JAKARTA — Penggunaan mobil listrik terus dikampanyekan demi mendukung transisi energi dari sektor transportasi. Pemerintah pun meyakinkan, meski harga mobil listrik saat ini cenderung lebih mahal, pengguna dapat melakukan penghematan biaya pengisian tenaga kendaraan dari bahan bakar minyak (BBM) ke listrik. 

Direktur Pembinaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Havidh Nazif menjelaskan, asumsi jarak tempuh rata-rata mobil mencapai 1.250 kilometer (km) per bulan. Adapun 1 liter BBM dapat digunakan mobil untuk menempuh perjalanan sejauh 10 km sehingga rata-rata kebutuhan bensin per bulan sebanyak 125 liter.  

“Jadi, kebutuhan (pengeluaran BBM) per bulan itu Rp 1.875.000 per bulan dengan asumsi harga 1 liter bensin Rp 15 ribu,” kata Havidh di Jakarta, Senin (31/7/2023). 

Pengeluaran bulanan itu bisa dihemat dengan penggunaan mobil listrik. Ia menjelaskan, pada mobil bertenaga listrik, setiap daya 1 kilowatt-hour (KWh) bisa dipakai untuk menempuh jarak 6,6 kilometer. Dengan demikian, rata-rata kebutuhan daya listrik per bulan sekitar 187,69 KWh dengan jarak tempuh yang sama, 1.250 km. 

Petugas melakukan pengisian daya ke kendaraan listrik saat peluncuran Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) IO2 PLN di KFC Taco Bell Artha Gading, Jakarta, Minggu( 24/7/2022). - (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/foc.)

SHARE    

Adapun, tarif listrik di SPKLU saat ini sebesar Rp 2.467 per KWh. Dengan tarif itu, bila dikalkulasikan maka pengeluaran membeli daya listrik untuk kendaraan per bulan sekitar Rp 464.720. 

Pengguna pun dapat menggunakan layanan SPKLU tipe cepat (fast charging) serta sangat cepat (ultra fast charging) untuk lebih menghemat waktu. Namun, penggunaan dua tipe cepat pengisian itu dikenakan biaya layanan tambahan. Maksimal Rp 25 ribu sekali isi untuk fast charging serta Rp 57 ribu untuk ultra fast charging. 

Sebagai catatan, pengisian di SPKLU fast charging cukup membutuhkan waktu antara 30 menit hingga satu jam, sedangkan ultra fast charging sekitar 15 menit hingga 30 menit. Efisiensi waktu yang didapatkan jauh lebih ringkas daripada mengisi daya di slow charging yang butuh waktu delapan jam maupun di medium charging yang sekitar dua hingga empat jam. 

Havidh memastikan, dengan biaya tambahan layanan itu, pengguna tetap dapat jauh lebih berhemat. Pihaknya telah menghitung dengan asumsi beberapa kali pengisian daya per bulan, pengguna kendaraan listrik yang mengisi daya di SPKLU fast charging cukup merogoh kocek Rp 740.526, sedangkan SPKLU ultra fast charging sekitar Rp 1.095.726. 

“Jadi, penghematannya antara 42 persen sampai 61 persen meskipun sudah dikenakan biaya tambahan. Ini adalah angka (penghematan) minimal,” kata Havidh. 

Pengeluaran bulanan pengguna kendaraan listrik pun dapat lebih dihemat jika mengisi daya kendaraan di rumah. Sebab, tarifnya lebih murah, hanya Rp 1.699 per KWH karena mengikuti besaran tarif listrik golongan perumahan dan industri.

Direktur Retail dan Niaga PT PLN (Persero) Edi Srimulyati menambahkan, berdasarkan data PLN, 80 persen mayoritas pengguna kendaraan listrik menggunakan charging yang terpasang di rumah. Mereka hanya menggunakan SPKLU ketika akan menempuh jarak jauh. 

“Kapan digunakan? Saat dia tempuh jarak jauh dan kemudian kondisi terbatas atau di tengah jalan lupa ngecas di rumah, baru SPKLU diperlukan, jadi dominan mereka gunakan home charging,” kata Edi. 

Sopir bersiap berkendara seusai mengisi daya mobil listrik di Kantor Operasional Blue Bird, Jakarta, Senin (26/6/2023). - (Republika/Putra M. Akbar)

SHARE    

Pemerintah saat ini terus menggencarkan program mobil listrik. Pada Senin, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil para menteri untuk membahas implementasi ekosistem mobil listrik di Tanah Air.

Rapat terbatas itu merumuskan sejumlah langkah komprehensif, baik regulasi maupun insentif, termasuk pajak pertambahan nilai (PPN) untuk mendorong pembangunan investasi kendaraan listrik di Indonesia.

“Tadi kita sudah membahas agar bagaimana caranya kita bisa kompetitif dengan negara-negara lain, seperti di Thailand kemudian Malaysia, karena kalau tidak kita segera membahas ini maka pasti kita akan tertinggal dari negara-negara tetangga kita,” kata Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/7/2023).

Bahlil mengatakan, pabrik yang sudah beroperasi di Indonesia, yaitu Hyundai, bakal mendukung percepatan pembangunan ekosistem mobil listrik. Selanjutnya, sejumlah pabrik mobil akan segera berinvestasi di Indonesia, seperti BYD dan Wuling.

Selain itu, dalam rapat terbatas ini, pemerintah juga membahas terkait implementasi pemberian insentif kendaraan motor listrik. Pasalnya, minat pembelian motor listrik masih rendah sehingga target unit motor yang tersalurkan pun jauh dari realisasinya.

Karena itu, Bahlil mengatakan, pemerintah akan memangkas sejumlah prosedur untuk mempermudah masyarakat mendapatkan motor listrik. “Tadinya kita berpikir bahwa itu hanya untuk UMKM, tapi ternyata dari target 200 ribu hanya 1 persen saja yang realisasi. Ternyata kita lihat ada beberapa prosedural yang kita lihat perlu diperbaiki," katanya.

Gerakan “Literasi Umat” merupakan ikhtiar untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi. Gerakan bersama untuk menebarkan informasi yang sehat ke masyarakat luas. Oleh karena informasi yang sehat akan membentuk masyarakat yang sehat.

Donasi Literasi Umat