JAKARTA – Bergabungnya Partai Demokrat dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan menambah kekuatan mesin politik pemenangan Prabowo Subianto. Namun, PR atau pekerjaan rumah sekaligus tantangan bagi bakal capres Partai Gerindra tersebut untuk saat ini adalah memilih bakal cawapres pendampingnya.

Sisi lain dari gemuknya koalisi pengusung menteri pertahanan itu menggambarkan adanya banyak kepentingan di dalamnya. Setiap partai politik membawa agenda masing-masing meski mereka bersepakat memenangkan Prabowo. Persoalannya, hingga saat ini Prabowo belum menentukan bakal cawapres. Jika Prabowo tidak mampu mencari titik tengah terkait cawapres, bukan tidak mungkin koalisi pendukungnya akan goyah.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengeklaim, semua ketua umum partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju sudah menyerahkan kewenangan pemilihan bakal cawapres kepada Prabowo. Namun, dengan catatan, mantan danjen Kopassus tersebut tetap harus bermusyawarah dengan pimpinan partai politik di koalisinya.

"Koalisi Indonesia Maju menyarankan sepenuhnya penentuan cawapres kepada calon presiden yang didukung, dalam hal ini Pak Prabowo Subianto. Tentunya Pak Prabowo pasti akan urun rembuk kepada partai-partai koalisi, juga kepada untuk menerima atau masukan pertimbangan tentang cawapres yang akan diajak bersama sama dalam pilpres," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (18/9/2023).

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kediaman Prabowo Subianto untuk menyampaikan sikap dukungannya kepada menteri pertahanan (menhan) itu, Ahad (17/9/2023). - (Dok Republika)

SHARE    

Koalisi Indonesia Maju juga sudah sudah menyusun tim teknis pemenangan Prabowo pada Pilpres 2024. Di dalamnya tentu akan ada Partai Demokrat yang baru akan mendeklarasikan Prabowo secara resmi pada 21 September 2023. "Tim teknis dan memperkaya rencana kerja-kerja lapangan dan yang sudah dilakukan. Lalu, kemudian soal tim pemenangan ini juga dalam rangka memenuhi persyaratan KPU tentunya sudah dibicarakan dan akan segera dibentuk," ujar Dasco.

Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA dalam surveinya melakukan simulasi capres dan cawapres. Salah satu simulasinya adalah dipasangkannya Prabowo dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Pasangan tersebut mendapatkan suara dari responden sebesar 38,9 persen. Sedangkan, pasangan Ganjar-Sandiaga (34,4 persen), dan Anies-AHY (15,8 persen). Survei ini dilakukan ketika Demokrat masih di koalisi pendukung Anies.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief mengeklaim, dukungan Demokrat kepada Prabowo Subianto tanpa syarat. "Partai Demokrat mendukung Pak Prabowo dan koalisinya tanpa syarat. Mengapa begitu? Karena Pak Prabowo berkomitmen mengakomodasi ide perubahan yang disampaikan Partai Demokrat, kesinambungan dan perubahan," ujar Andi.

Koalisi parpol setelah Partai Demokrat menyatakan dukungan untuk Prabowo Subianto. - (Republika)

Dukungan tersebut juga sudah disampaikan secara langsung oleh Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kepada Prabowo. Adapun deklarasi secara resmi akan dilakukan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat pada 21 September 2023.

Dengan dukungan ini, Partai Demokrat akan bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju untuk mengusung Prabowo, bersama Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Gelora, serta Partai Solidaritas Indonesia (PSI). "Luar biasa, mars Partai Demokrat dikumandangkan di kediaman Pak Prabowo Subianto untuk menyambut Pak SBY dan Ketum AHY. Terima kasih atas penyambutan yang sangat baik kemarin di Hambalang, Bogor," ujar Andi.

Dengan masuknya Demokrat, artinya koalisi pendukung Prabowo menjadi yang paling besar dibandingkan koalisi pendukung Ganjar Pranowo maupun Anies Baswedan. Gabungan perolehan kursi Gerindra, Golkar, Gerindra, dan Demokrat, mencapai 45 persen kursi parlemen. Sedangkan presidential threshold sebesar 20 persen kursi DPR RI.

Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyambangi kediaman Prabowo Subianto untuk menyampaikan sikap dukungannya kepada menteri pertahanan (menhan) itu, Ahad (17/9/2023). - (Dok Republika)

SHARE    

Namun, pengamat dari lembaga Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai dukungan besar yang dikantongi Prabowo tidak memberikan jaminan kemenangan dalam Pilpres 2024 mendatang. Prabowo secara akumulasi mengantongi dukungan suara kursi parlemen 45 persen seusai Partai Demokrat menetapkan dukungannya.

"Secara prinsip, dukungan Demokrat ke Prabowo di atas kertas tentu bisa menambah kekuatan dan daya juang Prabowo di Pilpres 2024. Tapi, satu hal, banyaknya dukungan partai, termasuk dukungan Demokrat ke Prabowo, tidak jamin apapun terkait dengan kemenangan," ujar Adi.

Adi mengatakan, dalam sistem pilpres secara langsung atau konsep one man on vote, besarnya dukungan partai tidak menentukan tanpa diikuti suara para pemilih ke TPS. "Karena pilpres itu bukan kuat-kuatan banyak dukungan partai, tapi kuat-kuatan sejauh mana meyakinkan orang per orang untuk datang ke TPS dan memilih," ujar Adi.

 

Banyaknya dukungan partai termasuk dukungan Demokrat ke Prabowo tidak jamin apa pun terkait dengan kemenangan

ADI PRAYITNO, Pengamat Politik

 

SHARE    

Adi mencontohkan koalisi besar di Pilpres 2014 lalu ketika Prabowo-Hatta didukung oleh banyak partai, tetapi justru dimenangkan oleh Jokowi-JK. Hal sama terjadi saat SBY-JK memenangi pilpres pada 2004. "Juga SBY, 2004 dukungan partainya tidak terlampau banyak dan hanya diusung oleh partai-partai kecil, tapi menang pilpres," ujarnya.

Untuk itu, besarnya koalisi Prabowo saat ini juga harus diimbangi dengan kerja-kerja mesin politik tiap partai. "Karena yang paling menentukan dalam pilpres itu adalah seberapa hebat dan seberapa kuat menyakinkan pemilih datang ke TPS itu," ujar Adi.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.