankan visi yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan landasan ini, yang mereka anggap penting untuk setiap perjanjian. Mereka menyatakan akan tetap berkomitmen terhadap hak-hak dan keprihatinan rakyat Palestina.

Pengungsi Palestina mengantre bantuan makanan pada hari kedua Ramadhan di Rafah, Jalur Gaza, Selasa (12/3/2024). - (EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

SHARE    

Pada Rabu (13/3/2024), seorang anggota biro politik Hamas, Ghazi Hamad, mengatakan kepada Al-Mayadeen bahwa negosiasi telah terhenti. Hamad menekankan jika keputusan sekarang berada di tangan Israel. Hamad mengatakan kepada Al-Mayadeen bahwa pendudukan Israel berusaha untuk melanjutkan perang di Jalur Gaza. Menurut Hamad, mereka tidak ingin mencapai gencatan senjata. Dia menegaskan bahwa Israel tidak tertarik untuk menarik diri dari Jalur Gaza.

Selama wawancaranya untuk kantor berita yang berbasis di Lebanon itu, pejabat Hamas mengungkapkan, kelompok perlawanan memiliki lebih dari satu saluran komunikasi yang membahas rincian kesepakatan pertukaran tahanan. Melalui saluran-saluran ini, Hamad mengatakan, Israel ingin membebaskan tahanan sambil melanjutkan perang. Di sisi lain, Hamad menekankan bahwa Hamas “tidak akan menerima” bahwa hal ini menjadi dasar kesepakatan yang diusulkan.

Setelah beberapa putaran perundingan yang dimediasi, Israel menolak untuk memenuhi tuntutan dasar Perlawanan Palestina. Mereka bersikeras pada kesepakatan pertukaran tahanan secara bertahap. Sementara itu, mereka menolak seruan untuk gencatan senjata jangka panjang, pengembalian penuh para pengungsi ke rumah mereka di Gaza dan penarikan pasukan pendudukan Israel dari wilayah yang terblokade itu.

Sekretaris jenderal organisasi hak asasi manusia Amnesty International Agnes Callamard mengecam komunitas global yang berpura-pura seolah-olah krisis di Gaza adalah krisis kemanusiaan dan bukan rekayasa Israel. Hal ini ia sampaikan dalam unggahan ulang badan bantuan pengungsi PBB untuk Palestina (UNRWA) di media sosial X.

"Sementara masyarakat internasional sibuk berpura-pura Gaza merupakan krisis kemanusiaan, Israel terus melanggar hukum internasional dengan impunitas total," katanya merujuk serangan terbaru Israel ke pusat pangan PBB di Gaza, seperti dikutip dari Aljazirah, Kamis (14/3/2024).

"Bantuan kemanusiaan dari udara dan pelabuhan bantuan Gaza tidak akan mengatasi pelanggaran-pelanggaran ini. Dan tidak akan mengatasi kelaparan yang sengaja dibuat," kata dia.

Dalam laporan di unggahan yang posting ulang Callamard, UNRWA mengatakan satu stafnya tewas dan 22 lainnya terluka dalam serangan pasukan Israel ke pusat distribusi makanan di timur Rafah."Serangan hari ini terhadap salah satu dari sedikit pusat distribusi UNRWA yang tersisa di Jalur Gaza terjadi ketika persediaan makanan semakin menipis, kelaparan meluas dan, di beberapa daerah, sudah dilanda kelaparan," kata Komisaris Jenderal UNRWA, Philippe Lazzarini.

"Setiap hari, kami membagikan koordinat semua fasilitas kami di seluruh Jalur Gaza kepada pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Tentara Israel menerima koordinat  fasilitas ini kemarin," tambahnya.

Sejak perang dimulai lima bulan yang lalu, UNRWA berulang kali menjadi sasaran serangan Israel dalam skala yang belum pernah terjadi di konflik lainnya di seluruh dunia. Lembaga itu mencatat sedikitnya 165 anggota tim UNRWA terbunuh, termasuk ketika sedang menjalankan tugas.

Lebih dari 150 fasilitas UNRWA dihantam, beberapa di antaranya hancur total, di antaranya banyak sekolah dan lebih dari 400 orang terbunuh saat mencari perlindungan di fasilitas PBB.

Dilaporkan adanya terowongan-terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer di bawah fasilitas dan instalasi UNRWA. Staf UNRWA juga dianiaya dan dipermalukan selama berada di pusat-pusat penahanan Israel. "Personel, fasilitas dan aset PBB harus dilindungi setiap saat. Sejak perang ini dimulai, serangan terhadap fasilitas, konvoi, dan personil PBB telah menjadi hal yang biasa terjadi dengan mengabaikan hukum kemanusiaan internasional," kata Lazzarini.

"Saya menyerukan sekali lagi untuk melakukan penyelidikan independen terhadap pelanggaran-pelanggaran ini dan perlunya pertanggungjawaban," tambahnya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat