Agung Nurwijoyo, Staf Pengajar Ilmu Hubungan Internasional FISIP Universitas Indonesia

Ketika Presiden AS Donald Trump bersama Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan proposal perdamaian--Palestina-Israel ?Kesepakatan Abad Ini?? pada 28 Januari 2020, secara retoris muncul pertanyaan, "Di mana perwakilan Palestina"?

Berkaca pada sejarah, kita akan melihat potret berbeda dalam pertemuan Camp David tahun 2000 atas inisiatif Presiden AS kala itu, Bill Clinton bersama PM Israel Ehud Barak dan Pimpinan PLO Yasser Arafat.

Berkorelasi dalam inisiatif perdamaian AS dalam perdamaian Timur Tengah, jauh sebelumnya pada 1978, Presiden AS Jimmy Carter berhasil menyepakati Perjanjian Camp David antara Mesir di bawah Presiden Anwar Sadat dan PM Israel Menachem Begin.

Tiga peristiwa di atas menghadirkan usaha menciptakan perdamaian melalui mediasi AS.

Adakah kita melihat perubahan kebijakan AS dalam kerangka perdamaian terhadap Timur Tengah, khususnya konflik Palestina-Israel? Jawaban sederhananya, ?Ya? dalam kerangka kebijakan AS, tetapi khusus pada masa Trump, jawabannya adalah ?Tidak?.

Pada masa Pemerintahan Trump, kebijakan AS terkait isu Palestina-Israel banyak memunculkan resistensi dari Palestina. Tidak hanya di pihak Palestina, tetapi dunia internasional juga banyak memberikan kritikan.

Pasalnya, kebijakan AS banyak yang melabrak norma dan hukum internasional. Memori publik belum hilang dengan kebijakan AS yang memindahkan kedubesnya dari ibu kota Israel, Tel Aviv ke Yerusalem.

Kebijakan ini menegaskan dukungan AS terhadap Israel atas perpindahan ibu kota dari Tel Aviv ke Yerusalem. Ini bertentangan dengan Resolusi 303 Majelis Umum PBB yang menegaskan posisi Yerusalem sebagai corpus-separatum.

Selain itu, melanggar Resolusi 476 DK PBB, yang meminta seluruh negara memindahkan kedubesnya dari Yerusalem ke Tel Aviv. AS turut menjadi aktor yang menyatakan, permukiman Israel di wilayah Palestina yang dianeksasi Israel adalah legal.

Ini merupakan wilayah yang didesak PBB agar Israel segera mundur dari sana. Secara tegas, Resolusi 242 PBB tahun 1967 memerintahkan Israel mengembalikan wilayah yang direbutnya, termasuk di kawasan Tepi Barat dan Yerusalem.

Penguatan terhadap resolusi itu didukung Resolusi 2334 DK PBB yang menyatakan, permukiman Israel di Palestina adalah ilegal.

Kemudian, sikap AS dalam menghentikan bantuan terhadap Palestina melalui UNRWA dan menutup perwakilan PLO di Washington DC turut melahirkan banyak kritik.

Sebelum proposal perdamaian Kesepakatan Abad Ini, melalui penasihat senior, Jared Kushner, AS telah menggagas konferensi tentang Palestina di Manama, Bahrain, dengan tema ?Perdamaian Menuju Kesejahteraan?.

Konferensi ini bertujuan, yakni meningkatkan perekonomian Palestina di Tepi Barat dan Jalur Gaza sebesar 50 miliar dolar AS. Sikap termutakhir AS diwujudkan dalam proposal perdamaian Kesepakatan Abad Ini.

Dalam proposal ini, AS tak mengubah posisinya untuk mengakui ibu kota Israel di Yerusalem, sedangkan Palestina beribu kota di Yerusalem Timur. AS menawarkan wilayah Palestina dua kali lipat dari wilayahnya sekarang.

Namun, Palestina harus menyerahkan sepertiga dari wilayah Tepi Barat kepada Israel agar Israel memiliki perbatasan di sebelah timur. Sebagai gantinya, AS mengusulkan Palestina mengambil dua wilayah terpisah di dalam Gurun Negev, Israel.

Proposal AS ini memang membuka kemungkinan Israel mempertahankan kendali atas Lembah Yordan dan tetap memiliki permukiman di wilayah Tepi Barat di wilayah pendudukan.

Melalui proposal ini, Tepi Barat tidak memiliki perbatasan langsung dengan Yordania, yaitu wilayah-wilayah perbatasan akan menjadi batas bagi Israel. Selain itu, Trump juga mengajukan demiliterisasi Palestina.

Rangkaian kebijakan AS yang berjalan sejak 2017 menunjukkan, "Israel First" dalam isu Israel-Palestina. AS konsisten menghadirkan kebijakan unilateral yang cenderung memberikan keuntungan bagi Israel dibandingkan solusi saling menguntungkan.

Berbagai inisiatif Trump menunjukkan, usaha AS untuk kembali memainkan peranan penting di kawasan Timur Tengah, khususnya perdamaian Palestina-Israel.

Peran sebagai mediator dalam konflik ini strategis bagi AS dalam meningkatkan pengaruhnya di kawasan Timur Tengah yang cenderung menurun. Sikap "Israel First" dalam usaha menciptakan perdamaian di kawasan merupakan tantangan besar saat ini.

Tidak bisa dimungkiri, perdamaian merupakan perjalanan panjang yang tidak selesai dalam sebuah perjanjian damai.

Namun, bagaiamanapun proses perdamaian sangat ditentukan tidak hanya sikap dari para aktor yang berkonflik, tetapi juga bagaimana mediator bersikap netral dan berusaha menghadirkan keuntungan bagi pihak yang berkonflik.

"Israel First" yang AS tunjukkan, membuat Palestina menjadi pihak yang secara terbuka dan langsung mengungkapkan ketidakpuasannya. Dalam proposal perdamaian yang diajukan AS, Presiden Palestina Mahmud Abbas menyatakan, proposal AS tidak membawa perdamaian atau stabilitas bagi Palestina dan Israel secara khusus dan kawasan Timur Tengah secara umum.

Tidak hanya itu, Konferensi Manama pun bagi Palestina tidak akan memberikan dampak signifikan selama tidak adanya solusi politik sebelum solusi ekonomi. Peran mediator dalam konflik Palestina-Israel pun menjadi pertanyaan penting yang diajukan Palestina.

Abbas menegaskan, AS tidak lagi bisa menjadi satu-satunya mediator dalam isu Timur Tengah, yakni muncul seruan dilakukannya konferensi internasional yang kembali menghidupkan kuartet Timur Tengah, yaitu AS, Rusia, Uni Eropa, dan PBB.

Dari respons Palestina, kita bisa melihat kebijakan AS cenderung lebih banyak memberikan keuntungan bagi Israel daripada Palestina. Ini melahirkan terjal bagi usaha perdamaian.

Resistensi yang muncul dari otoritas Palestina, memberikan nuansa buntu akan mudah tercapai karena AS tidak melakukan diplomasi yang baik dalam mendudukkan pihak yang bertikai dalam usaha menciptakan perdamaian.

Perlu mengembalikan asas netralitas mediator, menghormati prinsip dan aturan hukum internasional sebagai usaha menciptakan perdamaian Palestina-Israel. Jika tidak, itu menjadi hambatan besar bagi terwujudnya perdamaian abadi. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat