Foto udara suasana wilayah bantaran sungai Ciliwung | Muhammad Adimaja/Antara
29 Nov 2020, 05:13 WIB

Atasi Banjir, Pemprov DKI Kebut Normalisasi dan Sodetan Ciliwung

Ridwan Kamil siap bekerja sama untuk tangani banjir dengan membuat sodetan Ciliwung.


JAKARTA -- Dinas Sumber Daya Air (SDA) DKI Jakarta terus berkolaborasi dan meningkatkan sinergisitas dengan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) untuk menuntaskan persoalan banjir di Jakarta. Salah satunya dengan mengebut pengerjaan normalisasi dan naturalisasi kali serta pengerjaan sodetan Ciliwung.

Kepala Dinas SDA DKI Jakarta Juaini Yusuf mengatakan, kolaborasi ini sangat diperlukan mengingat persoalan banjir perlu ditangani secara komprehensif sesuai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Persoalan banjir ini harus diselesaikan mulai dari hulu hingga hilir. Dinas SDA akan fokus kepada upaya pencegahan dan penanganan banjir di Jakarta sesuai tugas pokok dan fungsinya," kata Juaini, Senin (2/3).

Juaini menjelaskan, pembebasan lahan untuk keperluan normalisasi dan sodetan Kali Ciliwung yang akan mengalirkan air ke Kanal Banjir Timur (KBT) ditargetkan rampung sebelum semester kedua 2020. "Targetnya, untuk urusan pembebasan lahan itu rampung paling lambat April mendatang," ujar dia.

Menurut dia, pembebasan lahan untuk keperluan sodetan Ciliwung menjadi tugas dari BBWSCC. Sementara untuk pembebasan lahan guna keperluan normalisasi atau naturalisasi Kali Ciliwung menjadi domain Dinas SDA.

"Untuk pengerjaan infrastruktur semua BBWSCC. Sesuai arahan dari Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), normalisasi atau naturalisasi Kali Ciliwung dan pembuatan sodetan Ciliwung harus rampung tahun ini," kata dia.

 

Ada 118 bidang tanah

photo
Warga berjalan melintasi banjir akibat luapan sungai ciliwung - (Aprilio Akbar/Antara)

Ia menambahkan, untuk keperluan normalisasi atau naturalisasi Kali Ciliwung, masih ada 118 bidang tanah yang perlu dibebaskan. "Lokasinya tersebar di Kelurahan Tanjung Barat dan Kelurahan Pejaten Timur, Jakarta Selatan. Kemudian, di Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Cililitan, Jakarta Timur," kata Juaini menjelaskan.

Sementara, pembangunan sodetan di Pondok Ranggon sudah mencapai 70 persen. Pemerintah Kota (Pemkot) Administrasi Jakarta Timur terus mengebut pengerjaan sodetan Pondok Ranggon, dari Kali Sunter ke Waduk Pondok Ranggon I sepanjang 15 meter dengan lebar tigameter dan kedalaman empat meter.

Wali Kota Jakarta Timur M Anwar optimistis pengerjaan sodetan saluran yang menghubungkan Waduk Pondok Ranggon dengan Kali Sunter dapat meminimalkan banjir di tiga kawasan di Jakarta Timur. Kawasan tersebut, yaitu Halim, Cipinang Melayu, dan Pulogadung.

"Sodetan ini sedang kita kerjakan. Dampaknya sejumlah permukiman di bantaran Kali Sunter, seperti Halim Perdanakusuma, Cipinang Melayu, dan Pulogadung bisa diatasi banjirnya," kata Anwar.

Dinas Sumber Daya Air (SDA) Provinsi DKI telah menyelesaikan pembuatan dua lokasi waduk di Kecamatan Pondok Ranggon dengan ukuran total 16,2 hektare. Waduk tersebut diprediksi sanggup menampung debit air hingga 210 ribu meter kubik.

"Waduk ini diharapkan menjadi baskom air saat kita buat sodetan dari Kali Sunter. Saya lihat waduk ini besar dan sanggup menampung," kata dia.

Kepala Sudin Sumber Daya Air (SDA) Jakarta Timur Santo mengatakan, pembangunan sodetan Pondok Ranggon untuk mengatasi genangan di sejumlah lokasi yang dilintasi Kali Sunter. Seperti di wilayah Cipayung, Lubang Buaya, Pinang Ranti, Makasar, Halim Perdanakusuma, Kebon Pala, Cipinang Melayu, dan Pondok Bambu.

"Dengan sodetan ini, air dari Kali Sunter dialihkan dan diparkir di Waduk Pondok Ranggon I sehingga bisa meminimalisasi genangan di sejumlah lokasi yang dilintasi Kali Sunter di Jakarta Timur," kata Santo.

Pembangunan sodetan dilakukan akhir Februari lalu dan ditargetkan hari ini aliran sudah tembus ke Waduk Pondok Ranggon I. Kondisi sodetan dibiarkan alami tanpa pemasangan //u ditch// ataupun cor beton karena saat ini pembangunan Waduk Pondok Ranggon I juga belum rampung.

Meski belum sepenuhnya rampung, kondisi Waduk Pondok Ranggon I sudah terbentuk dengan kedalaman mencapai tujuh meter. Waduk saat ini sudah bisa menampung debit air sekitar 210 ribu meter kubik.

"Jika pembuatan sodetan ini rampung, akan dilanjutkan dengan pembuatan sodetan tahap kedua yang terkoneksi ke Waduk Pondok Ranggon II," ujar dia.

Melalui proyek itu, Santo berharap luapan air di hilir Kali Sunter bisa diminimalkan dengan adanya pengurangan debit setelah sodetan menuju Waduk Pondok Ranggon selesai dikerjakan. "Saat ini sudah ada satu alat berat untuk membuat dua sodetan di Waduk Pondok Ranggon ini sehingga aliran Kali Sunter dapat ditampung di dalam waduk tersebut," kata dia menambahkan.

Siap kerja sama

Terkait

photo
Warga beraktifitas di rumahnya yang terendam banjir akibat luapan sungai Ciliwung di Jakarta - (Thoudy Badai/Republika)


Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan siap bersinergi dengan Provinsi Banten dan DKI Jakarta untuk mengatasi banjir yang terjadi di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek). Karena itu, perlu ada sinergi yang baik antara Jawa Barat, Banten, dan DKI Jakarta.

Emil, panggilan akrabnya, mengatakan, dalam melakukan sinergi, perlu ada silang anggaran antardaerah yang dilakukan secara ilmiah. Dia mengakui, APBD Jawa Barat yang digunakan untuk mencakup 27 kabupaten/kota tidak sebanding dengan APBD DKI Jakarta.

Terkait dengan penanganan bencana, termasuk banjir, Emil mengatakan, terdapat beberapa sudut pandang yang akan menghasilkan hal yang berbeda. Menurut dia, sudut pandang politik hanya akan menyalahkan kepala daerah.

"Kalau menggunakan sudut pandang politik, hanya akan menyalahkan gubernurnya. Kalau menggunakan sudut pandang ilmiah, akan berusaha mencari solusi. Kalau menggunakan sudut pandang kemanusiaan, akan memikirkan cara memikirkan warga yang terdampak," kata Ridwan Kamil dalam diskusi terfokus yang diadakan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) di Jakarta, Senin.

Menurut Emil, ada perbedaan antara penanganan bencana di Jawa Barat dan DKI Jakarta karena ada perbedaan undang-undang pemerintah daerah di antara kedua provinsi tersebut. "Di DKI Jakarta, gubernurnya bisa turun langsung mengatasi banjir. Di Jawa Barat respons pertama banjir ada di tangan bupati/wali kota dan BPBD," kata dia.

Selain faktor alam, Emil mengatakan, bencana yang terjadi juga disebabkan oleh faktor manusia yang melakukan perusakan lingkungan. "Manusia merasa sebagai pusat alam semesta sehingga yang lain harus mengikuti. Perlu ada solusi infrastruktur karena manusia sudah sulit diatur," kata dia menegaskan.


,
×