OLEH Abdurrahman Harits, Muh. Wahyu Apriliandi (Mahasiswa Program Magister Ilmu Perencanaan Wilayah FEM IPB), Dr. Sahara (Direktur International Trade Analysis and Policy Studies dan Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB), Syarifah Amaliah (Peneliti International Trade Analysis and Policy Studies FEM IPB dan Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB)

Isu strategis utama pembangunan berbasis wilayah di Indonesia sangat terkait dengan tingginya ketimpangan antarwilayah. Untuk mengatasi hal tersebut, orientasi pertumbuhan ekonomi melalui koridor pertumbuhan dengan prinsip pusat-pusat pertumbuhan dengan basis keunggulan wilayah merupakan langkah strategis yang dapat mendorong peningkatan nilai tambah, devisa, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan.

Hal ini tertuang dalam arah pembangunan nasional yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, yakni memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dengan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor prioritas yang diharapkan untuk menghasilkan dampak berganda terhadap pertumbuhan ekonomi.

Sebagai salah satu langkah pemerataan potensi pariwisata di Indonesia, pemerintah menghadirkan sebuah konsep yang disebut dengan Destinasi Prioritas Pariwisata yang diimplementasikan sejak tahun 2016. Penunjukkan 10 Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Presiden Joko Widodo menggunakan istilah “Bali Baru”.

Istilah tersebut digunakan mengingat masifnya kunjungan wisatawan lokal maupun Bali destinasi pariwisata internasional. Dua DPSP yang ditetapkan di antaranya adalah Mandalika yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) serta Labuan Bajo yang terletak di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang berada wilayah Bali-Nusa Tenggara.

Merujuk pada RPJMN 2020-2024, secara spesifik pembangunan Wilayah Nusa Tenggara diarahkan untuk mendorong transformasi perekonomian dengan memperkuat peran sebagai pintu gerbang pariwisata ekologis melalui pengembangan industri meeting, incentive, convention, exhibition (MICE).

Penempatan destinasi wisata prioritas di wilayah tersebut tentunya penting sebagai upaya pengentasan kemiskinan. Mengingat persentase penduduk miskin di wilayah Bali dan Nusa Tenggara yang berada di angka 13,29 persen, tentunya perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut karena angka tersebut berada di atas persentase kemiskinan nasional. Utamanya, tingkat upah sebagai pendapatan masyarakat dan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi kondisi kemiskinan di suatu wilayah. Arsyad (1997) menyatakan bahwa peningkatan upah nominal merupakan faktor penting dalam upaya pengentasan kemiskinan di negara berkembang.

Persentase penduduk miskin berdasarkan kabupaten/kota di wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2023 berkisar antara 2,3 persen hingga 31,78 persen dengan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi yang memiliki persentase kemiskinan tertinggi. Sementara itu, komparasi upah minimum di level kabupaten/kota wilayah Bali dan Nusa Tenggara pada tahun 2023 berkisar antara Rp 2.123.994 hingga Rp 3.163.837. UMK terendah berada di hampir setiap kabupaten yang ada di Provinsi NTT, sedangkan UMK tertinggi berada di Kabupaten di Provinsi Bali.

Korelasi negatif antara upah minimum dengan kemiskinan dapat dikonfirmasi pada kasus wilayah Bali dan Nusa Tenggara di tahun 2018 maupun di tahun 2023. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi upah yang diterima masyarakat di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, memiliki hubungan dengan penurunan persentase penduduk miskin di wilayah tersebut.

Selanjutnya, klasterisasi dapat pula dilakukan untuk mengidentifikasi hubungan antara upah minimum dengan kemiskinan. Klasterisasi ini dibuat dengan membandingkan persentase penduduk miskin dan persentase nasional dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) dengan persentase penduduk miskin nasional dan upah minimum di level nasional.

Adapun persentase penduduk miskin nasional berada di angka 9,36 persen serta upah minimum nasional di angka Rp 2.925.000 pada tahun 2023. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, klasterisasi level kabupaten/kota di Wilayah Bali dan Nusa Tenggara dapat digolongkan menjadi tiga klaster.

Hanya terdapat dua kabupaten/kota yang memiliki tingkat upah di atas rata-rata nasional serta memiliki persentase kemiskinan di bawah persentase nasional. Sementara itu, terdapat 10 kabupaten yang mayoritas merupakan bagian dari Provinsi Bali memiliki UMK di bawah rata-rata nasional, namun memiliki persentase kemiskinan di bawah rata-rata nasional. Hal ini sejalan dengan penelitian dari Yoga et al, (2022) yang menunjukkan bahwa terdapat variabel lain yang lebih berhubungan dengan tingkat kemiskinan di wilayah Bali selain dari tingkat upah yang diperoleh.

Sementara itu, mayoritas Kabupaten dan Kota di wilayah NTT dan NTB (29 Kabupaten) memiliki persentase penduduk miskin di atas rata-rata nasional dengan tingkat UMK yang berada di bawah. Artinya, kedua provinsi tersebut sesuai dengan korelasi penjelasan hubungan UMK dan persentase penduduk miskin, sehingga intervensi peningkatan upah pada upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten/Kota tersebut direkomendasikan untuk dilakukan.

Selain kebijakan upah minimum, perlu juga dipahami bahwa kemiskinan memiliki keterkaitan dengan unsur-unsur spasial seperti lokasi pemukiman, layanan sosial dan kesehatan pendidikan dan akses terhadap sumber daya alam, serta konektivitas. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ekonomi juga dapat difokuskan pada perbaikan enabling environment dalam perekonomian yang mempertimbangkan unsur-unsur kewilayahan yang disesuaikan dengan kondisi sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya alam (SDA) guna mencapai pembangunan dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat