Iqtishodia
Ekonomi Politik Kebijakan Hilirisasi Industri
Aktivitas hilirisasi industri merupakan aktivitas yang bernilai kebaikan.
OLEH Dr. Muhammad Findi Alexandi, S.E, M.E (Dosen Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB)
Keberhasilan kebijakan hilirisasi industri di Indonesia akan sangat dipengaruhi oleh keunggulan SDM dan ketersediaan infrastruktur yang memadai
Proses kegiatan pengolahan industri dari bahan baku menjadi barang setengah jadi atau bahkan barang jadi merupakan sesuatu yang bersifat fundamental. Hilirisasi bermanfaat bagi peningkatan nilai tambah dan dan peningkatan kesejahteraan bagi suatu bangsa yang mengandalkan industri sebagai penopang utamanya.
Setiap negara, termasuk Indonesia, harus mampu mengolah barang-barang mentah menjadi barang yang lebih bermanfaat, baik manfaat secara nilai guna dan juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan memiliki kontribusi yang besar terhadap sumbangsih peningkatan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita warga masyarakat.
Apabila pemerintah tidak mengupayakan proses pengolahan barang menjadi lebih berguna, baik pada berbagai sektor industri seperti pengolahan pangan, maupun sektor industri nonpangan seperti industri yang bersumber pada sumber daya alam mineral, maka hanya akan menyisakan kegagalan di dalam peningkatan perekonomian di masa depan.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penghiliran atau hilirisasi adalah proses pengolahan bahan baku menjadi barang siap pakai. Dengan begitu, penghiliran industri berarti mengelola komoditas dari bidang industri tertentu dengan tujuan mengoptimalkan produk yang bernilai jual lebih tinggi. Maka dengan demikian, bisa kita pahami hilirisasi itu bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah barang, sekaligus juga meningkatkan kemanfaatan barang tersebut yang akan dipergunakan oleh para konsumen atau pengguna.
Proses hilirisasi merupakan penguatan awal di sektor hulu atau pengadaan bahan baku yang kemudian diproses lebih lanjut dengan bantuan teknologi serta sumber daya manusia tertentu yang dapat menghasilkan produk-produk barang ataupun jasa akhir. Aktivitas hilirisasi tidak saja terhenti pada saat pengadaan bahan baku yang dilaksanakan di industri hulu, tetapi yang paling utama adalah harus mampu sampai pada titik akhir yaitu pencapaian menghasilkan barang jadi yang bermanfaat bagi masyarakat dengan nilai ekonomi yang menguntungkan.
Peran negara melalui paket kebijakan yang mendukung aktivitas hilirisasi sangat diharapkan di dalam proses perkembangan pada produk turunan sektor pertanian, pertambangan, dan manufaktur. Pihak swasta harus mampu banyak melakukan inovasi produk sehingga barang maupun jasa yang dihasilkan memenuhi kriteria masyarakat yang memang sangat mementingkan kenyamanan atas produk maupun jasa yang mereka beli.
Jika suatu barang telah hadir di masyarakat sesuai dengan ekspektasi publik, maka barang tersebut akan terus diminta dan hal ini akan memperpanjang masa kemanfaatan produk yang dihasilkan atas hasil hilirisasi. Sebaliknya jika barang dan jasa yang dihasilkan merupakan kegagalan dari proses realisasi yaitu buruk kualitasnya dan juga sedikit pasokannya maka hal itu akan menyebabkan kegagalan produk yang diperkenalkan kepada masyarakat, tersebut cepat ataupun lambat.
Masyarakat juga harus menyadari bahwa proses hilirisasi memerlukan sumber daya manusia yang unggul sehingga pemanfaatan tenaga buruh optimal berasal dari sumber daya manusia lokal bukan memanfaatkan dari sumber daya manusia asing.
Aktivitas hilirisasi industri merupakan aktivitas yang bernilai kebaikan karena di sana ada upaya untuk saling tolong-menolong akan menghasilkan berbagai macam manfaat. Manfaat itu tidak hanya secara ekonomi yaitu pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, tetapi juga akan munculnya suatu hubungan industrial yang saling menguntungkan antara pemilik modal, sumber daya alam yang termanfaatkan, dan tenaga manusia yang secara optimal berasal dari pemanfaatan buruh lokal yang bernilai kesejahteraan sosial.
Aktivitas industri hilirisasi memang juga tidak mudah apabila tidak dipersiapkan secara optimal dalam hal peningkatan mutu sumber daya manusia yang akan menjadi ganda terdepan di dalam operasionalisasi aktivitas hilirisasi yang sangat mengedepankan padat modal. Sumber daya alam yang terhimpun menjadi sia-sia apabila tidak dapat dimanfaatkan melalui proses yang terintegrasi antara pemanfaatan buruh dan teknologi tepat guna.
Oleh karena itu. ada beberapa hal penting yang harus disiapkan oleh segenap stakeholder yang terlibat di dalam aktivitas ekonomi yang bernilai tinggi ini.
Pertama, kesiapan sarana dan prasarana infrastruktur yang akan melakukan aktivitas industri sektor hulu yakni penyediaan bahan baku dasar sebagai input awal kegiatan industri berbasis hilirisasi.
Kedua, penyediaan sumber daya manusia berupa tenaga kerja lokal yang harus terampil dan terdidik serta memiliki kecakapan di dalam moral sehingga mampu melakukan aktivitas serangkaian industri hilirisasi sesuai dengan konsep dan metode produksi yang direncanakan.
Ketiga, pemanfaatan teknologi tepat guna yang mampu mengolah bahan baku menjadi barang jadi secara efisien dan memiliki tingkat utilitas produk di dalam menghasilkan produk akhir yang sesuai dengan rencana produksi dan ekspektasi konsumen.
Keempat, memastikan bahwa produk akhir dari industri berbasis hilirisasi memiliki tingkat penjualan yang memenuhi ekspektasi perusahaan yang dapat diterima oleh pasar dan menghasilkan nilai jual tinggi dan keuntungan yang optimal.
Kelima, peran aktif pemerintah dengan membuat berbagai paket regulasi atau kebijakan yang mendukung optimalisasi dan efisiensi serta kepastian operasional serta pasar demi keberlangsungan industri domestik yang bersaing di tingkat global.
Sarana infrastruktur
Aktivitas industri apa pun yang ada di suatu negara sudah pasti membutuhkan yang namanya sarana infrastruktur yang mendukung kegiatan pengolahan bahan baku menjadi barang jadi tersebut. Berbagai macam infrastruktur yang sangat penting di dalam melaksanakan aktivitas industri berbasis hilirisasi di antaranya akses jalan, pergudangan, tenaga listrik, akses telekomunikasi berbasis digital, bandara, pelabuhan serta saluran irigasi.
Penyediaan sarana infrastruktur yang memenuhi kriteria yang baik akan sangat mampu mendukung percepatan program nasional hilirisasi di berbagai macam sektor produksi yang dihasilkan. Sarana infrastruktur tidak terbatas pada jumlah yang banyak saja, tetapi juga harus berkualitas. Sehingga, ketika dimanfaatkan dalam mendukung aktivitas ekonomi industri maka seluruh sarana infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dan terbukti mendukung program hilirisasi yang dijalankan oleh setiap negara.
Contohnya perusahaan yang akan melakukan program hilirisasi pada komoditas kelapa sawit menjadi produk turunan kelapa sawit, seperti minyak sawit dan produk pangan margarin berbasis sawit, akan berhasil apabila akses pengiriman barang dari pabrik ke konsumen dapat dilalui dengan akses jalan raya. Selain itu, serta pergudangan yang mampu menjaga mutu produk olahan yang terjaga dengan aman di gudang.
Demikian pula contoh kasus yang lain seperti ketersediaan aliran listrik dan akses telekomunikasi digital akan sangat mendukung proses transaksi penjualan dan pembayaran dari pembeli kepada penjual secara cepat tanpa harus mengantri transaksi tunai.
Adapun pendapat lain mengungkapkan bahwa infrastruktur merupakan segala jenis fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat umum guna mendukung berbagai aktivitas masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya. Dengan arti lain, infrastruktur merupakan semua fasilitas, entah itu fisik ataupun nonfisik yang dibangun oleh pihak pemerintah atau perorangan guna memenuhi keperluan dasar masyarakat dalam lingkup ekonomi dan sosial.
Pada umumnya, infrastruktur merujuk pada pembangunan secara fisik untuk fasilitas umum, misalnya jalan raya, pelabuhan, sekolah, rumah sakit, pengolahan limbah, air bersih, bandar udara, dan masih banyak lagi. Selain itu, infrastruktur juga bisa merujuk pada hal-hal yang teknis seperti mendukung kegiatan ekonomi dengan cara menyediakan moda transportasi, distribusi barang dan juga jasa, dan lain sebagainya.
Pengertian infrastruktur menurut N Gregory Mankiw dalam ilmu ekonomi, yaitu sebuah wujud modal publik atau public capital yang terdiri dari jembatan, jalanan umum, sistem saluran pembuangan, dan lainnya sebagai salah satu investasi yang dilakukan oleh pemerintah. Pengertian infrastruktur menurut Neil S. Grigg yaitu sebuah sistem fisik yang menyediakan sarana pengairan, drainase, transportasi, bangunan gedung, dan fasilitas fisik yang diperlukan untuk bisa memenuhi berbagai keperluan dasar manusia, baik kebutuhan ekonomi maupun kebutuhan sosial (Rosyida, 2023).
Berdasarkan informasi dan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), negara turut mendukung secara penuh bertanggung jawab atas pembangunan sumber daya air, jalan dan jembatan, keciptakaryaan, serta perumahan. Masyarakat harus memahami, demikian pula pelaku usaha harus yakin bahwa program penyediaan dan pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara terintegrasi melalui proses kerja sama dan kesepahaman semua pihak.
Penyediaan infrastruktur pada prinsipnya merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai pihak yang paling berperan dalam penyediaan barang publik tersebut. Anggaran pemerintah setiap negara untuk penyediaan infrastruktur relatif besar dibandingkan dengan sektor lainnya karena infrastruktur ini semacam pembuka aktivitas-aktivitas yang lain baik itu aktivitas ekonomi industri pendidikan kesehatan sosial dan budaya.
Berikut ini kasus menyangkut seberapa besar anggaran yang disiapkan oleh pemerintah di Indonesia di dalam penyediaan barang publik berupa jalan raya termasuk jalan tol. Kementerian PUPR menargetkan Pembangunan jalan nasional baru sepanjang 354 km dan Jembatan sepanjang 20.188 meter.
Kementerian PUPR melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Marga menyatakan akan terus melanjutkan pembangunan di bidang konektivitas, terutama penyelesaian infrastruktur jalan dan jembatan yang sudah mulai dibangun dan pemanfaatan infrastruktur yang sudah terbangun.
Menurut Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, pada tahun 2022 Ditjen Bina Marga mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 39,7 triliun, yang digunakan untuk program infrastruktur konektivitas sebesar Rp 37,3 triliun (93,94 persen) dan sebesar Rp 2,4 triliun (6,06 persen) untuk program dukungan manajemen seperti kebutuhan gaji pegawai dan belanja operasional. Berbagai rintangan dan ujian harus mampu dilalui oleh seluruh staf pegawai di lingkungan Kementerian PUPR sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat.
Data dan informasi dari Kementerian PUPR tersebut sudah bisa kita pastikan bahwa komitmen setiap pemerintahan di negara manapun dalam pembangunan jalan raya jembatan dan berbagai macam sarana yang berhubungan dengan bangunan fisik jalan raya sebagai infrastruktur konektivitas orang dan barang selalu mendapatkan prioritas yang besar.
