JAKARTA -- Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin KH Ma'ruf Amin mendorong para santri untuk berperan aktif dalam perekonomian, salah satunya dengan menjadi wirausaha. Menurut Wapres, keterlibatan santri di dalam kewirausahaan menjadi bentuk jihad ekonomi.

Wapres mengungkapkan, rasio kewirausahaan nasional masih rendah, yaitu baru sebesar 3,47 persen. Angka kewirausahaan ditargetkan bisa mencapai 12 persen pada 2045 guna mencapai visi Indonesia Emas.

Kiai Ma'ruf menekankan, keberhasilan transformasi ekonomi salah satunya ditandai dengan peningkatan rasio kewirausahaan nasional. "Untuk itu, saya memandang adanya keterkaitan yang erat antara keberadaan santripreneur dengan upaya peningkatan rasio kewirausahaan nasional," ujar Kiai Ma'ruf di acara Santripreneur Award 2023 di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Senin (20/11/2023).

Kiai Ma'ruf mengatakan, santripreneur menjadi sumber daya penggerak aktivitas kewirausahaan di lingkungan pesantren. Menurut dia, keberadaannya tidak hanya akan menciptakan kemandirian ekosistem pesantren itu sendiri, tetapi juga berpotensi mendorong capaian kewirausahaan nasional.

"Kalau dulu kita itu jihad mengusir penjajah, sekarang kita melakukan jihad ekonomi melalui santripreneur," ujarnya.

Kiai Ma'ruf pun berpesan agar santri terus berinovasi dan memanfaatkan teknologi digital dalam pengembangan kewirausahaan syariah. "Santripreneur dari kalangan generasi muda agar terus mengembangkan beragam bisnis syariah berbasis digital. Teknologi digital agar dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk, serta membuka peluang akses ke pasar global," ujarnya.

Tak hanya itu, ia juga mendorong santri mampu beradaptasi dengan dinamika dan perubahan tren dunia dengan meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan beragam kompetensi santripreneur. Ia juga meminta agar santripreneur mengikuti program inkubasi bisnis digital oleh kementerian/lembaga. 

Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif juga diminta memfasilitasi dengan memperbanyak program pembelajaran dan pemberdayaan kewirausahaan yang dapat melahirkan santri-santri berjiwa wirausaha, inovatif, mandiri, dan tangguh.

"Tingkatkan kontribusi santripreneur dalam memberikan solusi atas permasalahan sosial ekonomi masyarakat. Bangun bisnis baru yang melibatkan segenap unsur masyarakat di lingkungan pesantren, sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mendukung upaya penurunan kemiskinan," ujarnya.

Pengunjung mengamati bermacam produk pada Bandung Santripreneur Fest 2019 (BSF) di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Ahad (28/4). (Republika/Edi Yusuf)

SHARE    

Wapres yang juga ketua harian Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah juga meminta agar santripreneur memperluas jejaring dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan guna mendorong pengembangan kemandirian ekonomi pesantren. Ia berharap santripreneur Indonesia dapat menjadi bagian dari upaya pengembangan ekonomi dan keuangan syariah di tingkat nasional dan daerah.

"Misalnya dalam sinergi program peningkatan akses pembiayaan. Saya mendapat laporan, saat ini telah ada 286 agen Laku Pandai berbasis komunitas pesantren dan KUR syariah ke ekosistem pesantren yang disalurkan kepada sekitar 2.000 penerima hingga Agustus 2023. Melalui sinergi ini, saya yakin semakin banyak peluang bagi penguatan santripreneur ke depannya," ujarnya.

Sejumlah lembaga internasional memprediksi Indonesia bakal menjadi negara maju pada tahun 2045 mendatang. Namun, untuk dapat mengejar target tersebut, Indonesia harus mengejar target kenaikan rasio kewirausahaan hingga 12 persen yang merupakan prasyarat utama sebagai negara maju.

Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM, Arif Rahman Hakim menjelaskan, saat ini rasio kewirausahaan nasional baru mencapai 3,47 persen. Artinya, butuh upaya keras dari pemerintah dan pemangku kepentingan terkait agar target minimal 12 persen pada tahun 2045 bisa terpenuhi.

"Saat ini, pengembangan kewirausahaan berfokus pada inovasi yang menjadi salah satu kunci untuk menghadapi tantangan transformasi tren dunia yang cukup cepat,” kata Arif, belum lama ini.

Arif menjelaskan, ada sejumlah indikator yang perlu dicapai pelaku UMKM untuk bisa disebut naik kelas. Pertama, terwujudnya seluruh variabel yang menjadi amanat Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan UMKM. 

Kedua, terpenuhinya variabel yang diatur dalam PP Nomor 8 2021 tentang modal dasar perseroan serta pendirian, perubahan, dan pembubaran perseroan yang memenuhi kriteria UMKM.

Ketiga, lanjut Arif, terwujudnya kenaikan omzet UMKM dan inklusivitas UMKM dalam pemanfaatan teknologi dan informasi. Keempat, terwujudnya kemudahan ekspor dan kemudahan akses informasi. Kelima, terwujudnya klasterisasi dan hilirisasi produk sebagaimana dalam pilot proyek rumah produksi bersama yang diharapkan dapat direplikasi di daerah lainnya.

Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin (kiri) menyerahkan bantuan program santripreneur secara simbolis seusai meresmikan gedung Universitas KH A Wahab Hasbullah (Unwaha) Tambakberas, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, Sabtu (4/6/2022).  - (ANTARA FOTO/Syaiful Arif)

SHARE    

Asisten Deputi Pembiayaan dan Investasi UKM Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia (Kemenkop UKM), Temmy Satya Permana, menambahkan, upaya pemerintah mendorong UMKM naik kelas dihadapkan pada masalah yang cukup serius di tengah masifnya perkembangan teknologi informasi. Pelaku usaha yang mayoritas adalah pelaku usaha mikro justru dihadapkan pada perang harga di dalam platform digital.

Masalah lain adalah pelaku UMKM didominasi oleh reseller daripada produsen. Hal itu mengakibatkan multiplier effect dari UMKM menjadi tidak begitu besar. Parahnya lagi, UMKM yang mayoritas tergolong usaha mikro merupakan pelaku usaha subsisten.

"Ironisnya, ekonomi digital ini isinya 90 persen dari pelaku usaha kita adalah reseller, bukan produsen. Nah, ini jadi tugas berat bagi kami dan kementerian/lembaga terkait yang membina UKM, Kemenkop UKM hanya sebagai koordinator," ujar Temmy.

Tantangan lain di sektor UMKM untuk menuju Indonesia Emas pada tahun 2045 adalah derasnya produk impor. Hal itu membuat UMKM, khususnya para produsen, harus menghadapi tantangan yang kian berat. Demi melindungi pasar dalam negeri, pemerintah melalui Kementerian Perdagangan (Kemendag) menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

"Salah satu cara kita adalah membatasi arus barang masuk ke negara kita adalah melalui aturan yang bijak dan tegas. Selain itu, kita perlu mengedukasi masyarakat untuk mencintai produk dalam negeri," kata dia.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat