Seorang pengendara motor terjatuh akibat jalanan yang rusak di Lebak, Banten, Kamis (5/2/2020). | MUHAMMAD BAGUS KHOIRUNAS/ANTARA

X-Kisah

12 Mar 2020, 02:00 WIB

Kisah Borojol Lahir di Jalan Rusak

 

Sari (28 tahun), harus menerima kenyataan pahit dalam hidupnya pada Senin (9/3). Warga Desa Cibarani, Kecamatan Cirinten, Kabupaten Lebak, Banten, ini sempat bahagia, tetapi akhirnya menjalani masa sulit. Bahagia karena ternyata anak keduanya lahir dengan selamat. Hanya saja, ia pasti tidak bakal melupakan momen melahirkan di jalanan akibat kesulitan akses menuju puskesmas terdekat.

Sari terpaksa menjalani proses persalinan tepat di jalan berbatu di ruas jalan Desa Cinangka-Cibarani. Karena itu, ia memberi nama anaknya Borojol karena kelahiran yang berlangsung secara ngaborojol (lahir) di tempat terbuka.

Kepala Desa Cibarani, Dulhani, mengisahkan, peristiwa cukup memprihatinkan tersebut terjadi pada Senin sekira pukul 13.00 WIB. Kejadian warganya yang terpaksa harus melahirkan di tengah jalan karena lokasi Puskesmas Cirinten yang berjarak mencapai 20 kilometer dari Desa Cibarani. Ditambah kondisi jalan yang belum diaspal membuat perjalanan tidak berlangsung lancar.

"Akses ke puskesmas memang jauh, sementara jalannya rusak sudah dari dulu belum ada perbaikan. Dari 20 kilometer itu cuma baru dua kilometer yang diperbaiki," kata Dulhani di Kabupaten Lebak, Rabu (11/3).

Menurut Dulhani, Sari saat itu diantar oleh saudaranya menggunakan sepeda motor dari rumahnya di Kampung Pasir Sempur, Desa Cibarani. Namun, karena akses jalan menuju Puskesmas Cirinten yang bergelombang dan berlumpur membuat ban motor yang dinaiki Sari kempes. Alhasil, dalam perjalanannya, Sari tidak kuat lagi mengandung hingga harus melahirkan di jalan.

Dulhani menyebut, peristiwa ibu hamil melahirkan bukan di fasilitas kesehatan sebenarnya merupakan hal biasa di daerahnya. "Sudah sering, ada yang melahirkan di rawa hingga lumbung padi. Kalau ada yang sakit, seperti malaria, juga biasanya hanya pakai air dari dukun," ucapnya.

Dulhani menjelaskan, pengurus desa sebenarnya sudah berkali-kali meminta bantuan ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak untuk disediakan puskesmas pembantu (pustu) di Desa Cibarani. Tujuannya agar warganya tidak terlalu jauh untuk mendapatkan layanan kesehatan. Masalah tiadanya angkutan umum hingga akses jalan yang buruk membuat warganya butuh perjuangan keras demi mendapatkan layanan bidan. Sayangnya, semua usahanya belum mendapatkan respons dari Pemkab Lebak.

"Namanya orang kecil ya, kalau minta bantuan kabupaten atau provinsi sulit. Akses jalan dan fasilitas kesehatan ini sifatnya dibutuhkan segera untuk sekitar 2.000 lebih warga dan 700 kepala keluarga (KK), karena sehat itu mahal," kata Dulhani yang mengaku hanya bisa pasrah dengan kondisi sekarang.

Kasus ibu hamil kesulitan mendapatkan akses kesehatan di Kabupaten Lebak sebenarnya bukan kali pertama terjadi. Pada September 2019, juga ramai kasus seorang ibu hamil, Kenti (41), di Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, yang terpaksa ditandu ke puskesmas lantaran akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Insiden tersebut bahkan menyebabkan bayi dalam kandungan ibu hamil tersebut meninggal sebelum mendapat pelayanan medis.

Bupati Lebak Iti Octavia Jayabaya mengatakan, tiap-tiap kepala desa atau lurah hendaknya menegakkan Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 yang mengharuskan setiap rumah memasang bendera khusus untuk menandakan kalau di dalamnya ada ibu hamil. Hal itu dilakukan agar warga lain siaga dan ikut membantu keluarga tersebut ketika menjelang momen melahirkan. "Kita akan evaluasi. Ternyata, tidak dijalankan oleh seluruh desa, maka akan kita adakan revisi supaya tidak hanya ditegur yang tidak melakukan, tapi juga disanksi," ucap Iti.

Dia mengaku, akan menegakkan aturan ibu hamil untuk melakukan persalinan di fasilitas dan petugas kesehatan yang resmi. Hal itu penting lantaran warganya masih banyak yang memilih menggunakan jasa paraji (dukun beranak). Dia tidak ingin warga yang tinggal di Lebak malah lebih percaya dengan paraji dibandingkan tenaga medis. Karena itu, pihaknya bakal menyusun aturan agar ketika ada ibu hamil melahirkan, paraji juga wajib bertanggung jawab apabila terjadi insiden buruk.

"Ada satu kasus di satu kecamatan yang meninggal sampai tujuh orang yang dilakukan oleh paraji yang sama. Ketika paraji menghilangkan satu nyawa seseorang, bisa dikenakan sanksi pidana," ucap politikus Partai Demokrat tersebut. n alkhaledi kurnialam ed: erik purnama putra


×