Hal ini sudah dapat dipahami dan sangat wajar berhubung Indonesia adalah suatu kawasan yang sangat luas daratannya dan itu perlu didukung oleh sarana jalan raya yang akan menghubungkan lalu lintas manusia dan barang yang akan mendukung kegiatan perekonomian dan hubungan sosial antarmasyarakat. Aktivitas manusia yang sangat dinamis baik dalam aktivitas perekonomian berbisnis berdagang melakukan transaksi di lapangan hulu maupun hilir dan yang utama dalam rangka mendukung program nasional hilirisasi semuanya perlu didukung oleh ketersediaan infrastruktur jalan, baik yang tidak berbayar maupun berbayar.
Pemerintah melalui dinas tertentu juga banyak membangun berbagai macam bendungan-bendungan yang nantinya akan sangat berperan dalam pengaturan air bagi kegiatan proses produksi gabah, sehingga pasokan air dapat terjamin dan dapat dipastikan pasokan air memenuhi kriteria proses produksi gabah secara normal. Anggaran yang disiapkan oleh pemerintah dalam membangun irigasi melalui bendungan-bendungan di setiap kabupaten ataupun kota merupakan satu prinsip yang harus terjaga dalam memastikan kegiatan produksi gabah dapat terlaksana dengan baik tanpa ada gangguan pasokan air yang akan sangat berperan penting keberhasilan swasembada pangan.
Pemerintah setiap negara termasuk di Indonesia akan menyediakan anggaran yang sangat besar dalam pembangunan irigasi yang sangat penting sebagai infrastruktur pertanian pangan dan sebagai barang modal yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan ekonomi nasional.
Prasarana infrastruktur lain yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi adalah pelabuhan dan juga bandara. Kedua infrastruktur ini sangat berperan penting di dalam menghubungkan lalu lintas barang dan juga orang yang akan digunakan di dalam kegiatan proses produksi Baik proses produksi pertanian maupun industri manufaktur. Bandara yang disediakan oleh pemerintah dan juga pelabuhan yang tersedia sangat berperan di dalam memastikan pasokan bahan baku dan juga menjual barang-barang jadi yang telah diproduksi di dalam negeri atau di suatu daerah.
Pembangunan bandara dan juga pelabuhan sangat penting karena juga menjadi salah satu pintu masuk dan juga pintu keluar bagi lalu lintas manusia dengan segala aktivitas yang mereka kerjakan baik aktivitas produksi ekonomi sosial politik budaya dan keamanan sekalipun. Pembangunan bandara dan pelabuhan merupakan miniatur dari pembangunan ekonomi sebuah negara.
Apabila bandara dan pelabuhan terlihat megah dan mampu memberikan layanan yang maksimal bagi para pengunjungnya atau bagi orang yang memanfaatkannya maka itu terminal keberhasilan suatu negara.
Pemerintah menyadari pentingnya pembangunan irigasi, juga sangat memikirkan dan bertanggung jawab dalam penyediaan infrastruktur bandara dan pelabuhan. Sejumlah anggaran APBN dan APBD dipacu untuk menyediakan barang publik bandara dan pelabuhan ini yang nantinya akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian suatu wilayah ataupun negara. Seperti halnya sifat barang-barang modal yang lain, bandara dan pelabuhan akan terasa manfaatnya ketika aktivitas di bandara maupun di pelabuhan dapat meningkatkan volume produksi dan perdagangan, serta lalu-lintas manusia yang banyak bergerak dalam aktivitas perdagangan jasa.
Bandara dan pelabuhan yang baik harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, dan kepastian dalam menghubungkan kepentingan orang dan barang tersebut menuju wilayah atau negara yang dituju. Semakin lengkap fasilitas bandara dan pelabuhan, maka akan semakin memudahkan lalu lintas barang dan orang yang nantinya juga akan meningkatkan pendapatan nasional serta mampu menyerap banyak tenaga kerja.
