test | Mohammad Ayudha/Antara

Islam Digest

21 Feb 2020, 08:38 WIB

Memilih Islam, Memilih Pancasila

Pilihan berasas Islam bukan halangan untuk membangun bangsa dan negara,

 

Reformasi membawa angin segar membuat pemberlakuan asas tunggal Pancasila direvisi. Beberapa partai politik dan organisasi massa Islam memilih untuk kembali menjadikan Islam sebagai asas. Meski demikian, beberapa organisasi lainnya punya pilihan untuk tetap berasas Pancasila.

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) salah satu yang berubah. Parpol berlambang Ka’bah ini memilih untuk menggunakan asas Islam. Sekretaris Fraksi PPP Ahmad Baidhowi menegaskan, saat berdiri pada 1973 dengan gabungan partai-partai Islam, PPP menggunakan asas Islam. Namun, kebijakan asas tunggal pada era Orde Baru mendesak partai politik, tak terkecuali PPP, untuk menggunakan asas Pancasila.

Sayangnya, menurut Baidhowi, Pancasila diajarkan dengan cara-cara penuh penekanan sehingga mengaburkan nilai-nilai Pancasila. Padahal, Pancasila berasal dari khazanah kekayaan intelektual dan kebudayaan masyarakat Indonesia.

“Ketika dilakukan doktrinasi seolah-olah menjadikan, dalam tanda kutip, agama baru karena didoktrinasi melalui struktural keagamaan dan dipaksa orang-orang meneguhkan Pancasila. Padahal, sila keempat artinya hal-hal berkait kehidupan bernegara itu bisa dimusyawarahkan," ujar Baidhowi.

Menurut dia, Pancasila di era Orba menimbulkan trauma. Banyak intimidasi dalam konteks tertentu seolah orang yang tak sesuai dengan asas tunggal tidak sesuai dengan negara.

Reformasi pun membawa angin segar, terutama bagi partai politik yang berdiri dengan memilih asas Islam. Ketika itu, Pancasila tidak lagi dipaksakan menjadi asas tunggal, tetapi menjadi dasar negara. PPP pun sejak itu memilih kembali menggunakan asas Islam. “Karena diberi ruang seperti itu (PPP) kembali ke asas Islam. Dan asas Islam itu tidak bertentangan dengan Pancasila, sila pertama ada ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’, begitu juga dalam Islam,” tutur dia.

PPP pun mencoba menerapkan Islam dan Pancasila sebagai falsafah hidup berbangsa dan bernegara. Partai ini berupaya memadukan nilai-nilai keislaman dan Pancasila dalam menyusun setiap aturan, terutama di lembaga legislatif. Selain itu, dia menilai PPP menyerap dan mengawal aspirasi umat Islam dalam setiap perumusan regulasi.

 

Ketua Umum Nahdlatul Wathan versi Pancor Muhammad Zainul Majdi menjelaskan, organisasinya dan banyak ormas di Indonesia ikut memilih Islam sebagai asas organisasi. Sekalipun berasas Islam, dia mengungkapkan, NW memiliki warna keindonesiaan yang kuat. “Menjaga bangsa Indonesia ini bagian menjaga Islam. Saya teringat ungkapan Syaikhuna, berislam itu bukan di ruang hampa. Kita berislam itu ada tempatnya dan tempatnya itu di Indonesia,”ujar dia.

Pilihan berasas Islam tidak menghalangi NW untuk membangun bangsa. Tokoh yang juga akrab disapa Tuan Guru Bajang (TGB) ini menjelaskan, banyak hal yang telah dilakukan NW, dari membangun sarana pendidikan, majelis taklim, hingga pusat kesehatan.

Meski demikian, dia menegaskan, hal yang dilakukan NW dan ormas Islam lain untuk bangsa dan negara tak hanya diukur dari pembangunan secara fisik. Menurut dia, Nahdlatul Wathan dan ormas Islam lainnya memiliki peran penting untuk menanamkan nilai-nilai luhur yang bersumber dari agama kepada rakyat Indonesia.

“Bagaimana menanamkan nilai-nilai kepribadian yang baik dan nilai-nilai itu bersumber dari Islam. Jadi, keseluruhan, baik yang sifatnya tangible dan intangible, itu kontribusi yang tidak terhitung untuk bangsa dan negara,” kata dia.

Zainul pun menegaskan, tidak relevan untuk menghadap-hadapkan Pancasila dengan agama. Menurut dia, yang dibutuhkan saat ini justru optimalisasi untuk membumikan Pancasila dengan narasi agama. Lewat narasi agama, dia menjelaskan, hal itu akan memperkokoh Pancasila di tengah masyarakat.

“Kalau sila ‘Ketuhanan Yang Maha Esa’ kemudian kemanusiaan itu diulas dengan perspektif, misalnya, di kalangan Islam, perspektif Quran dan hadis itu kan akan mebuahkan keyakinan bahwa kalau kita bicara Islam di Indonesia, salah satu implementasi yang konkret adalah Pancasila,” tutur dia.

Sementara itu, Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) menerapkan nilai-nilai Pancasila untuk sekolahnya. Ketua Departemen Hubungan dan kerja Sama Internasional JSIT Sapto Sugiharto mengatakan, JSIT merupakan kumpulan sekolah-sekolah formal dari berbagai tingkatan yang mengikuti seluruh aturan dan kurikulum nasional.

"Pancasila sebagai dasar negara pasti sangat penting untuk dihadirkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mempelajari sebagai bagian dari kurikulum dan mempraktikkannya dalam keseharian. Seperti upacara bendera, peringatan dengan //event// hari besar nasional," katanya.

 

 
Pancasila sebagai dasar negara pasti sangat penting untuk dihadirkan dan diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Kami mempelajari sebagai bagian dari kurikulum dan mempraktikkannya dalam keseharian. Seperti upacara bendera, peringatan dengan //event// hari besar nasional

Menurut Sapto, JSIT menjalankan program kurikulum pendidikan nasional dengan kekhasan pembelajaran terpadu antara ilmu umum dengan nilai-nilai agama Islam. Meski berlabel Islam, Sapto mengungkapkan, JSIT tak pernah menyebut organisasi ini berasas Islam.

Sapto menegaskan, anggota JSIT menjalankan kurikulum nasional dengan kekhasan pembelajaran terpadu antara ilmu umum dan nilai-nilai agama Islam. Karena itu, ujar dia, sila pertama menjadi pedoman JSIT dalam menghadirkan nilai luhur agama dalam pendidikan.

Forum Zakat (Foz) yang menjadi wadah gerakan zakat Indonesia pun memiliki dasar organisasi Pancasila. Menurut Ketua Umum Foz Bambang Suherman, tak ada lagi polemik terkait Islam dan Pancasila di antara anggota Forum Zakat. "Yayasan memiliki dasar organisasi Pancasila, jadi asasnya bukan Islam walaupun adalah organisasi yang menghimpun lembaga zakat,” ujar dia.

Dia menegaskan, Islam dalam perspektif gerakan zakat adalah ideologi dan spirit yang mewarnai seluruh aktivitas pengelolaan zakat di lembaga di Indonesia. Prinsip tersebut sudah pasti tidak berbenturan dengan Pancasila sebagai landasan negara. Dalam banyak program di masyarakat, terutama berkaitan dengan respons kedaruratan, lembaga-lembaga zakat pun tidak pernah mencoba membentengi akses umat agama lain yang hendak menyalurkan bantuan melalui mereka. “Jadi, kita sangat solid untuk mendukung tegaknya NKRI dan meratanya pembangunan di Indonesia, terutama dalam tema kemiskinan," kata dia. n


×