JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan membuat peraturan pembentukan dinas perpustakaan di semua daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Menurut dia, masih banyak daerah tidak memiliki tempat untuk membaca yang disediakan oleh pemerintah.

“Masih banyak sekali. Lebih dari 5.000 kecamatan yang tidak memiliki tempat untuk membaca yang disediakan oleh pemerintah,” kata Tito pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Bidang Perpustakaan Tahun 2020 di Jakarta Selatan, Selasa (25/2).

 

Dalam pemaparannya, Tito menyebut, masih ada 23 kabupaten/kota yang belum memiliki lembaga perpustakaan. Ada yang belum memiliki kelembagaan resmi, ada pula yang belum berstatus dinas perpustakaan. Di tingkat kecamatan, dari 7.094 kecamatan, hanya 1.685 kecamatan atau 23 persennya yang sudah memiliki perpustakaan.

 

 

SHARE    

Untuk tingkat desa, dari 83.441 desa, 33.929 di antaranya sudah memiliki tempat untuk membaca, baik itu perpustakaan mini maupun dalam bentuk lainnya. Angka tersebut baru 40 persen dari total desa yang ada. Menurut Tito, hal tersebut juga perlu didorong dengan maksimal.

“Saya nanti akan membuat permendagri khusus untuk ini agar semua daerah provinsi, kabupaten, kota membentuk dinas perpustakaan. Kecamatan juga kita minta dorong untuk membuat, dianggarkan oleh kabupaten,” kata dia.

Tito mengatakan, berbeda dengan kabupaten, desa saat ini sudah memiliki uang rata-rata sebesar Rp 1 miliar per tahunnya. Anggaran tersebut, kata dia, salah satunya bisa digunakan untuk membangun perpustakaan. Menurut dia, pembuatan perpustakaan itu tidak perlu megah.

Para eselon I juga akan ia perintahkan untuk melakukan hal tersebut. Salah satu pesan untuk para eselon I itu adalah menggunakan dana desa untuk membuat perpustakaan di desa masing-masing.

 

Tidak usah hebat-hebat perpustakaannya, sesuaikan dengan karakter. Nanti saya akan arahkan. Sekarang kita lagi banyak bergerak. Semua kepala desa kita kumpulkan

Mendagri, Tito Karnavian

 

SHARE    

Kepala Perpustakaan Nasional (Perpusnas) Muhammad Syarif Bando mengatakan, perpustakaan dapat menjadi tempat akselerasi pengetahuan. “Perpustakaan hari ini harus mampu mentransfer pengetahuan. Tidak penting kunjungan, yang penting akses,” kata Syarif.

Syarif menambahkan, perpustakaan memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, mandiri, dan mampu berdaya saing pada era global. Oleh karena itu, perlu ikhtiar kolektif agar kegemaran membaca dan memanfaatkan layanan perpustakaan dapat menjadi bagian dari hidup keseharian masyarakat.

“Membaca merupakan faktor esensial dalam upaya membangun fondasi yang kokoh bagi terwujudnya budaya literasi, inovasi, dan kreativitas masyarakat,” kata Syarif.

Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) Abdullah Azwar Anas mendukung upaya penguatan literasi masyarakat di berbagai daerah. Apkasi memandang budaya baca masyarakat Indonesia memang harus ditingkatkan.

Azwar juga mengimbau kepada seluruh kabupaten untuk memperbanyak ruang baca di berbagai fasilitas publik. “Seperti mal pelayanan publik, rumah sakit, puskesmas, pasar tradisional, kantor-kantor balai desa dan kecamatan, dan sebagainya,” kata Azwar.

Selain itu, kata dia, perihal tempat membaca bisa juga dimasukkan dalam peraturan bupati terkait pencairan alokasi dana desa. Peraturan bupati bisa dibuat untuk peningkatan literasi publik hingga ke perdesaan sebagai salah satu persyaratan dalam pencairan alokasi dana desa dari APBD.

Apkasi juga memandang pemerintah pusat--dalam hal ini Kemendagri, Kemendikbud, Kemenkominfo, serta Kemendes PDTT--perlu berkolaborasi. Sinergi ini dinilai penting dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat luas.

Dia mencontohkan, sekolah bisa membuka ruang bacanya untuk masyarakat luas ketika hari libur. “Penguatan budaya baca hingga level desa bisa ditopang oleh dana desa dan alokasi dana desa. Juga perlunya literasi digital dengan menggandeng Kemenkominfo,” kata Azwar.

Apabila seluruh hal yang ia sebutkan tadi secara beriringan dilakukan, minat baca masyarakat Indonesia akan meningkat. Saat ini Indonesia harus terpacu meningkatkan literasi publik karena minat baca yang masih rendah menurut Programme for International Student Assessment (PISA).

"Peringkat literasi Indonesia berada pada ranking 62 dari 70 negara yang disurvei," kata dia menambahkan. n

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat