Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) meninjau Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (4/10/2023). | Republika/Prayogi

Ekonomi

Erick Thohir Gandeng Satgas Pangan Tindak Penimbun Pangan

Proses stabilisasi harga berjalan beriringan dengan penegakan hukum.

JAKARTA -- Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan, program stabilitasi pangan yang dijalankan pemerintah akan berjalan beriringan dengan penegakan hukum. Erick memperkuat sinergi dengan Satgas Pangan untuk menindak oknum-oknum yang mempermainkan stok pangan, termasuk beras.

Hal itu ditegaskan Erick saat melakukan peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10/2023). “Kita libatkan semua, satgas, pemda, masyarakat untuk mulai mendorong supaya harga pangan bisa dijaga," ujar Erick. 

Erick menekankan, kebijakan impor beras harus melihat produksi dalam negeri. Erick menyebut program impor tidak bisa berjalan sendiri dengan mengabaikan produksi dalam negeri.

 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 

A post shared by Erick Thohir (@erickthohir)

 

Erick menilai hal ini kerap menimbulkan area abu-abu yang dimanfaatkan oknum yang ingin mencari keuntungan sesaat. 

“Jadi, saya terus mendorong impor dan produksi harus satu data, tidak boleh beda data, kasihan rakyat, kasian petani, kalau 'pemainnya' begitu-begitu saja selalu cari uang cepat. Nah, ini harus diberantas. Sudah waktunya kita berantas mereka," ujar pria kelahiran Jakarta tersebut. 

Erick menyampaikan, pemerintah memiliki instrumen melalui Satgas Pangan yang dapat melakukan tindakan tegas. Erick mengatakan, proses stabilisasi pangan dengan operasi pasar berjalan beriringan dengan penegakan hukum.

"Ada satgas dan kita sudah mendorong sama-sama. Wasit saja ketangkep, apalagi penimbun beras," kata Erick. 

Erick memastikan saat ini stok beras aman. Ketersediaan beras Perum Bulog tercatat sebesar 1,7 juta ton untuk Oktober dan 2 juta ton beras pada November. Erick menyampaikan, pemerintah telah menggelontorkan bantuan pangan senilai Rp 8 triliun kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat (KPM). 

"Jumlahnya besar, mungkin diperpanjang nanti Desember dan Januari, inilah solusi yang diberikan, bukan hanya bicara-bicara," ujar Erick. 

Terkait pergerakan harga beras, Erick menyebut kenaikan stok beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) berdampak positif terhadap penurunan harga. Erick menyampaikan, peningkatan stok beras di PIBC selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tadi disampaikan, dulu stoknya hanya sekitar 21 ribu ton. Bapak Presiden mendorong sampai 35 ribu (ton), sekarang dengan stok 31 ribu (ton), alhamdulillah sudah turun 11 persen harga dan memang terus kita intervensi," ujar Erick.

Erick mengatakan, upaya menjaga stabilisasi harga pangan memerlukan kerja sama dari berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, hingga pedagang. Erick pun mengatakan, pemerintah terbuka menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk saran Ombudsman mengenai aturan harga eceran tertinggi (HET) beras.

"Kalau Ombudsman ada masukan kita sangat terbuka, kita diskusi, baru sampaikan ke publik supaya jangan menciptakan kebingungan," kata Erick. 

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan, total realisasi impor beras hingga Desember mendatang mencapai 2,9 juta ton. Namun, 500 ribu ton di antaranya merupakan beras khusus bukan yang termasuk alokasi Bulog.

photo
Menteri BUMN Erick Thohir bersama Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Dirut Perum Bulog Budi Waseso, dan Dirut Food Station Pamrihadi Wiryaryo melakukan peninjauan operasi pasar beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur, Rabu (4/10/2023). - (Republika/Muhammad Nursyamsi)

"Beras medium yang miliknya Bulog ini dikunci rapat dan hanya untuk intervensi pasar saja termasuk juga untuk program pemerintah dan penanganan bencana," kata Arief.

Soal tahun depan, Arief mengatakan bahwa sesuai arahan pemerintah, jika memang stok masih mencukupi, tidak akan dilakukan impor beras tambahan. Nanti akan ada neraca komoditas yang menghitung jelas persoalan kebutuhan beras.

"Pak ET sudah sampaikan kalau produksinya cukup, kita tidak perlu impor, kita harus hitung sama-sama, jadi neraca komoditas kita perbarui selalu setiap sebulan sekali," ujar Arief.

Namun, kata Arief, perihal stok memang harus saling kroscek dan pantau. Sebab ketersediaan stok pangan tidak boleh terputus. Realisasi penyaluran beras oleh Bulog sudah mencapai 1,6 juta ton. Sedangkan, tahun lalu hanya 900 ribu ton.

"Saat ini masih ada stok 1,7 juta ton. Dan kita sedang siapkan lagi 1,5 juta ton. Jadi, ini sebetulnya aman dan semua sudah mengerjakan fungsinya dengan baik," kata Arief menegaskan. 

Pakar pertanian dari Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto Prof Suprayogi menilai, mau tidak mau kebijakan impor beras tetap harus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya menekan gejolak harga komoditas pangan tersebut.

Suprayogi menilai kenaikan harga beras yang terjadi saat ini merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dielakkan. Ini salah satunya karena faktor alam yang kering lama, sehingga panen padi langka sekali, hanya satu-dua yang bisa panen," kata guru besar Ilmu Pemuliaan Tanaman itu.

photo
Warga membeli beras kualitas medium dan minyak goreng saat operasi pasar beras medium di area Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monpera), Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa (19/9/2023). - (ABDAN SYAKURA/REPUBLIKA)

Ia mengatakan, sebagian besar area persawahan yang tidak bisa ditanami padi maupun panen disebabkan oleh minimnya ketersediaan air irigasi, sehingga banyak sekali sawah yang bero atau dibiarkan tanpa ditanami padi. Menurut dia, area persawahan yang bisa ditanami karena aliran irigasinya bagus, jumlahnya tidak begitu banyak.

Karena sebagian besar area persawahan tidak bisa panen, terjadilah kelangkaan pasokan gabah yang berdampak terhadap kenaikan harga beras secara signifikan.

"Saat ini, harga gabahnya saja sudah mencapai kisaran Rp 8.000 per kilogram. Sayangnya, harga gabah yang bagus itu tidak membuat petani menjadi sejahtera," katanya.

Ia mengakui impor beras sebenarnya merupakan kebijakan yang tidak disukai, tetapi dapat menjadi terapi yang cukup baik untuk saat ini. Ini dengan asumsi jika Bulog tidak punya stok untuk operasi pasar.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat