
Ekonomi
Beras dan Bensin Penyumbang Terbesar Inflasi September
Bulog harus terus mengawal ketersediaan beras di tengah masyarakat.
JAKARTA -- Perekonomian Indonesia mengalami inflasi sebesar 0,19 persen secara bulanan (month to month/mtm) pada September 2023. Menurut catatan Badan Pusat Statistik (BPS), beras dan bensin menjadi komoditas penyumbang inflasi terbesar.
“Komoditas penyumbang inflasi secara month-to-month terbesar adalah beras dengan andil inflasi sebesar 0,18 persen, kemudian bensin dengan andil inflasi sebesar 0,6 persen sejalan dengan adanya penyesuaian harga BBM non-subsidi,” kata Plt Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti dalam Rilis Perkembangan Indeks Harga Konsumen Edisi Oktober 2023 di Jakarta, Senin.
Dalam beberapa waktu terakhir, harga beras di berbagai daerah mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan fenomena El Nino yang berujung turunnya produksi.

Untuk mengendalikan laju harga beras, pemerintah menggencarkan operasi pasar. Beras cadangan pemerintah digelontorkan ke konsumen secara langsung maupun melalui pasar induk.
Selain beras dan bensin, kata Amalia, penyumbang inflasi terbesar berikutnya adalah tarif pulsa ponsel, biaya kuliah akademi atau perguruan tinggi, rokok kretek filter, dan daging sapi yang berkontribusi sebesar 0,01 persen terhadap inflasi September.
Sementara secara kelompok, makanan, minuman, dan tembakau mencatatkan inflasi sebesar 0,35 persen dan berkontribusi 0,09 persen terhadap inflasi September.
Meski sejumlah komoditas pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau berkontribusi terhadap inflasi, tapi BPS juga mencatat terdapat sejumlah komoditas yang memberikan andil deflasi, di antaranya adalah telur ayam ras, bawang merah, cabai rawit, bawang putih, dan cabai merah.
Amalia menambahkan, penyumbang deflasi berikutnya adalah tarif angkutan udara, sejalan dengan situasi low season saat ini.
Bila dilihat secara wilayah, kota yang mengalami inflasi tertinggi adalah Tanjung Pandan dengan inflasi sebesar 1,41 persen. Komoditas penyumbang inflasi kota tersebut adalah ikan segar dengan andil 0,58 persen, beras 0,40 persen, angkutan udara 0,11 persen, kangkung 0,07 persen, dan kacang panjang 0,07 persen.

Kota lainnya yang mencatatkan inflasi tertinggi pada September adalah Sumenep dengan inflasi 0,72 persen, Kota Bima 0,63 persen, Kota Tual 0,61 persen, Kota Kendari 0,38 persen, dan Kotabaru 0,34 persen. Sedangkan, kota yang mengalami deflasi terdalam, yaitu Manokwari dengan deflasi 1,70 persen.
Menurut BPS, tingkat inflasi September 2023 masih lebih rendah dibandingkan September 2022. "Inflasi September tahun lalu sebesar 1,17 persen," kata Amalia.
Adapun secara tahunan, inflasi September 2023 mencapai 2,28 persen atau terjadi peningkatan indeks harga konsumen dari 112,87 pada September 2022. menjadi 115,44 pada September 2023. Inflasi ini juga lebih rendah dibandingkan inflasi Agustus 2023 yang sebesar 3,27 persen dan juga lebih rendah dari inflasi tahunan September 2022 yang sebesar 5,95 persen.
Komoditas penyumbang inflasi tahunan, antara lain, adalah beras, rokok Kretek filter, biaya kontrak rumah, emas perhiasan dan bawang putih. Inflasi tahunan terbesar terjadi pada kelompok makanan minuman dan tembakau, yaitu sebesar 4,17 persen dan memberikan andil sebesar 1,08 persen terhadap inflasi umum.
Komoditas yang memberikan andil inflasi kelompok ini adalah beras dengan adil inflasi sebesar 0,55 persen, rokok Kretek filter dengan adil inflasi sebesar 0,19 persen, bawang putih dengan andil inflasi sebesar 0,08 persen, daging ayam ras dengan andil inflasi sebesar 0,07 persen, rokok putih dengan adil inflasi sebesar 0,07 persen.
Jaga pasokan
Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjungpura (Untan) Kalimantan Barat Eddy Suratman mengatakan Bulog harus terus mengawal ketersediaan beras di tengah masyarakat untuk mengendalikan inflasi.
"Bentuk mengawalnya bukan hanya di kota, melainkan hingga ke daerah, termasuk di kecamatan atau desa. Hal itu untuk memastikan harga beras yang naik ini tidak semakin tinggi karena ketersediaan yang kurang," ujarnya.
Menurutnya, untuk menjaga harga beras stabil dan tidak fluktuatif, perlu ditingkatkan operasi pasar dengan menghadirkan toko pengendali yang buka di setiap waktu. "Kalau operasi pasar bersifat musiman. Namun, kalau kondisi saat ini perlu toko pengendali beras yang dihadirkan Bulog di pasar atau tempat strategis sebagai pengendali harga yang buka setiap saat. Namun, saat harga terkendali bisa tutup agar tidak menjadi saingan toko yang ada," kata dia.
Ia menambahkan, untuk memastikan distribusi beras murah sampai ke desa, Bulog bisa bekerja sama dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Namun, Bumdes harus menyesuaikan harga yang semestinya karena sifatnya pengendalian bukan murni bisnis.
"Kerja sama dengan Bumdes juga menjadi langkah konkret agar ketersediaan beras bisa dipantau dan dikendalikan antara kebutuhan dan stok di lapangan," kata dia.

Menurut dia, pemerintah kabupaten dan kota juga harus proaktif. Pemerintah daerah harus rajin mengecek ketersediaan dan kebutuhan beras di daerahnya. Ketika ada masalah terkait hal tersebut, harus langsung dikoordinasikan dengan ulog.
"Setiap kenaikan beras ini sangat berpengaruh ke inflasi dan berujung pada daya beli masyarakat. Kemudian bisa juga mempercepat naiknya angka kemiskinan. Sehingga soal beras harus diperhatikan," kata dia.
Skema intervensi pemerintah daerah mulai produksi dan harga harus diperhatikan. Tujuannya agar tidak berdampak luas bagi sektor ekonomi, sosial, dan lainnya.
"Intervensi anggaran atau kebijakan penting di lapangan. Termasuk subsidi harga bagi menegah ke bawah kalau harga yang ada ini memang tinggi," katanya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.