Penyediaan infrastruktur bandara dan pelabuhan selain memerlukan banyak dana. juga memerlukan waktu yang cukup lama mengingat diperlukan kawasan yang luas serta pembangunan yang detail serta diprediksi mampu menampung banyak orang dan banyak barang yang harus diangkut melalui fasilitas bandara pelabuhan. Besarnya anggaran yang diperlukan dalam membangun bandara dan pelabuhan menunjukkan betapa krusialnya penyediaan infrastruktur ini.
Semakin aktif kegiatan produksi di sektor hulu maupun di sektor hilir, maka secara otomatis juga semakin besar dan luas area bandara dan pelabuhan yang dibutuhkan. Masyarakat dan juga pemerintah harus mau membahu dalam penyediaan infrastruktur bandara dan pelabuhan ini mengingat anggaran yang sangat besar terkadang tidak mampu didukung oleh pemerintah pusat maupun daerah sekalipun tetapi perlu juga dilakukan sebuah mekanisme kerja sama antarlembaga.
Peran SDM dalam politik hilirisasi
Peran sumber daya manusia dalam aktivitas industri berbasis hilirisasi merupakan hal yang sangat penting dan mutlak untuk disiapkan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan. Jika suatu bangsa ingin mendapatkan kesuksesan dalam program hilirisasi pada berbagai sektor baik sektor pertanian maupun manufaktur maka peningkatan SDM harus disiapkan secara optimal dan berkelanjutan mulai dari jenjang yang paling rendah sampai dengan jenjang yang paling tinggi.
Negara perlu menyiapkan anggaran yang optimal dalam program peningkatan kualitas sumber daya manusia yang mampu mengisi setiap program kerja yang ada di sektor hulu dan juga di sektor hilir secara berkesinambungan.
Peningkatan kualitas SDM dalam hal peningkatan soft skill atau keterampilan di berbagai jenjang pendidikan akan menentukan keberhasilan program kerja hilirisasi. Peningkatan mutu pendidikan atau guru yang berhubungan dengan program hilirisasi sangat diperlukan dalam rangka transfer ilmu secara efektif sehingga akan mencetak generasi pekerja yang akan aktif di berbagai sektor yang mengolah bahan baku menjadi barang jadi akan senantiasa berlangsung sesuai dengan rencana.
Program pendidikan di jenjang pendidikan tingkat lanjut yang secara khusus menyiapkan tenaga kerja yang terampil di sektor industri manufaktur pertanian dan pertambangan menjadi unsur pendukung utama sehingga pemanfaatan buruh tidak harus mengambil dari luar melainkan memanfaatkan sumber daya manusia dari dalam negeri sendiri.
Program-program peningkatan sumber daya manusia dimulai dari tingkat pendidikan paling dasar di mana setiap murid diajarkan untuk memahami apa itu yang dinamakan dengan aktivitas ekonomi industri berbasis hilirisasi. Pemerintah melalui tenaga pendidik yang ada di level pendidikan dasar dan menengah menjelaskan dan memberikan satu motivasi tentang pentingnya mengolah sumber daya alam yang dimiliki untuk dijadikan barang jadi yang lebih bermanfaat dan bernilai ekonomi tinggi.
Pemahaman yang benar tentang bagaimana pentingnya pendidikan mengenai kegiatan pengolahan setiap sumber daya alam yang dibantu dengan teknologi tertentu dan sumber daya manusia yang unggul pada akhirnya akan menumbuhkembangkan rasa cinta terhadap sumber daya alam. Selain itu, ada keinginan yang besar dari setiap masyarakat untuk mau berkecimpung di dalam bisnis yang mengolah sumber daya alam menjadi barang jadi yang digunakan untuk kepentingan domestik maupun kepentingan pasar internasional.
Pemerintah juga perlu menyediakan satu institusi pendidikan tinggi yang mengedepankan tentang peningkatan keterampilan yang akan dimanfaatkan oleh setiap sarjana terapan ataupun sarjana bidang keilmuan ekonomi manajemen dan industri yang siap untuk mengisi pos-pos lembaga bisnis dan industri pada berbagai level usaha baik usaha mikro kecil menengah dan besar. Pendidikan-pendidikan terapan seperti sekolah kejuruan dan politeknik atau sekolah vokasi menjadi kunci utama di dalam penyediaan sumber daya manusia yang akan mengisi aktivitas industri yang saat ini sedang gencar-gencarnya melakukan industrialisasi dengan memanfaatkan kekayaan sumber daya alam yang sedemikian melimpah.
Para sarjana yang lulus dari sekolah tinggi akan siap mengembangkan dan memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian yang berasal dari aktivitas industrialisasi tersebut.
Masyarakat harus menyadari bahwa program pemerintah dalam penyediaan tenaga kerja yang berwawasan intelektual dan siap mengabdi di sektor bisnis industri berbasis ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ini harus direspon dengan antusiasme yang tinggi karena sebetulnya akan menjadikan masyarakat sebagai pelaku usaha yang akan meningkatkan taraf hidup mereka di kemudian hari.
Masyarakat harus yakin bahwa hanya dengan melalui pendidikan, maka mereka akan terlepas dari pengangguran dan akan mampu mensyukuri segala nikmat yang telah Tuhan karuniakan melalui penyediaan sumber daya alam yang diolah menjadi barang jadi. Harapannya. mereka menjadi seorang pengusaha ataupun kalangan profesional yang akan membawa mereka kepada derajat kesejahteraan.
Selama masyarakat yakin bahwa aktivitas merupakan kunci utama di dalam peningkatan nilai tambah dan penyerapan tenaga kerja serta pemanfaatan seluruh potensi sumber daya alam, maka kemakmuran sebuah negara hanya tinggal menunggu waktu saja.
Program peningkatan mutu pendidikan yang memiliki hubungan dengan aktivitas industri hilirisasi perlu didukung dengan kurikulum pendidikan yang sepadan dan memastikan bahwa setiap lulusan di jenjang pendidikan setingkat sekolah menengah atas diploma maupun sarjana memang telah memenuhi kualifikasi untuk masuk ke sektor industri manufaktur berbasis hilirisasi.
Kurikulum yang berbasis pendekatan industri hilirisasi sebetulnya merupakan harapan besar dalam memanfaatkan seluruh potensi sumber daya ekonomi di setiap negara dibandingkan tidak menyediakan atau menyiapkan kurikulum yang sesuai dengan permintaan pasar tenaga kerja di sektor industri yang berbasis hilirisasi.
Investasi sumber daya manusia yang unggul akan menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi beban pemerintah karena setiap sumber daya manusia yang disiapkan oleh pemerintah melalui jalur pendidikan formal akan membentuk pribadi-pribadi dan masyarakat yang produktif serta berkarakter positif.
Perguruan tinggi yang ada di Indonesia harus menyiapkan berbagai macam program kurikulum yang mendukung kebijakan pemerintah di dalam industrialisasi yang mengutamakan kesiapan sumber daya manusia yang akan mengisi pos-pos pimpinan perusahaan yang bergerak di dalam program besar hilirisasi ini.
Aktivitas kampus dengan segenap tenaga pengajarnya harus menyiapkan program ajar serta praktik-praktik yang memungkinkan mahasiswa mengetahui apa yang harus dilakukan ketika mereka lulus dan bekerja di sektor industri berbasis sterilisasi.
Anggaran kurikulum beserta praktek lapangan yang ada di setiap kampus tidak hanya menyiapkan tenaga sumber daya manusia yang cakap secara teknis, tetapi juga menyiapkan mental yang betul-betul siap untuk berkompetisi dan berkomitmen secara sungguh-sungguh di dalam meningkatkan produktivitas kerja mereka.
