Oleh RIZKY JARAMAYA

WASHINGTON --- Dukungan publik Amerika Serikat  terhadap agresi militer penjajah Israel melawan kelompok pejuang militan Hamas di Gaza mulai terkikis. Sebagian besar warga AS kini, berpendapat bahwa Israel seharusnya melakukan gencatan senjata atas konflik yang telah membengkak menjadi krisis kemanusiaan ini, demikian hasil jajak pendapat terbaru dari Reuters/Ipsos.

Sebanyak 68 persen responden dalam jajak pendapat tersebut mengatakan, mereka setuju dengan pernyataan bahwa "Israel harus melakukan gencatan senjata dan mencoba bernegosiasi" dalam jajak  pendapat yang berlangsung selama dua hari dan ditutup pada Selasa (14/11/2023).

Dengan latar belakang Gedung Capitol, ribuan berunjuk rasa membela Palestina di Freedom Plaza di Washington, Sabtu, 4 November 2023. - (AP Photo/Jose Luis Magana)

SHARE    

Sekitar tiga perempat responden dari Partai Demokrat dan setengah dari Partai Republik dalam jajak pendapat tersebut mendukung gagasan gencatan senjata. Kondisi ini membuat mereka berseberangan dengan Presiden Partai Demokrat Joe Biden yang telah menolak seruan para pemimpin Arab, termasuk Palestina, untuk menekan Israel agar melakukan gencatan senjata.

Pemerintahan Biden justru mendesak Israel untuk melakukan segala cara untuk menghindari jatuhnya korban sipil, sesuatu yang menurut Israel telah dilakukannya. Israel sejauh ini menolak pembicaraan untuk menerapkan jeda kemanusiaan yang lebih lama atau gencatan senjata. Israel berkilah, dengan mengatakan bahwa Hamas hanya akan menggunakan waktu tersebut untuk berkumpul kembali dan memperkuat posisinya.

Dalam sebuah pertanda yang berpotensi mengkhawatirkan bagi Israel, hanya 31 persen responden jajak pendapat yang mengatakan bahwa mereka mendukung pengiriman senjata kepada Israel. Sementara 43 persen warga AS telah menentang ide pengiriman senjata ke Israel.

Sisanya, warga AS mengatakan mereka tidak yakin. Dukungan untuk mengirimkan senjata kepada Israel paling kuat di antara anggota Partai Republik, sementara sekitar separuh anggota Partai Demokrat menentangnya.

  ​

Sebagai perbandingan, 41 persen orang yang menjawab jajak pendapat mengatakan bahwa mereka mendukung pengiriman senjata ke Ukraina dalam perang melawan invasi Rusia yang sudah berlangsung selama hampir 21 bulan. Dibandingkan dengan yang menentang dan sisanya tidak yakin. Dalam hal Ukraina, dukungan untuk mengirim senjata lebih kuat di antara para anggota Partai Demokrat.

Sementara sebagian besar anggota Partai Demokrat moderat di Kongres telah lama mendukung bantuan militer kepada Israel. Beberapa anggota Partai Biden yang progresif mulai mempertanyakan apakah perlu ada pengawasan yang lebih ketat serta syarat-syarat yang melekat pada bantuan tersebut.

Dukungan berkurang

Sebanyak 32 persen responden dalam jajak pendapat tersebut memilih "AS harus terus mendukung Israel" ketika ditanya peran apa yang harus diambil oleh Amerika Serikat dalam pertempuran tersebut. Angka itu turun dari 41 persen dari responden yang memilih  bahwa AS harus mendukung Israel dalam jajak pendapat Reuters/Ipsos yang dilakukan pada 12-13 Oktober lalu.

Persentase yang mengatakan "AS harus menjadi mediator yang netral" meningkat menjadi 39 persen dalam jajak pendapat baru ini dari 27 persen pada bulan sebelumnya. Empat persen responden dalam jajak pendapat tersebut mengatakan bahwa AS harus mendukung Palestina dan 15 persen mengatakan bahwa AS tidak boleh terlibat sama sekali. Keduanya sama dengan hasil jajak pendapat sebulan yang lalu.

 

Warga menginjak spanduk bergambarkan Bendera Israel saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Ahad (12/11/2023). Aksi tersebut sebagai bentuk solidaritas untuk masyarakat Palestina yang masih dilanda konflik perang dengan Israel. - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

- (EPA-EFE/HAITHAM IMAD)

Israel telah lama mengandalkan AS, sekutu terkuatnya, sebagai pendonor miliaran dolar per tahun dalam bentuk bantuan militer dan dukungan diplomatik internasional. Erosi dukungan publik AS dapat menjadi pertanda yang mengkhawatirkan bagi negara Timur Tengah tersebut, yang tidak hanya menghadapi pejuang Hamas di Gaza tetapi juga gerakan Islam Hizbullah di Libanon. Hal tersebut ditambah perang bayangan yang telah berlangsung lama dengan Iran, musuh bebuyutan regional AS.

Penurunan dukungan AS, terlihat dalam jajak pendapat terbaru di kalangan Partai Demokrat dan Partai Republik. Hal tersebut terutama di kalangan responden yang lebih tua, terjadi setelah berminggu-minggu pengeboman Israel dan pertempuran darat terhadap Hamas di Gaza. Aksi Israel ini dinilai sebagai pembalasan atas amukan pejuang militan Islam di Israel selatan pada tanggal 7 Oktober lalu, di mana sekitar 1.200 orang terbunuh dan sekitar 240 orang disandera.

Hingga saat ini, lebih dari 11.500 an warga Gaza, Palestina telah syahid. Dari total korban, sekitar 40 persen di antaranya adalah anak-anak, dalam serangan Israel, menurut hitungan pejabat kesehatan di Gaza yang dikuasai Hamas.

Krisis Gaza telah memicu protes internasional yang dalam beberapa hari terakhir berfokus pada infrastruktur medis yang runtuh di daerah kantong dekat pantai yang padat penduduk itu. Warga Palestina yang terjebak di dalam rumah sakit terbesar di Gaza menggali kuburan massal pada hari Selasa (14/11/2023), untuk menguburkan para pasien yang meninggal di bawah pengepungan Israel.

Para pejabat AS telah memperingatkan bahwa dana untuk bantuan militer Ukraina semakin menipis. Hal ini karena DPR yang dikuasai Partai Republik dan Senat yang mayoritas Demokrat masih berselisih mengenai permintaan pemerintahan Biden untuk miliaran dolar lebih banyak dalam bentuk bantuan kepada Kiev.

Jajak pendapat Reuters/Ipsos dilakukan secara online dan nasional, mengumpulkan tanggapan dari 1.006 orang dewasa AS. Jajak pendapat ini memiliki interval kredibilitas, margin ketepatan, sekitar empat poin persentase.

Resolusi DK PBB

Sementara itu, Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan mendesak di seluruh Jalur Gaza, untuk memungkinkan pengiriman bantuan dan evakuasi medis. Resolusi tersebut diperkenalkan oleh Malta pada Rabu (15/11/2023).

'Resolusi ini juga menyerukan koridor di seluruh Jalur Gaza selama beberapa hari untuk melindungi warga sipil, khususnya anak-anak," kata Duta Besar Malta untuk PBB, Vanessa Frazier kepada Dewan Keamanan PBB, dilansir Aljazirah, Rabu (15/11/2023).

Resolusi itu juga meminta pembebasan tanpa syarat terhadap tawanan yang ditahan di Gaza. Keputusan ini diadopsi dengan 12 suara mendukung, nol menentang dan tiga abstain yaittu Rusia, Amerika Serikat dan Inggris.

“Ini adalah hukum internasional yang mengikat, namun kita tahu bahwa ada banyak resolusi Dewan Keamanan yang mengikat hukum internasional namun tidak dipatuhi oleh Israel.  Namun saya pikir hal ini akan menambah tekanan terhadap Israel, terutama karena AS membiarkan resolusi ini dilaksanakan, Israel bisa saja menggunakan hak vetonya,” kata editor diplomatik Aljazirah, James Bays.

Hasil pemungutan suara ditampilkan saat Majelis Umum PBB melakukan pemungutan suara mengenai resolusi gencatan senjata di Gaza, Jumat, 27 Oktober 2023 di markas besar PBB. - (AP Photo/Bebeto Matthews)

SHARE    

Bays mengatakan, dari empat resolusi sebelumnya yang tidak berhasil, mungkin yang paling dekat untuk disetujui adalah resolusi pada 18 Oktober. Saat itu semua negara memilih atau abstain, dan satu-satunya negara yang memberikan suara menentang adalah Amerika Serikat, yang menggunakan hak vetonya.

“Kita punya waktu 29 hari sejak tanggal tersebut (18 Oktober), dan kita tahu bahwa semua angka kematian tidak dihitung dengan benar, namun pada saat itu terdapat 7.600 kematian dan 3.653 di antaranya adalah anak-anak. Apa yang diminta saat itu adalah resolusi yang menyerukan jeda kemanusiaan,” ujar Bays.

Resolusi tersebut tidak menyebutkan gencatan senjata. Resolusi juga tidak mengacu pada serangan mengejutkan kelompok perjuangan Palestina Hamas terhadap Israel pada 7 Oktober, dan tidak mencantumkan serangan balasan yang membabi buta oleh Israel di Gaza.

Resolusi tersebut mencantumkan bahan bakar sebagai salah satu barang yang harus diizinkan untuk disalurkan tanpa hambatan. Dan hal ini mengharuskan sekretaris jenderal PBB untuk memberikan laporan mengenai pelaksanaannya pada pertemuan Dewan Keamanan berikutnya mengenai Timur Tengah.

Gilad Erdan, duta besar Israel untuk PBB, dengan cepat menanggapi bahwa resolusi tersebut tidak ada artinya. Dia menyebutnya, resolusi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Dia menegaskan bahwa Israel bertindak sesuai dengan hukum internasional di Gaza. Namun klaim itu telah ditolak oleh beberapa ahli.

“Sangat disayangkan dewan masih belum bisa mengutuk atau bahkan menyebutkan pembantaian yang dilakukan Hamas pada (7 Oktober), dan menyebabkan perang di Gaza. Ini memalukan,” ujar Erdan.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat