JAKARTA -- Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyatakan perdagangan karbon melalui bursa karbon di Indonesia akan dimulai pekan depan, tepatnya pada 26 September 2023. Berbagai persiapan terus dimatangkan sebelum peresmian perdagangan karbon pada pekan depan.

Bursa karbon merupakan suatu sistem yang mengatur perdagangan karbon atau catatan kepemilikan unit karbon. Lewat bursa ini, emiten atau perusahaan yang bisa menurunkan emisi berhak menjual kredit karbon kepada perusahaan lain yang tingkat emisinya sudah melampaui batas.

Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan, saat ini semua jajaran terkait tengah mempersiapkan untuk peningkatan kapasitas hingga pemahaman terhadap ekosistem perdagangan karbon yang cenderung baru di Indonesia. Hal itu dilakukan demi kelancaran peluncuran bursa karbon.

"Itu adalah rencana dalam pekan depan dan secara paralel kita bersama harus terus meningkatkan diri dalam pemahaman, pengetahuan, kapasitas untuk benar-benar mengerti terhadap bagaimana membentuk ekosistem tadi (bursa karbon)," ujar Mahendra dalam kegiatan 'Seminar Nasional Pengurangan Emisi Gas Rumah Kaca & Peluang Perdagangan Karbon di Indonesia' yang dipantau secara virtual di Jakarta, Senin (18/9/2023).

Program dekarbonisasi di Indonesia - (Kementerian ESDM )

Pada peluncurannya nanti, semua proses yang mendukung keberhasilan dari perdagangan karbon melalui bursa karbon dari hulu, persiapan kegiatan, persiapan unit karbon, segala bentuk registrasi, verifikasi, sertifikasi, hingga bagaimana keberhasilan perdagangan karbon akan bergantung pada ekosistem yang dijalankan.

"Dan hasilnya bisa kembali direinvestasikan kepada upaya menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan dalam konteks mengurangi emisi karbon kita mulai. Itu adalah rencana dalam minggu depan," ujarnya.

Sebagai salah satu bentuk persiapan yang dilakukan dalam menyambut bursa karbon, telah diadakan seminar nasional terkait perdagangan karbon yang telah dilaksanakan di Surabaya, Balikpapan, Makassar, Medan, serta Jambi.

Jambi menjadi provinsi terakhir seminar diadakan sekaligus mendapatkan pujian dari OJK karena menjadi salah satu sumber provinsi yang memiliki potensi untuk mengurangi emisi karbon.

Tujuan dari diadakannya seminar tersebut, yakni agar meningkatkan kapabilitas, memperdalam pemahaman para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan (stakeholder) terhadap regulasi serta mekanisme perdagangan karbon.

"Oleh karena itu, salah satu tindak lanjut dari program yang kita lakukan dalam seminar ini adalah peningkatan kapasitas kita bersama, karena saya tidak menganggap bahwa salah satu pihak lebih tahu dari pada yang lain. Untuk Indonesia, ini (bursa karbon) adalah permulaan dari langkah besar. Artinya, kita sama-sama belajar," kata Mahendra.

Menurut Mahendra, Indonesia berpotensi besar dalam mengurangi emisi karbon. “Tetapi, saya melihat dan kita semua menghitung secara global, kalau Indonesia tidak berhasil dalam melakukan langkah-langkah tadi, kita tidak bisa terlalu optimis dunia akan berhasil," ujar dia.

Pengunjung bermain permainan edukasi lingkungan ular tangga dalam acara Green Future Festival di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta, Sabtu (29/10/2022). Acara tersebut bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai upaya untuk bebas emisi karbon melalui inovasi dan teknologi yang ramah lingkungan. - (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra)

SHARE    

Ia menyebutkan, ada beberapa langkah yang bisa dilakukan Indonesia demi mengurangi emisi karbon di dunia. Salah satu upaya itu adalah melakukan restorasi lahan gambut menjadi lahan pertanian.

Hal tersebut seperti yang sedang dilakukan di Tanjung Jabung Timur, Jambi. Program tersebut, kata dia, perlu dilakukan di berbagai wilayah Indonesia sebagai wujud komitmen terhadap Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional atau Nationally Determined Contribution (NDC).

Selain itu, pemerintah dan para pemangku kepentingan harus bersinergi meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat. Berikutnya, menerapkan kebijakan keberlanjutan lingkungan dan ekonomi di seluruh wilayah Indonesia.

Sebelumnya, OJK telah menerbitkan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/SEOJK.04/2023 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Perdagangan Karbon Melalui Bursa Karbon (SEOJK 12/2023) sebagai aturan teknis dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14 Tahun 2023.

POJK Bursa Karbon tersebut merupakan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang mengamanatkan pengaturan lebih lanjut perdagangan karbon melalui bursa karbon.

Beberapa ketentuan yang tertuang dalam POJK tersebut adalah unit karbon yang diperdagangkan melalui bursa karbon adalah efek serta wajib terlebih dahulu terdaftar di Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim (SRN-PPI) dan penyelenggara bursa karbon.

Proses perakitan mobil Toyota Yaris Cross di pabrik PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN), Karawang, Jawa Barat, Senin (7/8/2023). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Kemudian, pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai bursa karbon merupakan penyelenggara pasar yang telah memiliki izin usaha sebagai penyelenggara bursa karbon dari OJK. Selain itu, penyelenggara bursa karbon dapat melakukan kegiatan lain serta mengembangkan produk berbasis unit karbon setelah memperoleh persetujuan OJK.

Salah satu aturan lainnya adalah penyelenggara bursa karbon wajib memiliki modal disetor paling sedikit sebesar Rp 100 miliar serta dilarang berasal dari pinjaman.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jambi Yudha Nugraha Kurata menyatakan, banyak perusahaan di Jambi yang dapat berpartisipasi dalam program pengurangan emisi karbon. Ia menyebutkan, perusahaan tersebut di antaranya bergerak di sektor kelapa sawit, tambang batu bara, serta pengelolaan karet. "Guna mendukung net zero emission, perusahaan di Jambi dapat bertransaksi di bursa karbon," katanya.

Transaksi itu diharapkan bisa mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca atau mencapai target net zero emission pada 2060. Ia menambahkan, dukungan semua pihak diperlukan demi menyukseskan perdagangan di bursa karbon Tanah Air.

"Dukungan dan kolaborasi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, pelaku industri, dan stakeholders dibutuhkan agar dapat menjaga kelangsungan dan kelestarian hidup melalui perdagangan karbon di Indonesia," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.