Banjir di Kelapa Gading Jakarta | Antara
23 Feb 2020, 17:08 WIB

Menangani Banjir di Jakarta ala MH Thamrin

Banjir di Jakarta merupakan persoalan klasik.

JAKARTA -- Persoalan banjir selalu jadi momok setiap kepala daerah di Jakarta. Padahal berbagai cara penanganan banjir Jakarta telah dijalankan. Bahkan menghabiskan anggaran yang tak sedikit. Tak jarang bencana banjir Jakarta justru jadi komoditas politik, jauh dari penyelesaian apalagi solusi jangka panjang.


Dalam perjalanan sejarah, faktanya banjir di Jakarta merupakan persoalan klasik. Jauh sejak kota ini masih bernama Batavia, banjir pun terjadi di era kolonial Belanda. Bukan tanpa pencegahan. Tapi penyelesaian banjir Batavia saat itu juga tidak lepas dari persoalan politik. Perjuangan tokoh nasional, asli warga Betawi, Muhammad Husni Thamrin atau MH. Thamrin ikut terlibat di dalamnya.


Awalnya ketika banjir besar melanda Batavia pada 1918. Saat itu mayoritas wilayah Batavia kebanjiran bahkan istana Gubernur Jendral tak luput dari banjir. Namun Pemerintah Hindia Belanda saat itu enggan menangani banjir di wilayah rakyat biasa. Belanda hanya ingin penanganan banjir, khususnya di kawasan elit dan hunian warga Belanda di Menteng dan sekitarnya.


Padahal arsitek Belanda, Herman van Breen memberi solusi penyelesaian banjir secara menyeluruh lewat peta kanal banjir pada 1920. Peta banjir kanal ini dibuat bukan hanya untuk kawasan elit Belanda di Menteng, tapi sampai ke Kali Mokervart di Tangerang dan terus mengalirkan banjir ke laut. Namun usulan itu tidak dipakai oleh Pemerintah Belanda.


Sejarawan Jakarta, JJ Rizal mengatakan saat banjir besar pada 1918, pemerintah Belanda hanya berfikir, kawasan elit hunian Belanda di Menteng saja yang harus selamat dari banjir. Disaat yang sama pada 1919 dimana MH. Thamrin bergabung di Gemeente (Dewan kota atau DPRD kini), Thamrin ikut menyuarakan perjuangan rakyat kecil yang selalu dirugikan dengan kebijakan Belanda.


Sedangkan Belanda hanya menyetujui van Breen membuat kanal banjir di kawasan Menteng. "Jadi wajar kalau sekarang lihat, ada kanal banjirnya sampai di Menteng doang," kata JJ. Rizal saat memperingati 126 tahun lahir MH. Thamrin, Ahad 16 Februari 2020. Benar saja, ketika kanal banjir di Menteng selesai pada 1922, terjadi banjir besar selanjutnya 1924 di Batavia.


JJ. Rizal menyebut pada banjir 1924, banjir kanal di Menteng tidak berpengaruh sama sekali. Karena hampir semua kawasan Batavia tetap tergenang banjir, tidak terkecuali Menteng. Maka pada 1924 kanal banjir ini sudah tidak berguna. Kemudian van Breen melakukan evaluasi. Van Breen menyadari penyelesaian banjir di Batavia tidak bisa diselesaikan dengan pendekatan infrastruktur semata.


"Dari sini van Breen banyak belajar dari Thamrin, sebagai orang asli Betawi dan orang Kampung," kata JJ Rizal. Thamrin yang biasa mandi di kali dan beraktivitas di sungai, menyadari wilayah Batavia selalu terkait dengan nama nama tempat yang selalu terkait dengan air, tanaman dan buah-buahan. Ini menginspirasi van Breen berkat kolaborasi dengan Thamrin, bahwa pendekatan alam dan manusia tidak kalah penting.


Disitulah Thamrin mengambil peran. Thamrin menginspirasi van Breen bahwa perlu ada kawasan hijau di banyak tempat di bantaran sungai dan setu-setu di Batavia kala itu. "Tempat-tempat ini harus dikasih 'cincin' ruang hijau, terutama kawasan 'cincin hijau' yang besar ada di kawasan selatan Jakarta, dari Pasar Minggu sampai ke Puncak," jelas Rizal.


Sayangnya ketika ide itu sedang gencar di perjuangkan di Gemeente dan Volksraad (Dewan Rakyat/DPR), Pemerintah Belanda justru memberi izin swasta lahan Batavia. Dipakai untuk kebun teh. JJ Rizal menyebut marah besarlah Thamrin di Volksraad, karena Pemerintah Belanda memberi izin pembukaan lahan perkebunan di selatan Batavia.


"Thamrin pun meminta swasta pemilik kebun teh membayar cukai lebih tinggi, karena akibat buruk kerusakan lingkungan di Batavia," ungkap dia. Jadi paling besar Thamrin menurut JJ. Rizal, adalah dia menyadarkan semua pihak bahwa penyelesaian banjir tidak bisa semata-mata diatasi dengan infrastruktur ansih.


Namun bagaimana berbagi ruang dengan air, dengan kata lain alam dan manusianya juga harus dilakukan pendekatan. "Dengan kata lain, Thamrin dan van Breen ini sejak seabad lalu, membayangkan kota masa depan Jakarta itu cuma dua hal biar selamat. Pertama jadi kota hijau sekaligus kota biru," papar Rizal. Kota hijau itu perbanyak area pepohonan dan terbuka hijau, dan kota biru itu menata tempat penampungan air.


Sejarawan Betawi Ridwan Saidi menambahkan salah satu yang unik dari MH. Thamrin adalah perjuangannya menata saluran air di kampung-kampung Betawi, yang dikenal dengan kampongverbetering. Walaupun tidak mendapatkan bantuan dana dari Pemerintah Hindia Belanda, Thamrin tidak segan mengeluarkan gulden dari sakh pribadinya.


"Maklum Thamrin berasal dari keluarga bangsawan Betawi kaya yang juga berasal dari keluarga Wedana atau Wakil Kepala Daerah sekarang," ujar Ridwan. Ribuan gulden dikeluarkan Thamrin untuk perbaikan kampung kampung di Batavia. Salah satu hasilnya ia membeli lahan di Petojo seharga 2000 gulden dan memperbaikinya.


Lahan ini menjadi lapangan Pulo Piun, menjadi lapangan bola klub Voetbalbond Indonesia Jacatra (VIJ) pada 1928. Kelak klub ini menjadi cikal bakal lahirnya Persija Jakarta. Berkat warisan dan jasa pengabdian MH. Thamrin ini pula, Gubernur DKI Jakarta ketujuh Ali sadikin membuat proyek perbaikan kampung besar-besaran di tahun 1970an dengan proyek MHT.


Proyek MHT itu adalah proyek yang diilhami oleh MH. Thamrin membangun kampongverbetering. Proyek MHT ini diantaranya perbaikan kampung di Jakarta, seperti perbaikan jalan kampung, perbaikan selokan air dan drainase, perbaikan fasilitas MCK, penglolaan sampah serta perbaikan lingkungan bantaran kali. "Ciri khasnya hasil proyek MHT ini adalah kampung dan perumahan Jakarta yang saluran airnya pernah tertata rapi," ungkap Ridwan.


Tapi disadari Ridwan, memang warisan dari kampongverbetering
dan proyek MHT Gubernur Ali Sadikin itu kini sudah sulit untuk dilihat jejaknya. Karena selain, tinggi arus urbanisasi ke Jakarta pada era 1980an-1990an, juga ketidakteraturan pemukiman kaum urban di Jakarta, yang tidak lagi mengikuti pola proyek MHT dan kampongverbetering.


×