Calon jemaah umroh menunggu kepastian keberangkatan ke Tanah Suci Mekah di Terminal 3 Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (27/2).Foto : Thoudy Badai | Thoudy Baday/Republika
06 Mar 2020, 02:00 WIB

Berharap Larangan Umrah Berakhir

Pelarangan umrah belum berdampak signifikan pada bisnis travel

Nunung Nurhayati (50 tahun) berencana untuk pergi beribadah umrah pada awal April mendatang. Warga Kuningan, Jawa Barat itu hendak berangkat  lewat salah satu biro perjalanan di Bandung. Adanya moratorium perjalanan umrah dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi sejak 27 Februari pun membuat Nunung waswas. Dia khawatir rencananya pergi ke Tanah Suci batal akibat pelarangan tersebut. "Mudah-mudahan April itu sudah bisa berangkat, saya serahkan saja sama travelnya di Bandung yang mengurus," kata dia saat berbincang dengan Republika belum lama ini.

Penutupan sementara akses masuk bagi peziarah maupun wisatawan dari 22 negara terdampak Corona dilakukan Pemerintah Saudi. Mereka mengantisipasi wabah virus Covid-19 masuk ke Tanah Suci.  Indonesia pun menjadi salah satu negara yang terdampak kebijakan Arab Saudi. Setelah keluarnya kebijakan itu, banyak calon jamaah umrah Indonesia yang harus menunda perjalanan umrah.

Empat puluh jamaah umrah dari biro perjalanan Sa’i Travel salah satunya. Mereka dijadwalkan bertolak ke Tanah Suci pada 26 Februari dari Bandara Adi Sucipto, Yogyakarta. Para jamaah harus transit di Kuala Lumpur, Malaysia. Disana, rombongan ini baru memperoleh informasi adanya kebijakan Arab Saudi terkait pelarangan umrah untuk sementara.

 
Selama masyarakat bisa menerima ini dengan sabar dan tawakal bahwa ini diluar kemampuan kita bersama survive.
   

Pengurus Sai Travel Ikin Asyim menjelaskan,  saat memperoleh informasi terkait pelarangan umrah dari Arab Saudi, pengurus Sai travel pun berupaya meminta penjelasan dari pihak terkait. Pihak travel pun lantas meminta pihak maskapai untuk memfasilitasi jamaah menuju hotel sambil menunggu adanya kepastian. Setelah adanya kepastian tentang pelarangan umrah tersebut, puluhan jamaah Sai travel pun terpaksa kembali pulang ke Tanah Air. “Semua jamaah akhirnya dimasukan ke hotel dan disiapkan tiket pulang,” tutur Pengurus Ikin Asyim kepada Republika beberapa waktu lalu. 

Terkait

Meski para jamaah harus menunda umrah karena adanya kebijakan dari Arab Saudi,  tak ada satu pun jamaah Sai Travel yang mengundurkan diri atau membatalkan umrah. Menurut Ikin, jamaah memilih menanti hingga dicabutnya larangan atau penundaan ibadah umrah sementara waktu oleh pemerintah arab Saudi. Ikin pun berharap pelarangan umrah yang dikeluarkan Arab Saudi tidak berlangsung lama. Namun demikian, bila moratorium diperpanjang, dia berharap pemerintah bisa menggratiskan pengurusan perpanjangan visa. 

Ikin mengaku, sampai saat ini pelarangan umrah belum berdampak secara signifikan terhadap travelnya. Tak satu pun jamaah yang membatalkan berumrah karena prosedurnya akan jauh lebih lama.Salah satu jamaah Sai Travel, Supri mengatakan dirinya sempat kaget mendapat info tentang kebijakan Arab Saudi tersebut.  Dia berharap kebijakan larangan Arab Saudi tak berlangsung lama sehingga dia bisa berangkat ke Tanah Suci. "Harapan kami semua jamaah bisa diberangkatkan lagi setelah pemerintah Arab membuka lagi kunjungan umat Islam untuk umrah,"kata dia.

Sekretaris Jenderal Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umrah Republik Indonesia (Amphuri), Firman M Nur menjelaskan sampai saat ini Arab Saudi belum mengonfirmasi tentang kepastian kapan berakhirnya pelarangan umrah tersebut. Firman juga meluruskan bahwa kabar tentang masa pelarangan umrah yang dikeluarkan Arab Saudi berlangsung sampai 14 Maret merupakan informasi yang keliru. Menurut dia, informasi itu merupakan pemberitahuan dari Saudi Airline untuk mengajukan reschedule atau penjadwalan ulang pemberangkatan."Tidak pernah ada ketetapan apapun dari Arab Saudi untuk tanggal dibukanya kembali umrah,"kata Firman.

Firman menjelaskan hasil rapat koordinasi dengan pemerintah memutuskan tidak adanya refund (pengembalian dana) dalam penangguhan sementara pemberangkatan umrah karena dampak kebijakan Arab Saudi. Dalam rapat koordinasi tersebut diputuskan rescedule atau penjadwalan ulang untuk pemberangkatan jamaah umrah. 

Firman menilai penyelenggara perjalanan umrah (PPU) dan asosiasi penyelenggara perjalanan umrah cukup tanggap merespon kebijakan Arab Saudi yang dikeluarkan mendadak. Banyak jamaah yang sebelumnya menunggu di Bandara segera dibawa ke hotel dan diurus kepulangan ke tempat asalnya masing-masing. 

 
Pada masa tunggu ini, industri travel pun fokus pada bagiamana menenangkan jamaah agar bisa menerima kenyataan jika umrahnya tertunda. Mereka pun harus mendapatkan informasi yang valid bahwa ini adalah kebijakan pemerintah Arab Saudi demi kebaikan bersama. 
 

Firman pun meyakini PPU akan bisa bertahan dan tidak akan merugi selama jamaah tidak memaksakan diri untuk refund dan membatalkan keberangkatan. Terlebih menurutnya PPU sudah melakukan deposit baik ke hotel maupun pihak maskapai. Sejauh ini,  baik pihak hotel maupun maskapai juga tidak memberlakukan refund melainkan rescedule untuk penginapan dan penerbangan. "Selama masyarakat bisa menerima ini dengan sabar dan tawakal bahwa ini diluar kemampuan kita bersama insyaallah penyelenggara ini akan survive," jelas dia

Dia juga mengungkapkan jamaah juga tidak perlu resah tentang masalah perpanjangan visa bila kebijakan larangan umrah berlangsung lama. Menurut dia perpanjangan visa yang tidak digunakan bisa diurus tanp biaya. "Jadi mengurusnya lagi tidak dikenakan biaya karena dananya dikembalikan untuk distandbykan,"jelas dia. n

Antisipasi Dampak Covid-19 

 

Penutupan akses ibadah ke Tanah Suci oleh Pemerintah Arab Saudi menimbulkan efek bagi negara-negara Islam. Indonesia sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia pun tak luput dari dampak virus novel korona penyebab Covid-19. 

Pemerintah diminta segera mengambil langkah sigap dalam mengantisipasi efek domino Covid-19 demi mengamankan kuota dan pelaksanaan haji 2020. Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel menjabarkan, pihaknya optimistis pelaksanaan haji 2020 akan berjalan lancar. “KBRI (Konsulat Besar Republik Indonesia) Riyadh telah menyiapkan berbagai effort untuk menyukseskan haji tahun ini,” kata Agus saat dihubungi //Republika//, Rabu (4/3). 

Agus menjelaskan, pemerintah RI melalui KBRI Riyadh terus melakukan komunikasi dengan Pemerintah Arab Saudi terkait dengan pelaksanaan haji tahun ini. Kepastian pelaksanaan haji menjadi perhatian umat karena penutupan akses terhadap jamaah ibadah. 

Agus menceritakan kronologi penghentian penerimaan jamaah umrah dari Indonesia. Dia menyebut pada 27 Februari lalu, pukul 02.30 waktu Saudi, Kementerian Luar Negeri Kerajaan Arab Saudi mengeluarkan bayan (pernyataan) terkait suspend umrah dan kunjungan ke Kota Suci bagi jamaah di luar Arab Saudi. Usai bayan itu dikeluarkan, Agus bersama pemangku kepentingan lainnya segera melakukan komunikasi lebih lanjut demi mengamankan tujuh pesawat yang telanjur terbang dari Tanah Air. 

Pesawat-pesawat tersebut terbang dari Surabaya, Jakarta, Ujung Pandang, dan Palembang. Adapun tiga maskapai yang mengangkut jamaah tersebut adalah Saudi Airlines, Garuda Indonesia, dan Lion Air.  Lebih lanjut dia menjelaskan, di tengah kondisi darurat seperti itu, pihaknya menjalin komunikasi lewat telepon dengan Pemerintah Arab Saudi. 

