
Ekonomi
Energi Gas Jadi Jembatan Menuju Era EBT
Dibandingkan dengan minyak bumi, emisi karbon yang dihasilkan dari gas jauh lebih rendah.
BADUNG -- Indonesia menjadikan gas sebagai sumber energi utama sebelum beralih ke energi baru terbarukan secara penuh untuk mencapai target emisi nol bersih pada 2060 mendatang. Sebab, dibandingkan dengan minyak bumi, emisi karbon yang dihasilkan dari gas akan jauh lebih rendah.
Atas alasan itu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif menekankan bahwa Indonesia masih membutuhkan peran swasta dalam berinvestasi untuk pengeboran lapangan-lapangan migas yang selama ini belum tereksplorasi.
“Gas akan digunakan untuk menjembatani 100 persen penggunaan EBT. Namun, industri hulu migas juga harus menerapkan strategi mengurangi emisi,” kata Arifin dalam International Convention on Indonesian Upstream Oil and Gas (ICIUOG) 2023 di Nusa Dua, Badung, Bali, Kamis (21/9/2023).

Arifin tak menampik, tren dunia yang beralih ke penggunaan energi baru terbarukan menciptakan kekhawatiran akan masa depan industri hulu migas. Namun, Arifin menyampaikan, tren konsumsi total migas hingga 2040 masih akan mengalami kenaikan dan mulai mendatar pada 2050.
Karena itu, menurut Arifin, energi dari minyak dan gas bumi setidaknya masih akan terus digunakan sampai 2050 meski akan terdapat penurunan. Selanjutnya, sesuai target, Indonesia menargetkan target emisi nol bersih tahun 2060 di mana penggunaan EBT menjadi mayoritas.
Dengan waktu yang tersisa saat ini, Pemerintah Indonesia mulai gencar mengampanyekan teknologi carbon capture and storage dan carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS) sebagai langkah menurunkan emisi karbon migas.
Teknologi itu memungkinkan industri untuk menangkap emisi karbon yang dihasilkan dari aktivitas bisnisnya dan menginjeksikan CO2 ke reservoir bekas sumur-sumut tua di bawah tanah. Lebih jauh, CO2 yang diinjeksikan itu digunakan kembali untuk menghasilkan gas sehingga lebih berkelanjutan.
“Saat ini ada 15 proyek CCS/CCUS dan semuanya akan diselesaikan tahun 2030 dan ini butuh investasi sekitar 7 juta hingga 8 juta dolar AS,” ujarnya.
Adapun seiring dengan permintaan gas yang diyakini bakal makin tinggi, pemerintah terus mempromosikan wilayah kerja migas yang selama ini belum tereksplorasi. Hingga kini, ada sebanyak 68 cekungan dari 128 cekungan di Indonesia yang belum tersentuh.
Ia meyakini cekungan tersebut menyimpan sumber daya migas yang besar dan bisa dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. “Indonesia sangat berkomitmen untuk mempercepat pengembangan cadangan migas yang belum digunakan. Mulai tahun ini, kita akan promosikan wilayah-wilayah baru. Investor bisa berpartisipasi melalui proses tender atau negosiasi langsung dengan pemerintah,” kata Arifin.
Sejumlah skema menarik disiapkan untuk mendorong para perusahaan kontraktor migas berinvestasi dalam pengelolaan wilayah kerja. Arifin mengatakan, pemerintah melalui SKK Migas telah menerapkan skema bagi hasil pengelolaan hingga 50 persen. Pemerintah juga akan segera memberlakukan fleksibilitas skema kontrak baik cost recovery maupun gross split untuk aktivitas pengelolaan.

Selain itu, pemerintah juga menetapkan first tranche petroleum (FTP) sebesar 10 persen. FTP adalah jumlah tertentu migas yang diproduksi dari suatu wilayah kerja dalam satu tahun kalender yang bisa diambil oleh kontraktor setiap tahunnya. Para kontraktor kerja sama juga akan mendapatkan fasilitas perpajakan berupa insentif pada tahap eksplorasi dan eksploitasi.
Kepala SKK Migas Dwi Sutjipto mengatakan sedang mempercepat penerbitan kebijakan fleksibilitas kontrak bagi hasil. Fleksibilitas tersebut memungkinkan operator memilih skema cost recovery atau gross split, yang dianggap memberikan keuntungan negara dan kontraktor yang lebih fair.
Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja SKK Migas Benny Lubiantara mengatakan, pengkajian skema insentif ini dimaksudkan untuk menjadikan Indonesia menjadi kawasan investasi hulu migas yang lebih menarik.
“Dari sisi insentif, kami sedang mengkaji fleksibilitas skema gross split ataupun cross recovery yang akan dijadikan dasar kerja sama dengan KKKS untuk pengembangan lapangan-lapangan yang akan dilelang pada masa depan,” kata Benny.
Salah satu alasan fleksibilitas skema kontrak itu karena berdasarkan simulasi yang dilakukan SKK Migas, beberapa blok yang menggunakan skema gross split ke depannya tidak akan ekonomis.
Benny menargetkan, sebelum akhir 2023, aturan tersebut telah dapat diselesaikan untuk mempercepat pengembangan potensi blok migas Indonesia. Hal ini penting karena secara bisnis, ada dua subsektor yang memengaruhi industri hulu migas, yaitu eksplorasi dan farm in atau penggunaan lahan yang akan digarap.
Dalam hal eksplorasi, pemerintah telah menyediakan data untuk open area kepada investor potensial. SKK Migas juga memiliki beberapa aktivitas lain, seperti pembentukan satgas khusus yang membantu dalam kegiatan eksplorasi migas di Indonesia.
Soal bentuk insentif yang dikaji, kata dia, SKK Migas melihat sistem perpajakan dan royalti yang diberlakukan negara lain antara lain di Amerika. Sistem itu dinilai cocok digunakan di Indonesia, tapi akan dimodifikasi dengan mengikuti iklim investasi Tanah Air.
“Sistem tersebut dan kami modifikasi sedikit agar lebih menarik. Segera akan diresmikan,” ujarnya.
Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.