Pendidikan moral menjadi sangat penting bagi setiap lulusan yang akan mengisi pos-pos manajemen di industri berbasis bangunan barang jadi, karena akan sangat menentukan masa depan karir mereka ketika bekerja di sektor industri berbasis hilirisasi di masa depan.
Tenaga kerja di Indonesia masih didominasi oleh pekerja berkeahlian rendah atau low skill. Hal tersebut diungkapkan oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia dalam kegiatan Sosialisasi Pemagangan dan Kuliah Umum bersama APINDO dan GAPKI.
Disebutkan bahwa dari data Bappenas tahun 2018 diketahui pekerja di sektor pertanian dan industri sebagian besar berkeahlian rendah. Dari total pekerja sebanyak 121,02 juta sekitar 99,41 persen pekerja di sektor pertanian adalah berkeahlian rendah, 0,47 persen berkeahlian menengah, dan hanya 0,13 persen berkeahlian tinggi.
Kondisi tersebut tak jauh berbeda di sektor manufaktur dimana sebanyak 90,45 persen berkeahlian rendah, 6,52 persen berkeahlian menengah, dan 3,03 persen berkeahlian tinggi. Sektor jasa dan lainnya cenderung membutuhkan keahlian menengah dan tinggi dengan potret sebanyak 14,36 persen berkeahlian tinggi, 52,74 persen berkeahlian menengah, dan 32,90 persen berkeahlian rendah.
Regulasi pendukung kebijakan hilirisasi
Kebijakan industri berbasis hilirisasi tentu harus didukung oleh berbagai macam paket regulasi yang disiapkan oleh pemerintah. Pola kebijakan yang mempermudah perizinan, dukungan permodalan, serta akses pemasaran, dan dukungan teknologi berbagai macam pihak akan sangat memuluskan politik hilirisasi ini saat sekarang dan juga di masa yang akan datang.
Negara ketika memastikan hendak membuat kebijakan hilirisasi, maka harus disiapkan berbagai macam program-program kebijakan dan regulasi yang dapat mempercepat proses industri berbasis hilirisasi.
Fokus pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah menyangkut kebijakan dan regulasi yang mendukung program hilirisasi ini adalah menyangkut kemudahan dalam perizinan bagi investor lokal maupun luar negeri yang ingin berpartisipasi dalam mendukung ekonomi industri Indonesia yang berbasis pengolahan bahan baku menjadi barang jadi baik di sektor pertanian, pertambangan maupun manufaktur. Regulasi sektor perizinan yang mengatur kebijakan hilirisasi akan menjadi titik awal keberlangsungan program pemerintah di masa yang akan datang.
Kemudahan perizinan akan menjadi penentu keberlangsungan kebijakan ini dapat dilakukan ataupun tidak di masa yang akan datang. Pemerintah melalui regulasi yang ditetapkan di berbagai sektor yang mengedepankan industri berbasis hilirisasi harus membuat satu peraturan yang memudahkan dalam penciptaan proses industri yang berkelanjutan dan mendukung setiap pelaku usaha untuk dengan mudah melakukan aktivitas penyediaan bahan baku, barang modal, teknologi tepat guna serta tenaga kerja yang terampil.
Tujuan dari hal tersebut agar proses menciptakan produk-produk barang jadi semakin mudah dan masif di berbagai sektor industri. Peran pemerintah dapat berhasil dalam menciptakan berbagai macam produk turunan dari bahan baku yang disediakan di sektor hulu menjadi barang jadi yang disediakan di sektor hilir berkat kemudahan dan dukungan regulasi yang tidak menyulitkan pelaku usaha untuk membuka aktivitas bisnisnya secara berkesinambungan.
Regulasi di sini artinya ada regulasi yang ramah terhadap pelaku usaha dan menghindarkan berbagai macam perizinan yang panjang serta berbiaya tinggi.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.
TERBARU
Nasional | Berlangganan
Situasi di Intan Jaya Rawan, OPM Masih Menyerang
Arsitektur | Berlangganan
Pesona Arsitektur Masjid Said Naum
Login Gmail
Login Facebook