“Jadi, sebagai pelayan WNI (warga negara Indonesia), saya sudah mengirimkan surat apresiasi ke Raja Salman dan pejabat terkait yang mengeluarkan izin landing-nya tujuh pesawat berpenumpang umrah tersebut,” ungkap Agus.

Meski Pemerintah Saudi telah mengonfirmasi akan membuka akses terhadap jamaah umrah pada 14 Maret nanti, Agus belum mendapatkan pemberitahuan resmi dari Pemerintah Arab Saudi terkait hal itu.

Direktur Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama Nizar Ali berharap kuota jamaah haji Indonesia tak akan terpangkas meski terdapat isu korona. Nizar pun yakin kuota itu tetap stagnan meski Pemerintah Arab Saudi telah melakukan penutupan akses untuk jamaah umrah. “Kalau kuota (haji), ya, tetap stagnan. Kuota itu harus dipenuhi. Tidak akan ada pemangkasan,” ujar Nizar saat ditemui //Republika// di kantor Kemenag, Jakarta, Rabu (4/3). 

Tak adanya pemangkasan kuota haji dinilai karena adanya cadangan jamaah haji Indonesia yang cukup besar. Berdasarkan catatannya, terdapat 4 juta jamaah haji Indonesia yang berada dalam antrean. “Sehingga, insya Allah, moratorium umrah korona ini sudah dibuka. Ya kita akan manfaatkan (momentum) itu sebaik-baiknya,” ungkap dia. 

Dia pun memastikan, pemerintah terus menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Pemerintah Arab Saudi. Dia mengeklaim data-data jamaah umrah yang ada di dua Kota Suci terus disampaikan sehingga Pemerintah Indonesia mampu mengetahui secara detail jumlah jamaah yang kembali ke Indonesia. 

Namun demikian, jika moratorium penutupan akses ibadah tidak dibuka oleh Pemerintah Arab Saudi hingga menjelang musim haji, Nizar menyatakan terdapat kemungkinan pelaksanaan haji dibatalkan. “Tapi, kalau moratorium itu dibuka menjelang musim haji, mendadak pun, kita sudah siap menjalankan (hajinya),” kata dia. 

Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan, persiapan haji yang dikaitkan dengan wabah korona dianggap telah tuntas. Dia pun berharap tak ada kendala berarti hingga musim haji tiba pada Juni nanti. “Kita berdoa mudah-mudahan saat haji ini sudah clear. Yang tahu kan cuma Tuhan. Harapan kami, sebelum itu (Juni) sudah ada kepastian,” kata dia.

Perlu diplomasi

Pengamat haji dan umrah dari UIN Syarif Hidayatullah, Dadi Darmadi, menilai pemerintah perlu melakukan diplomasi intensif terkait haji dan umrah setelah adanya penutupan akses ibadah oleh Pemerintah Arab Saudi. Meski demikian, pemerintah perlu mendahulukan kemaslahatan dari tiap-tiap hasil diplomasi yang didapat. Dia menjelaskan, jika penundaan haji sampai terjadi pada tahun ini, bakal ada penumpukan jumlah antrean haji pada tahun depan. 

Menurut dia, haji sebagai kepentingan umat Islam secara global termasuk dari kepentingan krusial bagi masyarakat Indonesia. “Artinya, pemerintah kita perlu ambil langkah diplomatis. Tapi dengan banyak catatan tentunya,” kata Dadi, Rabu (4/3). Dia menjelaskan, kewajiban haji dapat menjadi gugur menurut mayoritas ulama apabila terdapat unsur pembatalnya. Salah satu unsur pembatal itu, kata dia, bisa terjadi karena adanya wabah korona yang dikabarkan telah menjangkiti Tanah Suci. 

Dia menjelaskan, bila Pemerintah Arab Saudi belum bisa memberikan kepastian tentang dibukanya moratorium pembatasan akses ibadah, diplomasi pemerintah perlu masuk ke sana. Sebab, tanpa kepastian, sektor bisnis merupakan sektor yang paling banyak terkena imbas. “Minimal kita tahu, jika ditutup aksesnya, sampai kapan kira-kira," ujar dia. n


,
×